LPS Siap Jaga Kepercayaan Publik di Tengah Penutupan Sejumlah BPR

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menjadi fokus utama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini ditegaskan oleh Dian Ediana Rae, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio, dalam webinar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (26/7/2024). Beliau menekankan komitmen LPS untuk menjaga stabilitas sektor BPR agar masyarakat tidak ragu menyimpan dananya.

Pernyataan Dian ini muncul di tengah tren penutupan sejumlah BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun 2024. Tercatat, OJK telah mencabut izin usaha 14 BPR dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Salah satu kasus terbaru adalah pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024.

"Meskipun ada penutupan BPR, masyarakat tidak perlu khawatir. LPS hadir untuk memastikan bahwa simpanan nasabah tetap aman," ujar Dian. Ia menjelaskan bahwa LPS memiliki mekanisme yang siap dijalankan untuk menangani situasi terburuk, termasuk penutupan BPR. Hal ini sejalan dengan amanat UU P2Sk yang memberikan kewenangan bagi LPS untuk menangani bank bermasalah.

Dian juga menyoroti bahwa penutupan BPR merupakan langkah penting untuk memperkuat industri secara keseluruhan. Penutupan ini dilakukan terhadap BPR yang lemah secara struktural dan terindikasi fraud. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyatakan bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar 6 hingga 7 BPR yang ditutup, terutama karena mismanagement oleh pemiliknya.

Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen yang kuat, LPS berupaya menjaga kepercayaan publik terhadap industri BPR. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan iklim perbankan yang sehat dan stabil, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.