PPN Naik 12%: Pemerintah Yakin Tidak Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Indonesia berencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Rencana ini merupakan bagian dari Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah tertuang dalam Undang-Undang dan merupakan bagian dari strategi APBN 2025 yang menjadi APBN transisi dan baseline.

Kenaikan tarif PPN ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Apakah akan berdampak signifikan terhadap konsumsi rumah tangga? Bagaimana dengan efeknya terhadap perekonomian secara keseluruhan?

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, memberikan penjelasannya. Beliau menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan kalkulasi yang matang terkait hal ini. "Semua sudah diperhitungkan, target penerimaan komponennya apa dan sudah didetailkan," ucap Susiwijono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Susiwijono juga menekankan bahwa pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% tidak memberikan dampak yang besar terhadap konsumsi rumah tangga. "Selama pemerintah tetap membelanjakan uang yang diperoleh dengan baik dan digunakan untuk kepentingan rakyat, saya kira malah akan lebih bagus, akan lebih smooth lagi di dalam transisinya semuanya," tambahnya.

Optimisme pemerintah ini juga didukung oleh Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede. Beliau menilai elastisitas dari kenaikan 1% tarif PPN terhadap konsumsi tidak signifikan.

Meskipun demikian, keputusan final terkait penerapan kebijakan PPN 12% ini akan berada di tangan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Memang sudah dihitung dan proses panjangnya juga,” terang Susiwijono. Hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo telah melantik Thomas Djiwandono sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjiyo.

Kenaikan tarif PPN ini merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi fiskal Indonesia. Diharapkan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.