Sekitar 210.047 miliar VND dibutuhkan hanya untuk 2026 saja. Angka itu jadi latar belakang penting di balik keputusan Bank Negara Vietnam (State Bank of Vietnam/SBV) yang membebaskan utang dari 18 proyek infrastruktur besar dari perhitungan batas pertumbuhan kredit nasional.
Kebijakan ini diumumkan resmi dalam konferensi pers kinerja perbankan semester pertama 2026, Rabu (2/7). Daftar proyek yang dikecualikan mencakup nama-nama besar: kawasan Bandara Internasional Gia Binh, pusat konvensi APEC 2027, sejumlah jalur kereta api, dan proyek infrastruktur strategis lainnya. Seluruhnya dikerjakan oleh tiga kelompok ekonomi swasta besar, yang tidak disebutkan namanya secara eksplisit dalam pengumuman resmi.
Pham Chi Quang, Direktur Departemen Kebijakan Moneter SBV, menyebut proyek-proyek itu sebagai "proyek nasional utama dengan efek limpahan dan dampak luas terhadap perekonomian," sekaligus pendorong permintaan dan penawaran agregat untuk pertumbuhan PDB. "Oleh karena itu, SBV memutuskan untuk tidak memasukkan batas kredit yang beredar dalam perhitungan, agar bisnis dapat berinvestasi dengan percaya diri," kata Quang.
Mekanismenya cukup terbatas, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya. SBV tidak menyediakan dana, tidak menjamin pinjaman, dan tidak menghapus sistem batas kredit. Bank komersial tetap wajib melakukan penilaian risiko sendiri dan menanggung seluruh risiko kredit. Yang berubah cuma satu: utang dari 18 proyek itu tidak dihitung dalam kuota pertumbuhan kredit tahunan bank yang bersangkutan.
Dampak sistemiknya, jujur saja, tidak sedramatis yang banyak diperdebatkan. Jika seluruh kebutuhan modal 2026 sebesar 210.047 miliar VND diasumsikan sepenuhnya dari pinjaman bank dan dikecualikan dari batas kredit, pertumbuhan kredit sistem hanya akan naik dari target 15% menjadi sekitar 16,1%. Selisihnya cuma 1,1 poin persentase. Tidak meledak.
Meski begitu, perdebatan langsung meletus begitu daftar proyek dipublikasikan. Sebagian kalangan membacanya sebagai mekanisme preferensial untuk tiga konglomerat swasta tertentu. Perspektif lain melihatnya sebagai eksperimen SBV dalam mengelola kredit infrastruktur skala besar, instrumen yang memang belum pernah ada sebelumnya di Vietnam. Ambil contoh proyek jalan raya 120 meter dengan 10 lajur yang menghubungkan Bandara Gia Binh dengan Hanoi, yang diusulkan Sun Group lewat model PPP: total modal untuk segmen di Bac Ninh saja sudah melampaui 25.000 miliar VND. Pinjaman sebesar itu bisa langsung menguras sebagian besar kuota kredit satu bank sekaligus, memaksa mereka memilih antara mendanai proyek nasional atau melayani nasabah lain. Paradoks inilah yang ingin diselesaikan SBV.
Ada konteks yang lebih besar di sini. Vietnam mengincar pertumbuhan dua digit pada 2026-2030, dan untuk itu butuh sekitar 38,5 juta miliar VND investasi. Anggaran negara hanya sanggup menyediakan 8,5 juta miliar, FDI sekitar 4,8 juta miliar, dan sisanya, 25,5 juta miliar VND, harus datang dari sektor swasta dan pasar modal. Dalam kondisi itu, sistem perbankan tidak bisa sekadar jadi penjaga kuota. Ia harus menjadi penyalur modal ke pendorong pertumbuhan nyata, bak gayung bersambut dengan ambisi fiskal pemerintah.
SBV juga menegaskan tidak semua kredit dikekang. Dalam konferensi pers yang sama, bank sentral mengkonfirmasi bahwa pinjaman untuk perumahan sosial dan perumahan sewa tidak akan dibatasi, meski kontrol ketat tetap berlaku untuk sektor real estat yang dinilai berisiko tinggi. Quang menambahkan bahwa SBV sedang meneliti skema refinancing khusus untuk perumahan sosial sebagai langkah lanjutan.
Pertanyaannya, apakah kriteria untuk masuk daftar 18 proyek ini benar-benar terbuka bagi semua pelaku usaha? Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI) mencatat bahwa 75,5% perusahaan swasta masih kesulitan mengakses kredit karena minimnya agunan. Jalur modal ke konglomerat besar sudah dibuka lebar. Jalur ke jutaan UKM di bawahnya perlu mendapat perhatian yang sama seriusnya, agar fondasi pertumbuhan dua digit itu tidak berdiri di atas kaki yang terlalu sempit.