Harga minyak mentah dunia yang bergejolak di kisaran US$100 per barel sejak September 2026, jauh di atas level normal US$65 per barel, bukan cuma soal tagihan BBM yang membengkak. Di balik angka itu, ada ancaman yang lebih serius mengintai perekonomian Indonesia: gelombang PHK dan erosi daya beli yang bisa datang lebih diam-diam dari yang dibayangkan.
Eskalasi konflik Amerika-Iran yang memicu gangguan distribusi energi melalui Selat Hormuz menjadi biang keroknya. Ketika pasokan tersumbat, harga terkerek, dan efek domino pun bekerja dengan cara yang tidak pilih-pilih sektor. Energi bukan sekadar input produksi, melainkan komponen yang menyusup ke hampir setiap mata rantai biaya, dari transportasi hingga distribusi barang.
Di sinilah perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai berdiri di persimpangan sulit. Menurut pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, ada tiga jalan yang bisa ditempuh saat biaya produksi naik: mengerek harga jual, menelan margin, atau memangkas produksi. "Kalau berlangsung lama, pilihan terakhir bisa berujung pada pengurangan jam kerja, penundaan ekspansi, dan bahkan pengurangan tenaga kerja," ungkap Ronny.
Tekanan ini, agaknya, tidak akan selesai dalam waktu singkat.
Pukulan di sisi rumah tangga datang dari dua arah sekaligus: harga BBM, transportasi, dan pangan yang merambat naik, sementara pendapatan bergerak di tempat. Ronny menyebut kondisi ini sebagai risiko second-round effects, di mana guncangan awal di sektor energi akhirnya menular ke konsumsi dan pasar tenaga kerja. "Karena itu, risiko terhadap tenaga kerja dan konsumsi justru bisa menjadi efek lanjutan yang lebih serius daripada shock awal di sektor energi," katanya. Ditambah lagi, ia mengingatkan bahwa "potensi imported inflation dan second-round effects melalui biaya produksi, transportasi, dan distribusi juga tak bisa diabaikan."
Respons kebijakan moneter Amerika Serikat ikut memperumit kalkulasi. Gubernur The Fed Kevin Warsh pada 16 September 2026 menaikkan Fed Funds Rate sebesar 25 basis poin menjadi di kisaran 3,75-4,00 persen. Kenaikan pertama dalam tiga tahun terakhir sejak Juli 2023 itu terjadi ketika inflasi AS tercatat 3,40 persen YoY per Agustus 2026, dengan komponen harga energi melonjak 16,3 persen dan bensin bahkan 27,4 persen. Masif.
Bagi Indonesia sebagai negara emerging market, kenaikan Fed Funds Rate bukan urusan orang lain. Transmisinya terjadi melalui tiga jalur: pasar keuangan, nilai tukar, dan perdagangan. Pergeseran modal menuju aset dolar menekan rupiah, mengerek biaya pendanaan domestik, dan pada saat yang sama memperbesar risiko imported inflation. Kalau ekspor komoditas unggulan ikut lesu karena perlambatan ekonomi global, lengkap sudah tekanannya.
Bank Indonesia sudah bergerak mengantisipasi. Sejak 1 September 2026, BI memberlakukan penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial menjadi KLM Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU), dikombinasikan dengan perluasan insentif untuk investasi portofolio asing dan penguatan Local Currency Transaction dengan negara mitra. Pendekatannya terukur: menjaga daya tarik aset rupiah tanpa harus langsung merespons dengan kenaikan suku bunga yang bisa meredam momentum pertumbuhan.
Untuk jangka panjang, resep yang lebih fundamental adalah mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor, mulai dari percepatan infrastruktur energi terbarukan, implementasi B-50, hingga elektrifikasi transportasi. Danantara disebut bisa berperan sebagai katalis investasi untuk agenda ini. Ibarat pedang bermata dua, reformasi struktural ini sekaligus bisa menjadi perisai dari guncangan eksternal serupa di masa depan.
Pertanyaannya tinggal soal tempo. Seberapa cepat reformasi struktural bisa berjalan dibanding seberapa cepat efek domino konflik Timur Tengah menghantam lapangan kerja dan meja makan rakyat Indonesia.