Angka 180 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 3.213 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.852, adalah tagihan yang harus dibayar Indonesia untuk menjalankan transisi energinya hingga 2034. Belum termasuk proyek PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo, dengan perkiraan kebutuhan dana tambahan sekitar 100 miliar dolar AS lagi.
Dua angka itu dibaca berdampingan, satu kesimpulan langsung muncul: ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan APBN sendirian.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan urgensi ini dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 di Jakarta, Selasa (29/9). Ia menyebut RUPTL 2025-2034 yang berlaku saat ini perlu segera direvisi karena belum mengakomodasi proyek PLTS 100 GWp tersebut. "RUPTL-nya mesti direvisi, karena di sini kebutuhannya masih sekitar 76 persen di tahun 2034. Padahal Bapak Presiden kemarin mendorong agar dikembangkan proyek, terutama untuk solar panel sebesar 100 GWp," ujar Airlangga.
Target itu bukan main-main. Kapasitas terpasang PLTS nasional saat ini baru menyentuh sekitar 88 GWp. Prabowo menginginkan angka itu berlipat dalam 2-3 tahun. Dobel kapasitas dalam tempo sesingkat itu adalah lompatan yang agaknya belum pernah dicoba sektor energi Indonesia sebelumnya. Belum pernah.
Sehari setelahnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meletakkan angka-angka tadi dalam konteks yang lebih lebar. Kebutuhan investasi transisi energi, kata Eddy, bukan sekadar beban fiskal, melainkan peluang yang perlu direspons dengan membuka pintu selebar mungkin bagi swasta, baik domestik maupun asing. "Ini merupakan sebuah kerja besar, tidak bisa melibatkan pemerintah saja, tidak bisa melibatkan APBN saja," tegasnya. Soal arah strategisnya, Eddy lebih lugas: "Transisi energi itu adalah strategi pembangunan ekonomi kita."
Dari sisi kebutuhan, pemerintah memproyeksikan konsumsi listrik Indonesia pada 2030 bakal menembus 700-800 terawatt hour. Dua kali lipat dari kondisi sekarang. Pendorong utamanya bukan hanya pertumbuhan industri konvensional, tapi juga ledakan permintaan dari sektor kecerdasan buatan dan data center yang, menurut Airlangga, akan meledak dalam 3-4 tahun ke depan.
Tapi pembangkit saja tidak cukup. Salah satu titik kritis yang kerap luput dari diskusi publik adalah infrastruktur transmisi. Airlangga menyebut kebutuhan jaringan transmisi baru mencapai 47.758 kilometer. Angka yang, jujur saja, terdengar seperti membangun jalan tol melingkari Indonesia berkali-kali. Tanpa smart grid yang mumpuni, kapasitas PLTS sebesar apapun tidak akan bisa dialirkan secara efisien ke konsumen industri.
Eddy senada. Pembangunan pembangkit baru, ia ingatkan, harus berjalan paralel dengan revitalisasi jaringan dan transmisi, agar listrik yang dihasilkan tidak terbuang percuma karena sistem yang tidak siap menampungnya.
Sementara itu dari sisi perencanaan, Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan PLN soal kemungkinan revisi RUPTL, meski kepastian jadwal masih belum ada. Sekretaris Ditjen EBTKE Harris menyebut pemerintah masih membahas regulasi-regulasi pendukung yang diperlukan sebelum revisi itu bisa dieksekusi. Dengan target bauran energi terbarukan yang diproyeksikan naik dari 17 persen sekarang menjadi hampir 30 persen pada 2034 dan 40 persen pada 2040, jendela waktu untuk bergerak kian sempit.
Pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal apakah Indonesia mau bertransisi. Seberapa cepat ekosistem regulasi dan investasinya bisa menyusul ambisi yang sudah kadung diumumkan ke publik, itulah soalnya.