Rupiah kembali memecahkan rekor pelemahan terdalam sepanjang sejarah. Setelah menyentuh Rp 17.514 per dolar AS di pasar spot pada 12 Mei 2026, mata uang Garuda kembali dihantam hingga menembus Rp 17.600 dalam transaksi pasar luar negeri (NDF) pada 15 Mei 2026. Angka yang, jujur saja, belum pernah kita lihat sebelumnya.
Sentimen di pasar keuangan memburuk lebih cepat dari yang banyak orang antisipasi. Hingga akhir April 2026, investor asing telah mencatatkan jual neto Rp 11,82 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) dan Rp 49,87 triliun di pasar saham. Total pelarian modal dari dua instrumen itu sepanjang tahun ini: Rp 61,69 triliun. Bukan angka yang bisa diabaikan.
Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana memperkirakan, dalam skenario terburuk, rupiah masih bisa amblas ke Rp 17.800 sebelum akhir Mei. Kalau level itu jebol, bukan tidak mungkin kita berbicara kisaran Rp 18.000-an. "Sampai kapan titik terendahnya ini sulit diukur. Perhitungan saya paling buruk bisa mencapai Rp 17.800 (pada Mei 2026). Kalau itu sudah tembus, dengan kondisi saat ini, kemungkinan akan berlanjut ke Rp 18.000-an," kata Fikri. Tekanan pun tidak datang dari satu arah: ada faktor musiman berupa pembayaran dividen dan pelunasan utang luar negeri yang biasanya mengerek permintaan dolar di triwulan II, ditambah konflik geopolitik Timur Tengah yang mendisrupsi jalur logistik maritim dan mengerek harga minyak.
Tapi ada satu hal yang agaknya lebih krusial dari sekadar gejolak eksternal: kepercayaan pasar terhadap kebijakan domestik. "Ketidakpercayaan pasar tecermin dari outflow atau sell-off. Pasar juga melihat data (pertumbuhan ekonomi) yang keluar dengan dampak nyatanya kepada masyarakat, dunia usaha, dan investasi. Ini yang membuat mereka ragu," kata Fikri. Intervensi moneter memang bisa meredam volatilitas jangka pendek, tapi kalau akar masalahnya adalah defisit kepercayaan, operasi pasar hanya akan menggerus cadangan devisa yang sudah turun dari 157 miliar dolar AS ke 152,6 miliar dolar AS.
Presiden Prabowo Subianto memilih narasi yang membuat sebagian pelaku pasar mengernyitkan dahi. Dalam pidato di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), ia menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak relevan bagi masyarakat desa karena mereka tidak bertransaksi dalam dolar. "Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok. Iya, kan? Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," tuturnya. Pada kesempatan lain, Presiden bahkan bercanda di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih: "Mau dolar berapa ribu kek. Kan, kalian di desa-desa enggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri."
Pernyataan itu langsung dibantah secara akademis. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menyebut klaim Presiden sebagai simplifikasi politik yang mengabaikan anatomi transmisi makroekonomi ke level mikro. Desa, kata Rahma, bukan zona bebas dolar, justru sebaliknya. "Naiknya tingkat harga barang-barang di desa akan menurunkan kualitas kesejahteraan riil masyarakat perdesaan. Desa tidak terisolasi dari dolar, desa justru berada di ujung akhir mata rantai distribusinya," tegasnya.
Mekanismenya bekerja lewat tiga jalur: pupuk yang sebagian besar bahan bakunya diimpor, input pertanian lainnya, dan inflasi barang impor secara umum. Indonesia masih mengimpor gandum, kedelai, gula rafinasi, hingga daging dalam jumlah besar. Ketika rupiah melemah, biaya impor komoditas-komoditas itu naik, lalu merambat ke harga di warung desa. Lebih jauh, sebagai importir minyak mentah dan BBM jadi, setiap pelemahan rupiah otomatis membengkakkan anggaran subsidi dan kompensasi energi. Kalau pemerintah tahan harga, ruang belanja pembangunan desa terkompres. Kalau harga disesuaikan, biaya logistik kota-ke-desa langsung melonjak. Ujungnya sama.
Bagi masyarakat perdesaan yang mengalokasikan lebih dari 50-60 persen pengeluaran bulanan untuk kebutuhan makanan, tekanan ini bukan abstraksi statistik. Ini daya beli yang nyata-nyata tergerus.
Dosen FEB Universitas Hasanuddin, Muhammad Syarkawi Rauf, menambahkan lapisan yang lebih struktural. Rasio defisit fiskal 2025 sudah mencapai 2,92 persen, nyaris menyentuh ambang batas 3 persen. Debt Service Ratio tercatat 47,67 persen, artinya hampir separuh pendapatan negara habis untuk membayar cicilan dan bunga utang. "Salah satu sumber penyebab premi risiko tinggi adalah rendahnya disiplin fiskal, tecermin dari rasio defisit fiskal pada 2025 mencapai sekitar 2,92 persen. Ini sudah mendekati ambang batas aman sebesar 3 persen," kata Syarkawi. Angka-angka itu yang membangun premi risiko investasi Indonesia menjadi lebih tinggi dari seharusnya.
Efek komunikasi, menurut Rahma, bisa sama brutalnya dengan efek ekonomi itu sendiri. Ketika pasar menangkap sinyal "lack of urgency" dari pemimpin tertinggi, investor institusional asing cenderung merespons dengan satu cara: amankan aset dalam dolar. Retorika yang dimaksudkan menenangkan justru bisa menjadi self-fulfilling prophecy yang mempercepat pelemahan itu sendiri. "Ketika pasar mendeteksi adanya celah komunikasi atau koordinasi yang renggang antara otoritas fiskal/pemerintah dengan otoritas moneter, pelaku pasar cenderung mengambil posisi defensif dengan mengamankan aset dalam denominasi dolar AS," ujarnya.
Pertanyaan sebenarnya bukan soal siapa yang pakai dolar dan siapa yang tidak. Kapan pasar mulai percaya lagi?