Cadangan devisa Indonesia di akhir Maret 2026 tercatat USD 148,2 miliar, turun dari USD 151,9 miliar sebulan sebelumnya. Bukan angka yang menakutkan, tapi penurunannya tepat di momen ketika rupiah sedang dihajar tekanan dari segala penjuru.
Pertanyaannya bukan soal berapa angka cadangan devisanya. Pertanyaannya adalah: sampai kapan tameng itu cukup?
Pemerintah masih berpegang pada narasi pertumbuhan. Ekonomi tumbuh 5,61 persen year-on-year di kuartal I-2026, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Angka yang, di atas kertas, mestinya bikin investor antre. Tapi pasar tidak merespons seperti itu. Rupiah tetap tertekan, dan kepercayaan investor bukannya menguat. Ironi inilah yang jadi masalah sesungguhnya.
Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Anggawira menyebut pelemahan rupiah mencerminkan tekanan pada fundamental ekonomi domestik yang tidak bisa diabaikan. Ia mengingatkan bahwa tanpa penguatan nilai tukar yang cepat, dampaknya akan merambat ke biaya produksi, khususnya di sektor yang masih bergantung pada bahan baku impor. "Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah secara cepat," tegasnya.
Tapi "cepat" seperti apa yang dimaksud?
Bank Indonesia sudah menggunakan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) sebagai "magnet" penarik modal asing. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga berjalan lewat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Semua itu memang penting. Tapi pengamat ekonomi perilaku Bima Baskara mengingatkan bahwa pasar tidak butuh ditenangkan dengan angka, melainkan dengan pengakuan jujur atas kerapuhan yang sedang terjadi.
Dan di sinilah pemerintah tersandung.
Indeks ekspektasi konsumen Bank Indonesia mencatat pelemahan yang susah diabaikan. Prospek lapangan kerja turun 3,7 poin, kegiatan usaha melemah 5,4 poin, dan indeks penghasilan tergerus 3 poin hanya dalam satu bulan antara Februari dan Maret 2026. Populasi pekerja penuh waktu memang bertambah hingga 99 juta orang, tapi di saat bersamaan pekerja paruh waktu dan setengah menganggur mendekati 50 juta jiwa. Angka PDB yang tinggi, jujur saja, tidak terasa di dompet sebagian besar orang.
Masyarakat membangun ekspektasi bukan dari proyeksi makro pemerintah, melainkan dari pengalaman sehari-hari: sulitnya cari kerja, gelombang PHK, harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Pelemahan rupiah bagi mereka bukan sekadar angka di papan kurs. Bagi banyak orang, itu konfirmasi atas apa yang sudah mereka rasakan sendiri.
Tekanan terhadap rupiah memang datang dari banyak arah sekaligus. Faktor eksternal cukup berat: suku bunga tinggi Federal Reserve yang memaksa modal global bermigrasi ke aset dolar, ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok energi, penguatan DXY yang menekan hampir seluruh mata uang emerging market. Indonesia tidak sendiri menghadapi ini.
Namun ada kerentanan domestik yang agaknya belum tuntas dibenahi. Defisit transaksi berjalan yang melebar, ketergantungan pada impor bahan baku strategis, dominasi investor asing di pasar obligasi domestik, mandeknya hilirisasi industri bernilai tambah tinggi. Kombinasi itu membuat rupiah lebih sensitif terhadap gejolak luar dibanding yang seharusnya.
Pengamat ekonomi Surya Vandiantara mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara. Ia benar dalam konteks teknis. Tapi pasar tidak selalu bekerja dengan logika teknis. Ketika narasi negatif sudah terlanjur beredar, yang dibutuhkan bukan counter-data. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata yang bisa dirasakan.
Hipmi sendiri menyambut positif rencana pembentukan Badan Ekspor Nasional sebagai langkah strategis dalam pengendalian devisa. Anggawira berharap badan ini dikelola secara profesional dan mampu meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar global. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang sudah berjalan pun perlu diperkuat, bukan hanya di atas kertas.
Nilai tukar, dalam kondisi seperti ini, bekerja sebagai sinyal empiris yang memperkuat kecemasan publik. Bukan karena masyarakat tidak rasional, tapi karena pengalaman historis melewati beberapa krisis sudah menjadikan sensitivitas terhadap depresiasi mata uang semacam refleks kolektif. Bak gayung bersambut: rupiah melemah, kecemasan melonjak, konsumsi ditahan.
Pemerintah perlu mengakui ini. Bukan dengan meredam sentimen, tapi dengan menyodorkan peta jalan yang konkret: rekalibrasi asumsi kurs dalam APBN, efisiensi belanja non-produktif, dan akselerasi lapangan kerja formal yang tidak sekadar bergantung pada proyek berdana jumbo. Investor, baik domestik maupun asing, tidak butuh optimisme semu. Mereka butuh konsistensi. Mereka butuh kredibilitas.