Rupiah sudah menyentuh Rp17.700 per dolar AS, angka yang cukup untuk membuat siapa pun gelisah. Tapi menurut sebagian ekonom, kepanikan moneter bukan jawabannya. Menaikkan BI Rate justru bisa jadi langkah yang kontraproduktif di titik ini.
Myrdal Gunarto, ekonom yang mencermati dinamika nilai tukar, menegaskan tekanan yang kini menghantam rupiah bukan berasal dari sektor riil. Data terakhir BPS justru memperlihatkan pelebaran trade surplus, karena para importir mengerem belanja ketika dolar menguat. Ekspor tetap berjalan, impor melambat. "Tekanan yang terjadi di rupiah itu pure bukan dari real sector atau bukan dari aktivitas ekspor-impor," tegasnya. Sumber masalahnya ada di pasar keuangan, bukan di neraca perdagangan.
Resepnya bukan rate hike. Myrdal justru mendorong BI untuk agresif di jalur intervensi, memanfaatkan kapasitas cadangan devisa yang menurutnya masih cukup untuk membendung potensi hot money outflow. Peluang penguatan rupiah masih terbuka, kata dia, selama BI berani bergerak di waktu yang tepat. "Karena kalau untuk potensi outflow di pasar keuangan, saya rasa itu terbatas ya. Dan BI punya kapasitas untuk membendung itu," katanya.
Dari sisi devisa, Myrdal menunjuk dua sektor yang masih bisa jadi tumpuan: ekspor manufaktur berbasis hilirisasi dan pariwisata. Dua sektor yang, kalau dimaksimalkan, bisa ikut meringankan tekanan kurs. "Sehingga suplai valas di dalam negeri juga bisa bertambah dan rupiah kita juga bisa terdorong lebih kuat," ujar Myrdal.
Di tingkat industri, teori itu terasa jauh dari kenyataan. Ketua Umum Apjatel Jerry M. Swandy menyebut pelemahan rupiah sudah jadi tantangan serius yang tidak bisa ditunda. Hampir seluruh tulang punggung infrastruktur jaringan di Indonesia, dari kabel fiber optik, OLT, ONT, hingga perangkat metro transport, masih bergantung pada komponen impor. Begitu kurs melorot, biaya pengadaan otomatis ikut meledak.
Bukan hanya perangkat jaringan. Laptop, PC, server, storage, router, switch, firewall, chipset, modul memori, PSU, aneka peripheral lainnya, semuanya rentan terhadap gejolak kurs. Selama setahun terakhir harga perangkat IT sempat lebih stabil setelah krisis chip global mereda. Kondisi kurs saat ini, kalau data ini bisa dipercaya sebagai sinyal berkelanjutan, agaknya siap mengoyak stabilitas harga itu kembali.
Yang cukup mengkhawatirkan, dampak pelemahan rupiah merambat sampai ke biaya konstruksi jaringan. Masif. Jerry memperkirakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi, baik jaringan baru maupun ekspansi kapasitas, berpotensi menanggung kenaikan biaya hingga 5-12 persen. Kontraktor pun mulai menyesuaikan tarif, bukan karena upah tenaga kerja naik, melainkan karena harga material dan alat kerja berbasis impor sudah lebih mahal. Efeknya merembet ke biaya total proyek: fiber roll-out, maintenance, instalasi pelanggan. "Hal ini mendorong peningkatan biaya total proyek meski proporsinya lebih kecil dibanding kenaikan perangkat," kata Jerry.
Apjatel mendorong pelaku industri untuk tidak tinggal diam. Optimalisasi stok, negosiasi ulang skema pembayaran dengan vendor global, hingga substitusi ke komponen lokal yang memenuhi standar dinilai jadi opsi mitigasi yang realistis. Entah kebetulan atau tidak, rekomendasi ini muncul persis ketika pemerintah juga tengah mendorong agenda peningkatan kandungan dalam negeri di sektor teknologi.
Dua sisi cerita dari satu fakta yang sama: rupiah di Rp17.700. Para ekonom bilang intervensi cukup, pasar bisa distabilkan. Tapi bagi operator dan pelaku industri telekomunikasi yang kontraknya dalam dolar, setiap hari penguatan belum terjadi adalah hari di mana margin mereka makin tipis. Pertanyaannya, berapa lama mereka sanggup bertahan?