Utang pemerintah Amerika Serikat kini melampaui US$36 triliun, The Fed masih mempertahankan suku bunga di kisaran 3,50-3,75%, dan yield obligasi tenor 10 tahun sempat bertengger di atas 4,6%. Kombinasi itu bukan sekadar angka. Itu mesin penyedot modal dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Capital outflow bukan cerita baru bagi pasar negara berkembang. Tapi tekanan kali ini datang berlapis. Konflik di Timur Tengah dan Laut Merah memaksa kapal dagang memutar jalur, biaya logistik internasional sempat melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding rata-rata normal sebelum konflik. Harga energi dan pangan terdorong naik bersamaan. Yuan pun melemah karena Beijing memang membiarkannya, strategi klasik untuk menjaga daya saing ekspor manufaktur China di pasar global.
Dunia sedang memasuki apa yang oleh sebagian ekonom disebut "fragmentasi geo-ekonomi", fase di mana logika efisiensi perdagangan mulai kalah oleh kepentingan keamanan nasional dan rivalitas antarkekuatan besar. Persoalan moneter hari ini bukan lagi sekadar urusan suku bunga dan inflasi.
Indonesia bukan tanpa bekal menghadapi ini. Neraca perdagangan masih surplus, tercatat sekitar US$31 miliar pada 2025, ditopang batu bara, nikel, CPO, dan mineral lainnya. Cadangan devisa masih berada di kisaran US$145 miliar, setara sekitar enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka yang terdengar besar, tapi ruang intervensinya tetap sempit kalau tekanan berlangsung berkepanjangan.
Masalah yang lebih mengkhawatirkan justru ada di struktur ekonominya sendiri. Surplus perdagangan Indonesia terlalu bergantung pada komoditas mentah, sementara di sisi impor, ketergantungan pada dolar sangat dalam. Sekitar 11 juta ton gandum, lebih dari 2,5 juta ton kedelai, dan jutaan ton jagung pakan ternak masuk setiap tahun. Lebih dari 70 persen kebutuhan LPG nasional masih diimpor. Artinya, setiap kali rupiah melemah, biaya produksi dalam negeri langsung merangkak naik, dari tempe, tahu, mie instan, sampai industri unggas.
Banding Vietnam, yang justru ketiban untung ketika mata uangnya tergerus karena basis industrinya bertumpu pada manufaktur ekspor. Indonesia belum punya struktur seperti itu. Lebih dari 70 persen impor Indonesia masih didominasi bahan baku dan barang modal, sehingga pelemahan rupiah lebih banyak mengerek biaya produksi ketimbang mendongkrak daya saing.
Bagaimana pasar membaca semua ini? Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara masih berada di kisaran 14-15%. Bukan angka kecil untuk ditarik keluar secara cepat kalau sentimen memburuk. Pertanyaannya, berapa lama kepercayaan itu bisa dipertahankan?
Yang agaknya belum benar-benar terganggu justru denyut ekonomi lokal. Kedai kopi masih penuh, pusat kuliner masih ramai, ruang-ruang publik tetap hidup. Satu cara sederhana membaca daya beli masyarakat sesungguhnya adalah melihat seberapa sibuk "ruang ketiga" itu, tempat-tempat nongkrong di luar rumah dan kantor. Selama ruang-ruang itu masih berdenyut, alarm belum berbunyi keras.
Tapi bukan berarti boleh lengah. Pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang tidak ringan. Deregulasi dan kepastian kebijakan di sektor sumber daya alam jadi kunci pertama, karena investor tidak hanya melihat potensi cadangan mineral, tetapi juga stabilitas aturan dan efisiensi birokrasi. Substitusi impor di sektor pangan dan energi bukan lagi wacana pilihan, melainkan kebutuhan struktural. Produktivitas pertanian nasional masih jauh tertinggal karena minimnya riset benih, mekanisasi, dan bioteknologi.
Bank Indonesia pun harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah: mempertahankan kredibilitas moneter tanpa menguras energi terlalu besar hanya untuk menopang pembiayaan fiskal. Independensi bank sentral, dalam kondisi seperti ini, salah satu sinyal paling dibaca investor global. Di sisi fiskal, disiplin belanja menjadi kritis. Defisit yang terlalu lebar justru menyedot likuiditas pasar dan mempersulit sektor swasta memperoleh pembiayaan murah.
Satu instrumen yang kerap diremehkan: perluasan Local Currency Transaction dalam perdagangan bilateral. Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi dagang bukan solusi instan, tapi relevan sebagai mitigasi jangka menengah, terlebih ketika strategi moneter China terus bergerak.
Krisis 1998 sudah membuktikan Indonesia bisa keluar dari lubang yang jauh lebih dalam. Pandemi COVID-19 pun sudah dilewati. Tapi setiap ujian punya karakternya sendiri, dan ujian kali ini, kalau data ini bisa dipercaya, menuntut respons yang jauh lebih cermat dari sekadar optimisme.