Rp 17.700 per dolar AS. Angka itu tidak butuh penjelasan panjang bagi siapa pun yang merasakan 1998.
Antrean ATM. Rak supermarket yang terkuras. Perusahaan kolaps dalam hitungan minggu. Inflasi melesat dari 11,05 persen ke 77,6 persen hanya dalam satu tahun. Rupiah ambruk dari Rp 2.500 menjadi Rp 17.000 per dolar. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, jutaan lagi terempas ke bawah garis kemiskinan. Cerita dua puluh delapan tahun lalu itu memang menyedot refleks siapa saja yang mengalaminya. Tapi refleks bukan analisis.
Konteks 1997-1998 berbeda secara struktural dari apa yang sedang terjadi sekarang. Krisis Asia kala itu dipicu oleh serangan spekulatif terhadap mata uang yang mengandalkan rezim nilai tukar tetap, sementara utang luar negeri swasta membengkak dan sistem perbankan rapuh nyaris tanpa pengawasan berarti. Cadangan devisa habis lebih cepat dari yang bisa diantisipasi siapapun. Tekanan hari ini datang dari arah berbeda: suku bunga The Fed yang bertahan tinggi menyedot modal keluar dari hampir seluruh emerging markets, bukan hanya Indonesia. Ditambah defisit neraca perdagangan yang mulai melebar dan kepercayaan investor terhadap konsistensi arah kebijakan yang ikut tergerus.
IHSG mencerminkan keresahan itu. Ketika Presiden Prabowo Subianto berpidato nasional pada 20 Mei lalu, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan melesat dan semakin banyak negara berharap pada Jakarta, indeks acuan justru berbalik melemah hingga 2,4 persen di sesi yang sama. Pasar bisa keliru dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka menengah, ia jarang berbohong.
Pada hari yang sama, Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,25 persen, langkah yang lebih agresif dari perkiraan mayoritas ekonom. Secara teori, respons yang tepat: menaikkan suku bunga nominal supaya rupiah lebih menarik dan pelarian modal melambat. Kemudian muncul instruksi yang sulit dipahami logikanya. Perbankan dilarang menaikkan suku bunga kredit. Biaya dana dinaikkan, pendapatan bunga kredit ditahan. Margin bank terjepit dari dua arah sekaligus.
Jangka pendek, ini terlihat protektif. Cicilan tidak naik, kredit tetap terjangkau. Tapi Hyman Minsky sudah lama memperingatkan soal financial fragility: stabilitas yang dipaksakan dari luar justru menumpuk ketidakstabilan yang tidak terlihat. Perbankan yang kelelahan memikul beban yang tidak bisa diteruskan adalah persis bahan bakar yang meledakkan 1998. Bukan main.
Yang kerap luput dari perdebatan kurs di ruang-ruang analis adalah ujung tembaknya. Pelemahan rupiah bukan hanya urusan layar Bloomberg. Ia berakhir di dapur. Mekanismenya punya nama: exchange rate pass-through. Indonesia mengimpor gandum untuk terigu dan mi instan, kedelai untuk tahu dan tempe, komponen obat, pupuk, suku cadang. Kenaikan harga impor menjalar ke pasar tradisional jauh sebelum muncul di rilis statistik resmi. Dan inflasi, kata banyak ekonom, adalah pajak yang paling regresif: orang berpunya bisa memindahkan kekayaannya ke dolar atau emas, sementara orang kecil memegang rupiah tunai dan menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk makanan, tepat pos yang paling cepat tergerus.
Sebagai negara kepulauan yang masih bergantung pada impor minyak bersih, tekanan pada rupiah langsung merembet ke potensi kenaikan harga bahan bakar. Apalagi ketegangan di Selat Hormuz kembali membayangi pasokan energi global. Entah kebetulan atau tidak, dua tekanan itu datang bersamaan.
Lalu ada dimensi yang agaknya paling sulit diukur: policy credibility. Seberapa besar pasar percaya bahwa kebijakan yang diumumkan akan benar-benar dijalankan secara konsisten. Di sinilah warisan BJ Habibie relevan, bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai cermin retak dari apa yang hari ini belum ada. Habibie hanya memerintah 17 bulan, terlalu singkat untuk dikreditkan sebagai bapak pemulihan ekonomi. Yang menarik justru cara kerjanya. Ia tidak menunggu pasar pulih sendiri. Tim Reformasi Nasional Bidang Ekonomi ia bentuk, pakar seperti Didik J. Rachbini ditarik masuk lewat Keputusan Presiden, dan kepercayaan dibangun lewat satu hal sederhana yang sulit dipalsu: konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Rupiah yang sempat ambruk ke kisaran Rp 17.000 berhasil ditarik kembali ke Rp 7.000 per dolar di bawah kepemimpinannya.
Indonesia 2025 bukan Indonesia 1998. Cadangan devisa jauh lebih tebal. Rezim nilai tukar mengambang penuh, bukan fixed-rate yang dulu jadi target empuk spekulan. Ada OJK, ada LPS, ada instrumen makroprudensial yang dua dekade lalu belum terbayangkan. Pertanyaannya, apakah perbedaan-perbedaan itu justru membuat kita terlalu nyaman?
Kalau iya, itu sendiri adalah risiko. Krisis tidak harus identik untuk menjadi menghancurkan. Yang berbahaya bukan pengulangannya, melainkan variannya.
Larangan kenaikan bunga kredit perlu ditinjau ulang, atau pemerintah menyiapkan kompensasi fiskal yang nyata agar perbankan tidak menanggung beban sendirian. Roadmap fiskal yang transparan perlu dikomunikasikan dengan jelas, karena pasar bisa menerima berita buruk, tapi tidak bisa hidup dengan ketidakpastian. Jaring pengaman sosial perlu diperkuat sebelum pelemahan rupiah lebih jauh menghajar kelompok yang paling rentan.
Ini bukan banjir bandang yang datang tiba-tiba. Ini fondasi yang perlahan-lahan basah. Tidak butuh banjir besar untuk meruntuhkan sebuah bangunan.