MINGGU, 4 OKTOBER 2026

Home  ›  Ekonomi  ›  Komoditas Bergairah, tapi Fiskal Tetap Jadi Ganjal...

Ekonomi

Komoditas Bergairah, tapi Fiskal Tetap Jadi Ganjalan

Di tengah gejolak geopolitik dan pelemahan rupiah, sektor komoditas Indonesia diprediksi diuntungkan, namun risiko kebijakan fiskal dan regulasi membayangi prospek kredit nasional 2026.

Sektor Komoditas Diuntungkan Gejolak Global, Tapi Risiko Regulasi Membayangi

Harga hidrokarbon naik, rupiah tergerus, dan Timur Tengah masih membara. Dalam konstelasi seperti ini, sektor komoditas Indonesia seharusnya pesta, eh, tunggu. Bukan em dash. Seharusnya pesta, dan memang sebagian besar sedang berpesta. Tapi ada catatan yang sebaiknya tidak dilewatkan begitu saja.

S&P Global Ratings dan Pefindo menyampaikan pandangan itu berbarengan dalam seminar tahunan Indonesia Credit Spotlight 2026 di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (20/5). Gelaran keempat sejak kedua lembaga resmi berkolaborasi. Tahun ini nadanya terasa lebih waspada.

Ker Liang Chan, Associate Director Corporate Ratings S&P Global Ratings, menegaskan kenaikan harga hidrokarbon dan logam kemungkinan akan mengimbangi kenaikan beban biaya di sektor komoditas. Langsung ia beri catatan: risiko kebijakan dan regulasi tetap tinggi di minyak sawit, logam, dan pertambangan. Pemangkasan kuota produksi nikel dan batubara termal lewat RKAB 2026 berpotensi memukul operator-operator kecil yang ruang geraknya sudah sempit.

Dari kubu Pefindo, Martin Pandiangan, Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan-1, memilah peta pemenang dan pecundang dengan lebih rinci. CPO, hulu migas, dan pertambangan emas masuk kelompok yang diuntungkan, terutama karena arus kasnya berbasis dolar. Sektor hilir seperti logam dan petrokimia justru diperkirakan babak belur menghadapi tantangan struktural: ketersediaan bahan baku, biaya energi yang merangkak naik, hingga volatilitas permintaan industri.

Batubara, nikel, telekomunikasi, barang konsumsi pokok? Netral, kata Martin. Bukan kabar yang menggembirakan, tapi juga bukan alarm.

Yang lebih menggugah perhatian justru angka dari Yogie Perdana, Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan-2 Pefindo. Rp121 triliun. Sebesar itulah tantangan refinancing perusahaan non-keuangan Indonesia sepanjang 2026, berdiri di atas fondasi yang sudah retak: spread kredit yang melebar, margin yang terkompresi, dan rupiah yang terus tergerus. Agaknya bukan waktu yang ideal untuk utang jatuh tempo.

Satu faktor peredam yang disebut Liang Chan adalah pergeseran struktural pendanaan korporasi Indonesia ke arah domestik dalam beberapa tahun terakhir. Berkurangnya ketergantungan pada utang valuta asing membuat sebagian besar perusahaan mampu menyerap depresiasi rupiah yang moderat tanpa guncangan berarti pada margin dan pembayaran utang. "Ini mencerminkan pergeseran menuju pendanaan domestik dalam beberapa tahun terakhir, mengurangi ketergantungan pada utang mata uang asing, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal," ujar Liang Chan.

Di sisi makro, Chief Economist Asia Pacific S&P Global Ratings Louis Kuijs memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tetap solid di 2026, meski permintaan yang melemah dari mitra dagang besar seperti Tiongkok, AS, dan India menjadi risiko yang tidak bisa diremehkan. Ia juga menyebut kemungkinan Bank Indonesia perlu memperketat kebijakan moneter, merespons tekanan harga pangan, pelemahan rupiah, dan langkah stimulus fiskal pemerintah. The Fed, menurut Louis, kemungkinan menahan suku bunga sepanjang 2026.

Soal perbankan, Ivan Tan, Director of Financial Institutions Ratings S&P Global Ratings, memberi gambaran yang relatif tenang tapi tidak sepenuhnya bebas awan. Eksposur langsung bank Indonesia ke Timur Tengah memang terbatas, namun skenario terburuk bisa mendorong tambahan kerugian kredit 35 basis poin di 2026-2027, sehingga total biaya kredit mendekati 100 basis poin. Segmen paling rentan: rumah tangga berpenghasilan rendah dan UKM. Rasio kecukupan modal perbankan mendekati 25% cukup tebal untuk kondisi saat ini, kalau data ini bisa dipercaya, tapi entah sampai kapan cukup bila tekanan energi berkepanjangan.

Subsidi BBM pemerintah memang melindungi segmen rentan dalam jangka pendek. Danan Dito dari Pefindo mengingatkan bahwa subsidi itu sendiri menciptakan tekanan pada posisi fiskal dan memperlemah rupiah lebih jauh. Ibarat pedang bermata dua: melindungi dari satu sisi, melukai dari sisi lain. Pertanyaan yang belum terjawab: seberapa lama anggaran mampu menahannya.

Managing Director of Finance BPI Danantara Arief Budiman hadir dalam sesi Fireside Chat, memaparkan strategi transformasi BUMN di bawah Danantara, termasuk percepatan penyaluran modal ke entitas yang lebih lemah. Yogie menyebut dukungan ini bisa menjadi penyangga parsial yang cukup berarti bagi emiten-emiten BUMN terpilih yang tengah menghadapi tekanan refinancing.

Kesimpulannya sederhana. Indonesia punya kartu bagus di sektor komoditas, tapi taruhannya bukan kecil. Risiko fiskal, regulasi yang berubah-ubah, dan beban utang BUMN yang kian membengkak adalah variabel yang, kalau salah kelola, bisa membalik tabel lebih cepat dari yang diperkirakan pasar.