Rupiah perlahan menguat. IHSG mulai bangkit dari tekanan yang sudah cukup panjang. Bagi sebagian pelaku pasar, ini cukup jadi alasan untuk bernapas lega, meski belum tentu alasan untuk benar-benar santai.
Beberapa bulan terakhir, pasar keuangan Indonesia bergejolak bukan semata karena faktor eksternal. Tekanan nilai tukar dan koreksi IHSG memang sebagian bisa diterangkan lewat ketidakpastian geopolitik dan suku bunga global yang masih tinggi. Tapi kalau kita jujur membaca sinyal pasar, akar masalahnya lebih dekat dari itu. Pasar mempertanyakan arah kebijakan ekonomi domestik itu sendiri.
Bank Indonesia sudah lebih dulu bergerak. Pada Juni 2026, BI menaikkan suku bunga acuan 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen, deposit facility di 4,75 persen, dan lending facility di 6,50 persen. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menjangkar ekspektasi inflasi dalam kisaran target 1,5 hingga 3,5 persen untuk 2026 sampai 2027. Sinyal yang dikirim cukup tegas: stabilitas nilai tukar kembali jadi prioritas.
Naik suku bunga bukan obat tanpa efek samping. Kredit jadi lebih selektif, korporasi menunda ekspansi, rumah tangga menimbang ulang pengeluaran, dan UMKM menanggung biaya modal yang kian berat. Ini bukan anomali. Ini konsekuensi yang harus dibayar ketika kepercayaan harus dibeli kembali dengan instrumen kebijakan yang semakin mahal.
Masalahnya, untuk beberapa waktu, kebijakan moneter dan fiskal terkesan berjalan masing-masing. Kurva imbal hasil yang terlalu datar memunculkan tanda tanya soal keseimbangan antara menjaga stabilitas dan menekan biaya pendanaan. Kepanikan pasar soal isu DSI dan underinvoicing seharusnya bisa diredam lebih awal, kalau komunikasi kebijakan dilakukan dua arah dan tepat waktu.
Perubahan mulai terasa setelah pertemuan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yang berlangsung dengan dukungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Bagi pasar, momen itu lebih dari sekadar pertemuan formal. Ini sinyal bahwa negara kembali berbicara dengan satu suara, bahwa normalisasi kurva imbal hasil bukan lagi wacana, tapi kesepakatan yang sedang dijalankan.
Respons pasar pun bergeser. Bukan kebetulan.
Di luar dinamika domestik, tekanan eksternal tetap nyata. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 melambat ke 2,5 persen, laju terlemah sejak pandemi, sementara inflasi global diperkirakan naik ke 4 persen akibat gangguan energi dan rantai pasokan. Harga pupuk rata-rata bahkan berpotensi melonjak hingga 38 persen bila disrupsi berlanjut. Bagi Indonesia, angka-angka itu bukan sekadar statistik antarbangsa. Pupuk masuk ke harga pangan. Energi masuk ke ongkos logistik. Kurs masuk ke barang impor. Semua akhirnya turun ke meja makan keluarga.
Mekanismenya sederhana, efeknya dalam. Ketegangan geopolitik menekan harga energi, energi menekan biaya impor, impor melemahkan rupiah, rupiah lemah memperbesar imported inflation, inflasi menggerus daya beli, dan daya beli yang amblas pada akhirnya menekan legitimasi kebijakan itu sendiri. Rantai yang panjang, tapi ujungnya sama: rakyat.
Satu keluarga mungkin tidak membaca yield obligasi atau neraca pembayaran. Tapi mereka tahu ketika belanja mingguan yang dulu cukup Rp500.000 kini terasa makin sempit. Mereka tahu ketika usaha kecil harus memilih antara menaikkan harga atau memangkas margin.
Di sinilah letak kerentanan yang lebih struktural. Indonesia bukan negara kecil, dan justru karena itu tidak pernah benar-benar keluar dari radar kepentingan global. Tekanan terhadap negara dalam ekonomi modern tidak selalu berbentuk embargo atau ultimatum. Ia bisa muncul sebagai capital outflow, aksi jual obligasi, atau pembalikan dana asing yang mengubah rupiah menjadi dolar secara masif. Efeknya ganda: indeks saham melemah, rupiah ikut tertekan, dan psikologi publik bergeser dari waspada menjadi curiga.
Indonesia juga menyimpan memori panjang terhadap krisis. Trauma 1998 bukan sekadar catatan sejarah ekonomi, ia sudah meresap jadi perilaku. Setiap kali rupiah bergerak, bayangan lama itu kembali muncul, meski struktur ekonomi hari ini jauh lebih solid. Masalahnya, ketika memori krisis berubah jadi ekspektasi depresiasi, ekspektasi itu sendiri bisa memicu tekanan pasar yang nyata. Bak siklus yang menelan dirinya sendiri.
Pelajaran terpenting dari episode ini, agaknya, bukan soal angka atau kebijakan spesifik mana yang berhasil. Melainkan soal ini: koordinasi dan komunikasi sama pentingnya dengan substansi kebijakan itu sendiri. Pasar bisa menerima suku bunga yang lebih tinggi. Pasar bisa menerima penyesuaian fiskal. Bahkan reformasi yang tidak populer pun bisa ditelan. Yang sulit dicerna pasar adalah kejutan, inkonsistensi, dan kesan bahwa tangan kanan tidak tahu apa yang dikerjakan tangan kiri.
Tiga pekerjaan rumah kini menunggu, dan tidak ada yang bisa ditunda. Pertama, menjaga daya beli masyarakat lewat insentif dan bansos yang tepat sasaran, terutama setelah kenaikan harga Pertamax. Kedua, mempertahankan disiplin fiskal sebagai jangkar kredibilitas jangka panjang. Ketiga, menyempurnakan tata kelola program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis agar efisiensinya meningkat seiring perluasan skala.
Pemulihan kepercayaan yang sudah dicapai sekarang bukan titik akhir. Ini titik awal dari ujian yang lebih panjang. Pasar akan terus mengawasi konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Dan kepercayaan, seperti yang sudah kita pelajari dengan susah payah beberapa bulan terakhir, butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Tapi bisa hilang dalam hitungan hari.