Rupiah merangsek menuju level yang membuat pelaku pasar mulai tidak nyaman. Bersamaan, IHSG dihajar aksi jual masif investor asing, capital outflow mengalir deras, dan diskursus di kalangan analis bergeser dari sekadar teknis ke pertanyaan yang lebih besar: apakah Indonesia sedang berjalan ke arah yang pernah dilalui dua dekade lalu?
Paralelisme dengan 1998 memang menggoda untuk ditarik. Analis Gema Merdeka Goeyardi dari Astronacci International menyodorkan hipotesis yang langsung memantik perdebatan: kejatuhan pasar saat ini bukan semata soal fundamental yang compang-camping, melainkan ongkos dari sebuah konfrontasi kedaulatan. Ia membingkai tekanan terhadap rupiah dan IHSG sebagai respons sistemik dari kekuatan finansial global atas langkah-langkah geopolitik Prabowo yang dianggap terlalu mandiri.
Narasi itu tidak dibangun dari ruang kosong. Gema mengangkat kembali momen 9 Januari 1998, ketika Soeharto bersikeras menerapkan Currency Board System untuk mematok rupiah di kisaran Rp5.000 per dolar AS. Bill Clinton langsung turun tangan menelepon Jakarta, mendikte agar Indonesia tidak keluar dari koridor program IMF. Tekanan dipertegas dengan ancaman penangguhan paket bailout senilai USD43 miliar. Foto Michel Camdessus bersedekap dada menyaksikan Soeharto menandatangani nota IMF menjadi simbol takluknya kedaulatan ekonomi yang sampai kini masih mengiris.
Pola yang disebut Gema berulang di era Prabowo: bergabungnya Indonesia ke BRICS per 6 Januari 2025, dorongan de-dolarisasi lewat Local Currency Settlement, pembelian jet Rafale dari Prancis, hingga penjajakan alutsista Turki. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut menolak mentah-mentah tawaran pinjaman IMF demi menjaga kedaulatan fiskal, keputusan yang agaknya meninggalkan muka masam di lembaga donor internasional. Tak lama berselang, menurut narasi Gema, pasar modal crash dan IHSG rontok, dengan rupiah terancam menuju level 18.220.
"Di samping memang internal kita bobrok, ada tangan-tangan yang jahat yang sedang mengontrol Indonesia dan mengunci gerak presiden kita," ujar Gema dalam videonya, kalimat yang langsung viral di kalangan investor ritel.
Menarik? Jelas. Tapi seberapa jauh ia bisa diuji secara empiris?
Pasar finansial tidak beroperasi atas dasar dendam ideologis. Investor asing angkat kaki dari Indonesia karena kalkulasi risiko dan return, bukan karena sentimen terhadap kedaulatan RI. Setidaknya ada tiga faktor domestik yang secara rasional memicu pelarian modal dari emerging markets seperti Indonesia. Pertama, ketidakpastian fiskal seiring membengkaknya belanja program besar seperti Makan Bergizi Gratis tanpa kepastian pos penerimaan baru yang sepadan. Kedua, rentetan skandal tata kelola dan kepastian hukum yang membuat investor institusi asing berpikir dua kali sebelum menaruh dana jangka panjang. Ketiga, kebijakan suku bunga tinggi The Fed yang bertahan lebih lama dari ekspektasi pasar memicu flight to quality ke obligasi AS yang menawarkan imbal hasil bebas risiko lebih kompetitif. Rebalancing indeks MSCI memperparah tekanan, memaksa manajer investasi global mereduksi bobot saham Indonesia. Bukan konspirasi. Kalkulasi dingin.
Akademisi TM. Jamil dari Universitas Syiah Kuala membaca fenomena ini dari lensa yang berbeda. Ia mengingatkan bahwa krisis 1998 pada dasarnya bukan semata krisis ekonomi, melainkan krisis legitimasi kekuasaan. Mengacu pada Max Weber, ia menekankan bahwa kekuasaan hanya bertahan selama memiliki legitimasi moral di mata rakyat. Rupiah jatuh dua dekade lalu bukan semata karena tekanan pasar global, tapi karena runtuhnya kepercayaan publik terhadap tata kelola negara yang korup dan oligarkis. Kondisi yang, entah kebetulan atau tidak, mulai memiliki kemiripan tekstur hari ini.
Teori deprivasi relatif dari Ted Robert Gurr bicara soal hal serupa: ledakan sosial lebih sering lahir dari rasa ketidakadilan ketimbang kemiskinan absolut. Ketika rakyat menyaksikan jurang antara penderitaan mereka dengan kemewahan elite terus melebar, kemarahan sosial berubah menjadi energi politik yang susah dipadamkan. Louis XVI di Prancis kehilangan takhta bukan karena negara miskin, tapi karena elite gagal membaca kemarahan rakyat. Uni Soviet amblas bukan hanya karena ekonomi keropos, tapi karena negara kehilangan kepercayaan publik. Soeharto tumbang bukan semata akibat dolar melejit, tapi karena kekuasaan terlalu lama hidup dalam ilusi bahwa stabilitas bisa dipertahankan tanpa keadilan.
Kombinasi tekanan eksternal dan pekerjaan rumah domestik yang menumpuk inilah yang membuat situasi saat ini terasa tidak sederhana. Menyalahkan sepenuhnya "tangan asing" berisiko mengaburkan komplikasi yang justru bersumber dari dalam. Tapi mengabaikan dimensi geopolitik sepenuhnya juga terlalu naif di era ketika perang dagang dan rivalitas blok ekonomi kembali menjadi kenyataan keras. Dua narasi ini tidak harus saling membunuh.
Pertanyaannya, berapa lama retorika kedaulatan bisa menopang kepercayaan pasar?
Satu hal hampir pasti: seberapa heroik pun narasi itu dibangun, tidak akan cukup kuat menopang rupiah jika pengelolaan fiskal tidak terlihat kredibel dan transparan di mata pasar. Kepercayaan investor, seperti kepercayaan rakyat, tidak bisa dipulihkan dengan narasi saja.