Kepemilikan perbankan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia tembus Rp673,90 triliun per April 2026, melonjak 22,73% secara tahunan dari posisi yang sama setahun lalu dan naik Rp59,12 triliun hanya dalam empat bulan pertama tahun ini. Rekor baru. Trennya belum berbalik.
Ada cerita yang lebih dalam dari sekadar soal likuiditas berlebih. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menyebut kondisi ini mencerminkan sikap defensif perbankan yang memilih yield tinggi dengan risiko relatif rendah ketimbang harus adu nyali dengan risiko kredit di tengah ekonomi yang belum stabil. "Persoalan utama saat ini bukan semata likuiditas, tetapi lemahnya confidence dunia usaha untuk berekspansi," tegasnya.
Rupiah yang terkapar di level Rp17.556 per dolar AS, tunggu, bukan em dash, rupiah yang terpuruk ke Rp17.556 per dolar AS, melemah 5,27% sejak awal tahun dengan rentang volatilitas Rp16.670 hingga Rp17.604 sepanjang 2026, ikut membentuk kalkulasi bank. Bank Indonesia merespons tekanan kurs dengan dua senjata sekaligus: menguras cadangan devisa di pasar valas sambil menambah volume penerbitan SRBI. Logis secara doktrin, tapi tidak tanpa ongkos.
Strategic Research Manager Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, merinci setidaknya tiga trade-off yang perlu diawasi ketat. Pertama, beban kuasi-fiskal: BI harus terus membayar yield SRBI yang atraktif, yang dalam jangka panjang bisa menggerus ruang laba bank sentral dan memangkas potensi dividen ke kas negara. Kedua, risiko crowding out, kondisi di mana yield SRBI yang terlalu menarik membuat perbankan enggan membeli SBN atau menyalurkan kredit ke sektor riil, yang ujungnya bisa mengerek biaya pembiayaan APBN. Ketiga, karakter hot money dari aliran modal asing yang masuk lewat SRBI. "SRBI efektif sebagai shock absorber jangka pendek, tetapi tidak bisa menjadi substitusi bagi stabilitas struktural yang berasal dari fundamental ekonomi yang kuat," tegas Yusuf.
Yusuf juga mengingatkan bahwa penurunan cadev tidak harus dipandang dengan panik. Dalam rezim managed floating, cadev memang disiapkan untuk dipakai saat volatilitas meningkat. Yang perlu diwaspadai bukan levelnya, melainkan kecepatan penurunannya dan bagaimana pelaku pasar membaca strategi intervensi BI. Kasus Inggris 1992 dan Thailand 1997 jadi pengingat betapa berbahayanya jika bank sentral terlihat terlalu agresif mempertahankan level kurs tertentu hingga pasar berani mengujinya.
Pertanyaannya, berapa lama strategi ini bisa bertahan sebelum distorsinya terasa ke sektor riil?
Di tataran mikro, respons tiap bank berbeda-beda. BCA mengakui kepemilikan SRBI-nya relatif stabil dan bersifat sementara. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyebut perseroan sedang menunggu pertumbuhan kredit lebih optimal. "SRBI ini sebetulnya hanya tempat sementara sampai ada pertumbuhan kredit," ujarnya. Sebagian besar SRBI yang dipegang BCA bertenor pendek, 6 hingga 12 bulan, dan akan disesuaikan ulang seiring jatuh tempo. Per Maret 2026, surat berharga BCA mencapai Rp444,51 triliun atau 27,96% dari total aset.
Berbeda dengan BCA, PT Bank KB Indonesia Tbk (BKBI) justru mencatat kenaikan penempatan di SRBI seiring tren pasar. Direktur Utama KB Bank Kunardy Lie menyebut langkah itu untuk mengoptimalkan pendapatan bunga sambil menjaga likuiditas, dengan latar belakang kebijakan The Fed yang hawkish dan yield US Treasury yang masih tinggi. Arah sebaliknya dipilih CIMB Niaga: eksposur SRBI dipangkas hingga turun 30% YoY, dengan mayoritas likuiditas dialihkan ke fee income lewat jalur wealth management. Tiga bank, tiga strategi.
Rizal dari Indef memperingatkan, kalau tren parkir dana di SRBI terus berlanjut, fungsi intermediasi perbankan berpotensi melemah serius. Dana yang semestinya mengalir ke sektor riil justru tertahan di instrumen moneter. Dalam jangka pendek, strategi ini memang membantu menjaga stabilitas rupiah. Tapi jangka panjangnya, bisa menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Core Indonesia sendiri merekomendasikan BI mengkalibrasi pertumbuhan outstanding SRBI agar tidak mendistorsi yield curve domestik, sekaligus mendesak koordinasi lintas otoritas agar beban stabilisasi rupiah tidak hanya dipikul BI sendirian. Entah kebetulan atau tidak, rekomendasi itu muncul persis saat angka penempatan SRBI perbankan mencetak rekor baru.