Lonjakan likuiditas saat Lebaran sudah usai. Bank Indonesia mencatat uang primer atau M0 adjusted pada April 2026 tumbuh 14,3% secara tahunan menjadi Rp2.232,2 triliun, melambat dari Maret yang sempat melesat 16,8% year on year.
Arahnya jelas: BI mulai menarik rem.
Perlambatan ini bukan kejutan bagi yang sudah mengikuti pola musiman. Setiap tahun, kebutuhan uang tunai melonjak menjelang Ramadan dan Idulfitri, lalu menyusut setelah arus mudik berbalik. Kali ini pun tak beda. Uang kartal yang beredar turun Rp45,6 triliun dari Maret ke April, dari Rp1.346,7 triliun menjadi Rp1.301,1 triliun, tergerus sekitar 3,4% dalam satu bulan.
Dari Rp1.301,1 triliun uang kartal itu, porsi terbesar sebesar Rp1.195,6 triliun berada di luar sistem perbankan umum dan BPR. Sisanya, Rp105,5 triliun, parkir sebagai kas cadangan di brankas bank.
Secara struktural, likuiditas April 2026 masih jauh lebih besar ketimbang posisi April 2025 yang tercatat Rp1.543,9 triliun. Ada tambahan sekitar Rp255 triliun dalam setahun. Pertumbuhan tetap ada, hanya lajunya yang mulai direm.
Dua komponen utama yang menopang ekspansi M0 adalah giro bank umum di BI adjusted yang melonjak 21,6% yoy, serta uang kartal yang diedarkan tumbuh 14,6% yoy. Secara nominal, giro bank umum di BI tercatat Rp454,2 triliun, giro sektor swasta Rp7,6 triliun. Instrumen surat berharga BI yang dipegang pihak swasta berada di Rp36,1 triliun.
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 21,6 persen yoy dan uang kartal yang diedarkan sebesar 14,6 persen yoy," jelas Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI. Penghitungan M0 adjusted, tegasnya, sudah memperhitungkan dampak insentif likuiditas yang disalurkan ke perbankan, sehingga gambaran uang beredar di lapangan tidak terdistorsi kebijakan.
Rp2.021,1 triliun. Sebesar itu aktiva luar negeri bersih yang dicatat BI pada periode yang sama. Satu angka lain yang agaknya patut dicermati lebih dalam: tagihan bersih kepada pemerintah pusat berada di posisi negatif, minus Rp246,7 triliun. Ini mencerminkan kewajiban pemerintah di BI lebih besar ketimbang tagihannya. Bukan sinyal darurat, tapi bisa jadi cermin dari posisi fiskal yang sedang bekerja keras.
Normalisasi ini terjadi ketika pasar keuangan domestik masih dihantui volatilitas rupiah dan tekanan eksternal yang belum sepenuhnya mereda. Dalam kondisi seperti ini, langkah BI menyerap kembali likuiditas lewat operasi moneter terbilang logis, meski sebagian pelaku pasar bisa membacanya sebagai sinyal pengetatan yang perlu diwaspadai. Setidaknya, itu yang terbaca dari data.
Apakah moderasi ini sekadar normalisasi musiman biasa, atau awal dari siklus pengetatan yang lebih panjang? Data Mei akan bicara.