Tigray membara lagi. Baru beberapa tahun setelah Perjanjian Pretoria ditandatangani pada November 2022, Ethiopia kembali terseret ke dalam spiral kekerasan yang sudah terlalu akrab bagi kawasan Tanduk Afrika.
Pemerintah federal Addis Ababa dan Tigray People's Liberation Front (TPLF) saling lempar tuduhan atas serangan yang meletus dini hari Selasa pekan ini. Versi federal: pasukan Tigray merebut bandara-bandara yang dikelola pemerintah di wilayah tersebut, sekaligus menggempur Afar dan Amhara, dua provinsi tetangga. Versi TPLF: mereka menjalankan "perang defensif" setelah Addis Ababa melancarkan apa yang mereka sebut "invasi terbuka."
Salah satu dari keduanya bohong. Atau keduanya sebagian benar, yang dalam konteks perang saudara justru lebih berbahaya.
Akibat penguasaan bandara oleh TPLF, Ethiopian Airlines membatalkan seluruh penerbangan ke Tigray. Tiga bandara terdampak langsung. Bagi warga sipil yang terjebak di dalam, akses udara kini satu-satunya jalan keluar yang tersisa.
21 serangan. Itulah yang dilaporkan Wali Kota Alamata, Mogos Shiferaw, menghantam kota di selatan Tigray itu pada Selasa dini hari, kombinasi lebih dari lima drone dan satu jet tempur. Sedikitnya 14 warga tewas, 22 terluka, seluruhnya diklaim sipil. Yang membuat narasi ini makin pahit: dua sekolah menengah ikut jadi sasaran. Mogos menegaskan gedung-gedung itu kosong karena tahun ajaran baru belum dimulai, meski keduanya pernah difungsikan sebagai pangkalan militer selama konflik sebelumnya. Klaim itu kini jadi bahan bakar baru bagi kedua kubu.
Getachew Reda, Penasihat Perdana Menteri Ethiopia, tidak menyembunyikan kekecewaannya. "Sangat menyakitkan mengetahui bahwa, terlepas dari upaya banyak pihak, termasuk komunitas internasional, untuk menghindari gelombang perang lainnya di Tigray, kepemimpinan TPLF dini hari tadi melancarkan serangan besar-besaran terhadap posisi pemerintah di Afar dan Amhara," tulisnya di media sosial.
Reaksi internasional mengalir, meski efektivitasnya masih tanda tanya. Departemen Luar Negeri AS mengecam serangan drone hari Senin yang menghantam konvoi kendaraan Katolik pembawa bantuan pangan, pelanggaran yang susah dibenarkan dari sudut mana pun. Dubes AS untuk Ethiopia secara khusus mengecam keputusan TPLF memulai ofensif besar-besaran, menyebutnya "pertempuran yang tidak dapat dimenangkan." Ketua Komisi Uni Afrika Mahmoud Ali Youssouf ikut mendesak de-eskalasi segera dan meminta kedua pihak kembali ke meja perundingan.
Presiden Ethiopia Taye Astike Selassie memilih forum Majelis Umum PBB untuk menyampaikan pesannya. "Pesan kami kepada kekuatan penghancur dan kekacauan sangat jelas dan tegas. Kami mendesak mereka untuk menghormati hak suci rakyat di Tanduk Afrika untuk hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan," tegasnya. Pidato itu disampaikan sementara bom masih jatuh di Alamata. Entah kebetulan atau tidak, itulah ironi yang paling sulit ditelan dari krisis ini.
600.000 jiwa. Angka yang tidak main-main. Sebanyak itulah perkiraan korban jiwa konflik 2020-2022, gabungan dari pertempuran langsung dan krisis kelaparan yang menyertainya. Perjanjian Pretoria harusnya menutup babak itu. Kenyataannya, implementasi poin-poin perdamaian terus molor, ketegangan menumpuk diam-diam di bawah permukaan, dan kini semuanya meledak lagi. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini bisa dicegah. Pertanyaannya seberapa jauh ia akan meluas sebelum ada yang benar-benar mau berhenti.