Dari 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, 518 di antaranya kini sudah mencapai tahap digitalisasi keuangan. Tersisa 28 yang belum. Angka kecil, tapi justru itu yang membuat target 100% terasa tinggal selangkah.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan capaian ini dalam forum Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI-IFSE) 2026, Kamis (24/9), yang digelar bersamaan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah. Tingkat digitalisasi pemda saat ini sudah menyentuh 94,9%. "Digitalisasi Pemda itu terus mengalami peningkatan, di mana saat ini sudah mencapai 94,9% atau 518 dari 546 Pemda yang telah mencapai tahap digitalisasi," kata Destry di forum tersebut. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar angka laporan: ini instrumen kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mendongkrak daya saing nasional.
Forum dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, plus ratusan gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh penjuru negeri. Sebagian hadir langsung, sebagian bergabung virtual, termasuk Wakil Wali Kota Sibolga yang mengikuti sesi dari Aula Nusantara I kantor wali kota setempat. Komposisi peserta itu sendiri sudah bicara banyak soal seberapa serius pemerintah mendorong agenda ini.
2,69 miliar transaksi. Begitulah catatan SNAP hingga Agustus 2026, tumbuh 67,16% secara tahunan. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja. QRIS ikut mencatat lompatan: merchant aktif kini 46,11 juta, naik 13,83% year-on-year, sementara pengguna QRIS sudah menyentuh 69,32 juta atau tumbuh 20,26%. Semua ini berjalan di bawah kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang terus BI kawal. Kalau data ini bisa dipercaya sebagai tren jangka panjang, ekosistem pembayaran digital Indonesia sedang dalam fase yang belum pernah ada sebelumnya.
Tema forum tahun ini, "Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi", menggambarkan agenda yang lebih luas dari sekadar urusan teknis perbankan. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) jadi salah satu bahasan utama, dengan harapan tata kelola transaksi daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. UMKM di daerah disebut sebagai segmen yang paling diharapkan merasakan manfaat perluasan akses keuangan digital ini, meski seberapa cepat manfaat itu benar-benar sampai ke lapisan bawah masih menjadi tanda tanya.
Destry tidak absen mengingatkan sisi gelapnya. Semakin terkoneksinya ekosistem digital berarti semakin lebar pula permukaan risiko yang terekspos: penipuan digital, rendahnya literasi keuangan di daerah tertinggal, sampai ketimpangan infrastruktur yang belum merata. BI, tegasnya, akan terus mendukung program literasi yang digagas pemerintah maupun ekosistem swasta agar digitalisasi tidak melaju lebih cepat dari pemahaman penggunanya. Pertanyaannya, berapa lama komitmen itu bertahan ketika tekanan target persentase lebih keras dari tekanan kualitas adopsi?
Buat investor yang mengamati dari pinggir lapangan: apakah akselerasi digitalisasi pemda ini akan ikut menarik volume transaksi perbankan daerah secara berarti, atau agaknya baru statistik yang bagus di atas kertas?