Komisi I DPR RI resmi merampungkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 25 calon duta besar RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Sidang tertutup berlangsung selama dua hari, 22-23 September 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, dan seluruh calon dinyatakan lolos.
Hasil uji kelayakan itu kini bergerak ke tahap berikutnya. "Ya, semuanya sudah kita terima dan kita sudah buatkan hasil putusannya dan akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono kepada wartawan usai rapat, Rabu (23/9). Soal nama-nama siapa yang akhirnya dilantik, Dave menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah. Hak prerogatif tetap di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Karena sidang berlangsung tertutup, Komisi I tidak membeberkan detail penilaian. Dave hanya menjelaskan bahwa hasil sudah dirangkum untuk dilaporkan ke pimpinan DPR. Bukan kejutan, sebenarnya. Sehari sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Anton Sukartono sudah memberi sinyal terang. "Pasti lolos," kata Anton, Selasa (22/9). Alasannya: para calon sudah melewati seleksi berlapis di Kementerian Luar Negeri. "Screening-nya Deplu ketat sekali. Di Deplu udah screening banget. Meskipun dia dari karier atau nonkarier, dia check and recheck gimana latar belakangnya segala macam. Kalau memang layak, dia baru dikirim ke sini," imbuhnya.
Ke-25 calon itu akan tersebar di pos-pos yang tidak bisa dibilang sembarangan: Tiongkok, Inggris, India, Iran, hingga Timor Leste. Komposisi yang agaknya mencerminkan peta prioritas diplomasi pemerintahan Prabowo.
Dua nama dari luar jalur diplomat karier langsung menarik perhatian. Josef A. Nae Soi, politikus senior Partai Golkar dan mantan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023, diusulkan untuk pos Filipina merangkap Kepulauan Marshall dan Palau. Ia baru saja merampungkan studi doktoral bidang hukum internasional di Georgetown University, Washington DC, modal akademis yang, kalau dimanfaatkan, cukup relevan untuk kawasan itu. Yang kedua: Ratieh Sanggarwaty, model senior dan aktris yang aktif di dunia sosial-politik, diusulkan untuk Tunisia. Di Pilpres 2024, Ratieh tercatat sebagai pengurus dalam struktur Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Penunjukan figur nonkarier untuk pos duta besar bukan barang baru di Indonesia. Tapi tiap kali nama berlatar politik atau relawan masuk daftar, debat soal profesionalisme versus loyalitas selalu kambuh. Klaim bahwa proses screening Kemlu sudah ketat, setidaknya itu yang disampaikan Anton, tetap perlu dibuktikan di lapangan. Apalagi di negara-negara yang menuntut keahlian diplomasi teknis yang spesifik. Pertanyaannya sederhana: apakah modal politik cukup, atau justru jadi beban?