Sepanjang pekan ini, rupiah kembali menjadi bulan-bulanan. Pada perdagangan Jumat (15/5/2026) pukul 10.29 WIB, mata uang garuda tercatat melemah ke Rp17.575 per dolar AS, melanjutkan tren pelemahan yang sudah berlangsung sejak akhir 2025 dan melampaui level psikologis Rp17.500 yang sempat dianggap sebagai "batas bawah" sementara.
Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja. Untuk konteks: rupiah ditutup di Rp16.470 per dolar AS pada akhir 2025, dan Rp16.162 di penghujung 2024. Dalam hitungan bulan, mata uang ini sudah terdepresiasi lebih dari 7% dari posisi akhir tahun lalu. Tekanan itu terasa di mana-mana.
Faktor eksternal memang sedang tidak ramah. Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak global, menekan mata uang negara-negara net importir energi seperti Indonesia. Indeks dolar AS (DXY) ikut menguat ke 99,05, menggerus daya tahan rupiah lebih jauh. Pada Rabu (13/5/2026), rupiah sempat dibuka melemah ke Rp17.525 sebelum tergelincir lebih dalam ke Rp17.528, bertengger di posisi kedua terlemah di kawasan.
Bank Indonesia, kata Ekonom Ronny P. Sasmita dari ISEAI, sebenarnya tidak diam. Setidaknya tujuh langkah sudah diambil bank sentral: intervensi di pasar spot dan Non-Delivery Forward (NDF), penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik modal asing, pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder untuk menjaga yield, hingga pembatasan pembelian valas tanpa underlying transaction maksimal 25.000 dolar AS per orang per bulan. Outstanding SRBI bahkan melesat Rp126,7 triliun sepanjang April 2026 menjadi Rp957,9 triliun, dengan imbal hasil yang sudah menembus di atas 6%.
Hasilnya? "Kurang bertenaga," tulis Ronny dalam risetnya.
Dia mengidentifikasi empat kendala struktural yang membuat langkah-langkah itu tidak cukup menggigit. Pertama, soal Impossible Trinity: BI terjebak dalam dilema klasik di mana bank sentral tidak bisa sekaligus mengontrol nilai tukar, menjalankan kebijakan moneter independen, dan membiarkan mobilitas modal bebas. Dengan BI Rate di 4,75% yang dipertahankan demi menjaga momentum pertumbuhan domestik, ada kontradiksi nyata dengan kebutuhan menaikkan suku bunga guna menjaga daya tarik rupiah terhadap dolar AS yang menawarkan yield tinggi.
Kedua, cadangan devisa terus menyusut. Dari US$148,2 miliar pada Maret 2026, angkanya turun ke US$146,2 miliar di April 2026. Empat bulan berturut-turut. Tren itu, menurut Ronny, sudah cukup mengirimkan sinyal negatif ke pasar soal kemampuan BI melakukan intervensi jangka panjang.
Ketiga, ada kecenderungan apa yang dia sebut sebagai Ostrich Policy, yakni kebijakan "burung unta": respons yang lebih bersifat reaktif ketimbang antisipatif. "Kegagalan dalam mengantisipasi kecepatan perubahan sentimen global, terutama dampak konflik Selat Hormuz terhadap harga minyak, membuat respons kebijakan BI sering kali bersifat reaktif bukan proaktif," papar dia. Keempat, surplus neraca perdagangan Indonesia pun tidak banyak membantu. Pertumbuhan impor melampaui ekspor, membuat pasokan valas dari sektor riil tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan korporasi yang harus membayar utang, dividen, dan kebutuhan impor energi.
"Stabilitas nilai tukar adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas. Level Rp17.500/US$ harus menjadi titik balik bagi perbaikan struktural ekonomi Indonesia, bukan sekadar statistik pahit dalam sejarah moneter nasional," ungkap Ronny dalam risetnya.
Pasar, agaknya, sudah mulai berhitung. Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia dan laporan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) sama-sama mencatat probabilitas kenaikan 25 basis poin dalam waktu dekat kian besar, terutama setelah pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencetak 5,6% YoY. Angka yang solid, dan memberi ruang bagi bank sentral untuk bergerak tanpa terlalu mengorbankan momentum domestik.
MUFG memproyeksikan rupiah akan berangsur pulih: Rp17.200 di kuartal II, Rp17.050 di kuartal III, dan Rp16.900 di penghujung 2026. Samuel Sekuritas memasang target akhir tahun yang sama. Masih lebih lemah dari posisi akhir 2025, tapi setidaknya memberi sinyal bahwa tekanan ini tidak permanen, kalau data ini bisa dipercaya.
Ronny mengusulkan empat langkah yang perlu berjalan paralel antara BI dan Kementerian Keuangan: menjaga daya tarik yield aset rupiah, mempercepat repatriasi devisa hasil ekspor, mendorong reformasi pasar modal agar memenuhi standar internasional dan menghindari aksi jual seperti yang dipicu isu MSCI, serta mengakselerasi diversifikasi energi untuk memangkas ketergantungan pada impor minyak.
Pertanyaannya bukan lagi apakah rupiah akan pulih. Tapi seberapa cepat reformasi struktural bisa berjalan sebelum pasar kehabisan sabar.