Sepanjang 13 Mei lalu, Presiden Prabowo melontarkan instruksi yang langsung membuat pelaku pasar mengernyitkan dahi: bunga pinjaman PNM Mekaar harus dipangkas ke bawah 9%, turun drastis dari kisaran 20-25% yang berlaku sekarang. Selisih itu bukan angka kecil, eh, bukan angka kecil. Ini potongan lebih dari setengah imbal hasil yang selama ini menopang operasional lembaga pembiayaan ultra mikro tersebut.
Seminggu berselang, tepatnya 18 Mei, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengonfirmasi dalam rapat kerja dengan DPR bahwa Kementerian UMKM bersama Danantara tengah merumuskan skema penurunan bunga. Frasa kunci yang ia tekankan: "dengan tetap menjaga kelayakan keuangan lembaga penyalur." Redaksi seperti itu, kalau dibaca cermat, agaknya sinyal bahwa pemerintah sendiri sadar ini bukan soal yang bisa diselesaikan dalam satu kebijakan.
Mengapa sulit? Riset Ciptadana Sekuritas Asia per 19 Mei menjabarkannya cukup telak. ROA Mekaar yang kini berada di sekitar positif 2% berpotensi amblas ke minus 16% hingga minus 20% jika bunga benar-benar dipangkas ke level tersebut. Beban operasional Mekaar mencapai sekitar 17% dari total aset, sementara credit cost-nya ada di angka 6%. Kedua komponen ini tidak akan berubah hanya karena bunga dipotong. Yang berubah drastis justru imbal hasil pinjaman, dan kalau imbal hasil itu jatuh, seluruh model bisnis Mekaar runtuh secara aritmetika.
Hitung saja sendiri.
Analis Ciptadana tegas: pemangkasan sebesar ini tidak layak secara komersial tanpa perubahan skema atau struktur yang fundamental. Bukan opini ringan, ini kesimpulan yang keluar dari angka-angka yang tidak bisa dibantah.
Di sinilah ceritanya berbelok menarik buat pemegang saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). PNM adalah anak usaha BBRI, artinya tekanan pada neraca PNM otomatis menjalar ke laporan keuangan induknya. Tapi Ciptadana justru melihat resolusi paling realistis dari situasi ini bukan pemotongan bunga sambil PNM tetap di bawah BBRI, melainkan pengambilalihan PNM oleh pemerintah. Skenario itu, kalau benar terjadi, secara efektif melepaskan beban dari neraca BBRI. Bukan tekanan, tapi kelonggaran.
Pertanyaannya tinggal: seberapa cepat skema ini terbentuk? Bisa jadi prosesnya mulus, bisa jadi panjang dan penuh negosiasi. Entah kebetulan atau tidak, pola semacam ini bukan sekali-dua kali muncul di kebijakan BUMN, bak gayung bersambut antara tekanan politik dan kepentingan korporasi yang akhirnya mencari jalan tengah masing-masing.
Ciptadana mempertahankan rekomendasi Buy untuk BBRI dengan target harga Rp4.800 per saham. Angka yang tidak main-main, mengingat harga saham BBRI saat ini masih jauh di bawah target tersebut. Keyakinan analis: ketidakpastian jangka pendek ini tidak akan menggerus fundamental BBRI secara permanen, terutama jika skenario divestasi PNM dari neraca BBRI benar-benar terealisasi. Bagi investor ritel yang kini memegang BBRI, noise kebijakan ini memang bikin tidak nyaman, tapi belum tentu jadi sinyal untuk angkat kaki.