Laba agregat Badan Usaha Milik Negara sepanjang 2025 menembus Rp326 triliun, melonjak 75,3% dibanding realisasi 2024 yang berada di angka Rp186 triliun. Angka yang, jujur saja, jauh melampaui ekspektasi banyak kalangan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan angka tersebut langsung dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026. Bukan sekadar laporan rutin. Pidato itu juga menjadi panggung pernyataan yang cukup lantang dari orang nomor satu Indonesia. "Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka," tegas Prabowo. Perbaikan tata kelola, katanya, jadi kunci di balik lonjakan itu.
Dividen yang disetor ke kas negara sepanjang 2025 tercatat Rp142,3 triliun, naik 67% secara tahunan. Tidak kecil. Target 2026 dipasang di level Rp200 triliun, tanpa memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Proyeksi itu berdiri di atas kaki sendiri, tanpa subsidi silang dari suntikan modal pemerintah.
Ada rencana di balik rencana: sebagian keuntungan yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disiapkan untuk kembali mengalir ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa skema ini lahir langsung dari gagasan Presiden. "Gagasan Presiden adalah mengalokasikan sebagian laba Danantara ke cadangan pemerintah," ungkap Purbaya. Selain membangun bantalan fiskal, penerimaan tersebut juga diarahkan untuk membantu pengelolaan utang negara.
Implementasinya, kata Purbaya, masih membutuhkan pembahasan teknis bersama Danantara dan akan dilakukan bertahap. Klaim yang masih perlu dibuktikan, mengingat koordinasi antara kementerian dan lembaga investasi sovereign fund tidak selalu berjalan mulus di lapangan.
Sepanjang semester I 2026, pemerintah mencatat perbaikan kinerja di sejumlah BUMN: PT Semen Indonesia Tbk, Pupuk Indonesia, Pertamina, Pegadaian, Pelindo, dan PTPN. Kombinasi efisiensi operasional dan pembenahan tata kelola di perusahaan-perusahaan itu yang, menurut pemerintah, jadi tulang punggung lonjakan laba agregat.
Bagi investor, ada dua sisi yang perlu ditimbang. Laba BUMN yang melesat memberi ruang fiskal lebih lebar tanpa harus mengerek utang atau memangkas belanja. Tapi kalau skema aliran laba Danantara ke APBN benar-benar dieksekusi, muncul pertanyaan wajar: seberapa besar porsi yang tersisa untuk diputar kembali sebagai investasi produktif? Danantara, bagaimanapun, dirancang sebagai mesin pertumbuhan, bukan celengan fiskal. Ketegangan antara dua fungsi itu, entah kebetulan atau tidak, agaknya yang paling layak dicermati.