Kotawaringin Timur dan Mukomuko sama-sama membawa kabar yang agaknya terlalu cepat untuk dirayakan. Dana Bagi Hasil sawit kedua kabupaten itu diproyeksikan naik dua kali lipat pada 2027, tapi kata kunci di sini tetap "diproyeksikan", belum ada yang resmi, belum ada yang bisa dipegang.
Untuk Kotim, Kalimantan Tengah, angka yang beredar adalah Rp18 miliar, naik dari sekitar Rp9 miliar yang diterima tahun ini. Mukomuko di Bengkulu angkanya lebih kecil: dari Rp3,5 miliar menjadi sekitar Rp7 miliar. Pola yang sama persis di dua daerah berbeda pulau, kenaikan berlipat, status masih menunggu penetapan pusat.
Kepala BKAD Kotim Rihel menyebutnya dengan hati-hati. "Mudah-mudahan tidak ada perubahan," katanya, kalimat pendek yang menyimpan pengalaman pahit beberapa tahun terakhir.
Sebab bagi Kotim, proyeksi naik ke Rp18 miliar itu sesungguhnya masih jauh dari angka terbaik mereka. Fluktuasinya cukup brutal. Kotim pertama kali mengecap DBH sawit pada 2023 dengan nilai sekitar Rp46 miliar. Setelah itu, trennya satu arah saja: amblas. Rp41 miliar di 2024, lalu Rp16,6 miliar di 2025, kemudian terjun ke Rp9 miliar di 2026. Kalau proyeksi 2027 terealisasi, kabupaten ini baru memulihkan sekitar 39 persen dari puncaknya. Bukan main.
Yang membuat pengelolaan DBH sawit tidak sesederhana kelihatannya adalah klausul penggunaannya. Delapan puluh persen dari total alokasi wajib dipakai untuk infrastruktur, sisanya dibagi antara sektor ketenagakerjaan dan pertanian. Tidak ada celah untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang mendadak muncul, apa pun kondisinya.
Rihel justru menyinggung masalah yang lebih struktural. Pemerintah daerah, katanya, tidak sepenuhnya paham formula perhitungan yang dipakai pusat. Apakah berbasis luasan kebun atau volume produksi, bagi mereka masih gelap. "Kita kan tidak tahu menghitungnya, apakah menghitung dari luasan sawit ataukah menghitung dari hasil sawit itu sendiri," akuinya terus terang. Ketidaktransparanan formula inilah yang membuat proyeksi selalu terasa rapuh, tahun ke tahun.
Ruang fiskal daerah secara umum memang semakin sempit. DAU, DAK, hibah, semuanya kini datang dengan "ploting" penggunaan yang sudah ditentukan pusat. Kepala BKD Mukomuko Haryanto melihat sisi positifnya: tambahan Rp3,5 miliar setidaknya membuka ruang untuk infrastruktur dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh kebun. "Kalau pun ada perubahan, harapannya lebih besar lagi," ujarnya. Di Kotim, dengan kebutuhan jalan yang masif di kawasan perkebunan, Rp18 miliar tetap terasa seperti setetes di lautan.
Pertanyaannya sederhana: apakah angka proyeksi ini akan bertahan saat penetapan resmi? Rekam jejak empat tahun terakhir di Kotim memberi jawaban yang tidak terlalu menggembirakan.