Seorang hakim federal Oklahoma memutuskan, pada 1 Oktober 2026, bahwa ketika seorang wakil sheriff menelusuri database kamera Flock tanpa surat perintah, ia telah melakukan penggeledahan inkonstitusional. Putusan dari distrik utara Oklahoma itu bukan sekadar vonis dalam satu perkara narkoba biasa. Ini tamparan pertama dari pengadilan federal terhadap sistem pengawasan pelat nomor yang sudah menjangkau lebih dari 5.000 lembaga kepolisian di seluruh Amerika Serikat.
Kronologinya bermula di Interstate 44 pada Mei lalu. Wakil Sheriff Tulsa County, Freddie Alaniz, melihat SUV Mazda berpelat California lewat dan memutuskan mengikutinya, semata-mata karena asal pelat itu. Sebelum ada dugaan pelanggaran apa pun, ia lebih dulu menanyai sistem Flock dan jaringan pembaca pelat nomor otomatis lainnya. Hasilnya lebih dari 50 rekaman dalam kurun sebulan, merekonstruksi rute perjalanan kendaraan dari perbatasan California dan Arizona sampai Missouri. Berbekal peta pergerakan itu, barulah Alaniz menghentikan mobil dengan dalih pindah jalur tanpa lampu sein.
Pengemudi yang terjaring adalah Melisa Kyle, 46 tahun. Dari dalam SUV-nya ditemukan sekitar 91 kilogram metamfetamin. Tanpa surat perintah. Tanpa kecurigaan konkret sebelum pencarian dilakukan. Pembela meminta seluruh bukti dikecualikan, dan Hakim Sara Hill mengabulkannya.
Penalaran Hill sederhana tapi jauh jangkauannya. Lima puluh titik lokasi selama sebulan bukan sekadar data publik yang terhimpun secara kebetulan. Itu rekonstruksi pola hidup seseorang, dan atas rekonstruksi semacam itu ada ekspektasi privasi yang wajar. Menelusuri arsip tersebut, kata Hill, setara dengan penggeledahan menurut Amandemen Keempat. Ia bahkan menyebut jaringan Flock secara nasional sebagai "indiscriminate mass surveillance", dan menilai preseden lama seperti United States v. Knotts tahun 1983, yang lahir dari era alat pemancar sederhana, sudah tidak relevan untuk sistem yang menyilangkan 120.000 hingga 138.000 kamera di seluruh penjuru negeri.
Flock Safety, perusahaan asal Atlanta yang membangun jaringan ini, bergeming. Mereka menyatakan putusan itu bertentangan dengan mayoritas preseden peradilan yang ada dan berniat mengajukan banding. Setidaknya itu klaim mereka. Pengadilan banding Tenth Circuit yang nanti jadi pengujinya. Secara teknis, putusan distrik memang tidak mengikat hakim lain. Tapi bobot praktisnya tidak ringan. Estimasi yang dikutip 404 Media menyebut lebih dari 100.000 pencarian tanpa surat perintah dilakukan setiap bulan di jaringan Flock. Angka yang tidak main-main.
Selang sehari dari putusan Hill, front legislatif ikut bergerak. Senator Bernie Sanders dan Jeff Merkley bersama anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez mengajukan Ban Flock Act pada 2 Oktober. Meski namanya menyebut Flock, teks RUU ini menyasar seluruh teknologi ALPR. Isinya tegas: lembaga federal dilarang memperoleh, memiliki, atau memakai pembaca pelat nomor otomatis maupun datanya, termasuk data yang diakses dari database pihak ketiga. Satu-satunya pengecualian adalah pengumpulan tol dan penggunaan yang disetujui Kongres di masa depan, dengan syarat retensi data tidak boleh melebihi 48 jam.
Konsekuensinya bagi pemerintah daerah juga berat. Mulai tahun fiskal pertama setelah penetapan, instansi negara bagian dan lokal yang masih punya kontrak ALPR akan kehilangan hibah dari lima departemen federal, termasuk Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Warga pun diberi hak menggugat pemerintah federal atas pelanggaran aturan ini.
Sanders berbicara lantang soal "negara pengawas" tempat oligarki kecerdasan buatan meraup untung dari pelacakan pergerakan warga oleh pemerintah. Tapi RUU ini, seperti kebanyakan proposal progresif di Kongres saat ini, menghadapi perjalanan legislatif yang berat. Sanders tidak sendirian, pun. Anggota DPR Greg Steube mengusulkan kewajiban surat perintah untuk penggunaan ALPR, sementara Thomas Massie dan Senator Josh Hawley mendorong inisiatif pengawasan teknologi terpisah.
Tekanan publik terhadap Flock sendiri sudah meningkat jauh sebelum putusan Hill. Sejumlah komunitas menangguhkan, bahkan membatalkan, kontrak mereka. CEO Garrett Langley pada Agustus lalu memangkas periode retensi data default dari 30 hari menjadi tujuh hari, dan mewajibkan pelanggan menggunakan alat audit yang mengunci akses petugas ketika pola pencarian mencurigakan terdeteksi. Agaknya lebih reaktif terhadap tekanan publik ketimbang langkah proaktif.
Catatan penyalahgunaan yang terdokumentasi panjang dan tidak sedap. Lima polisi Indianapolis didakwa karena memakai data Flock untuk mengintimidasi orang. Seorang polisi Kentucky ditangkap setelah melacak mantan pacarnya lebih dari 2.000 kali. Di Milwaukee, seorang mantan petugas mengaku bersalah setelah terbukti melakukan 179 pencarian terhadap mantan pasangannya dengan alasan "investigasi". Di Florida, seorang perempuan masuk penjara akibat salah identifikasi oleh kamera.
Pertanyaan hukum paling fundamental tetap sama: apakah pelat nomor yang terlihat di jalan publik berarti pemiliknya menyerahkan hak privasi atas rekam jejak pergerakannya? Hill menjawab tidak, setidaknya untuk arsip yang disusun berurutan selama berminggu-minggu. Data lokasi yang dipotong-potong memang tampak tak berbahaya. Disusun berurutan, ia menjadi dosier. Langley dan Flock dijadwalkan hadir di forum Disrupt pada 13-15 Oktober di San Francisco, dan bisa dipastikan pertanyaan itu akan kembali dihadapkan kepada mereka di sana.