Jumlah pekerja yang kena PHK dari Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53.490 orang, naik 9.685 orang hanya dalam sebulan dibanding Juli 2026 yang tercatat 43.805. Angka dari Kementerian Ketenagakerjaan itu bukan sekadar statistik ketenagakerjaan, ia menjadi bagian dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan: daya beli kelas menengah Indonesia sedang terkikis pelan-pelan.
Fenomena yang kini ramai diperbincangkan di media sosial itu diberi satu kata: downgrade. Mobil besar diganti yang lebih kecil. Mesin besar turun ke mesin irit. Yang biasa pakai mobil beralih ke motor. Restoran diganti warteg, liburan luar negeri digeser ke destinasi domestik, rokok bermerek ditukar produk kiloan. Kebutuhannya sama, tapi kemampuan bayarnya yang berubah.
Ini bukan soal berhemat dalam makna konvensional. Berhemat itu pilihan orang yang sebenarnya mampu tapi menahan diri. Downgrade adalah sinyal berbeda: seseorang bukan lagi bertanya "mau beli yang mana", tapi mulai bertanya "masih sanggup beli yang mana."
Data BPS mempertegas gambaran ini. Populasi kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang (21,45 persen penduduk) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13 persen) pada 2024. Sekitar 9,5 juta orang berpindah status, sebagian besar tergelincir ke kelompok "menuju kelas menengah" yang kini membengkak jadi 137,50 juta jiwa. Bank Dunia mencatat konsumsi kelompok persentil 40-90 hanya tumbuh 1,3 persen per tahun secara riil sejak 2019, lebih lambat dari kelompok terbawah maupun teratas. Bahkan upah riil rata-rata amblas 1,1 persen per tahun antara 2018 dan 2024. Angka yang tidak main-main.
Mohammad Faisal dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjuk sulitnya pertumbuhan lapangan kerja formal sebagai akar masalah. "Ini menjadi salah satu PR pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat. Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya mendorong pemulihan daya beli dan memperkuat kelas menengah," kata Faisal dalam keterangan di Jakarta, Senin 28 September 2026. Menurutnya, lapangan kerja formal yang tercipta harus bisa mendorong kenaikan upah nyata, bukan sekadar pekerjaan apa adanya di sektor informal.
Jawa Barat mencatat PHK terbanyak: 10.880 korban. Disusul Banten 6.303 orang, Jawa Timur 5.400, Jawa Tengah 4.769, dan DKI Jakarta 3.900. Konsentrasi PHK di kantong-kantong industri manufaktur ini, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cerminan struktural, agaknya bukan kebetulan. Manufaktur selama ini adalah tulang punggung lapangan kerja formal kelas menengah bawah.
Kelas menengah memang terjepit di posisi yang serba tanggung. Terlalu "kaya" untuk masuk radar bansos, tapi tidak cukup kokoh untuk menyerap tekanan inflasi atau kehilangan pekerjaan tanpa harus menyesuaikan gaya hidup. Ketika harga naik dan pendapatan stagnan, yang dipangkas bukan kebutuhan pokok, melainkan kualitasnya.
Padahal bukan kelompok pinggiran. Kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah bersama-sama menyumbang 81,49 persen konsumsi nasional. Kalau segmen ini terus downgrade, dampaknya merambat ke sektor riil: pasar otomotif bergeser ke kendaraan murah, restoran kelas menengah kehilangan pengunjung, mal premium makin sepi sementara minimarket kelas bawah justru ramai. Pertanyaannya, berapa lama tren ini bisa dibiarkan tanpa respons struktural? Faisal memperingatkan kondisi ini berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperlebar kesenjangan.
Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,11 persen pada 2025. Angka itu tidak bohong. Tapi pertumbuhan agregat tidak otomatis dirasakan merata, dan di rumah tangga kelas menengah, pertanyaannya tetap sama setiap akhir bulan: bulan depan masih sanggup bayar yang mana?