Angkasa Pura Indonesia resmi angkat koper dari Bandara Dhoho Kediri. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara BUMN pengelola bandara itu dengan PT Surya Dhoho Investama dinyatakan berakhir efektif 31 Agustus 2026, menyisakan PT Surya Dhoho sebagai satu-satunya pengelola bandara kebanggaan Jawa Timur tersebut.
Kementerian Perhubungan sudah menguncinya secara regulasi. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 216 Tahun 2026 tertanggal 25 September, pemerintah secara resmi menetapkan Bandara Dhoho Kediri sebagai bandara yang dikelola PT Surya Dhoho Investama. Bukan lagi oleh BUMN, bukan lagi oleh kongsi keduanya.
Portofolio Angkasa Pura Indonesia pun ikut menyusut. Daftar bandara di bawah kelolaan BUMN itu kini tinggal 34, setelah Dhoho resmi dikeluarkan dari daftarnya.
Ditjen Perhubungan Udara memastikan ini bukan penutupan. Direktur Jenderal Lukman F. Laisa menegaskan bahwa yang berakhir adalah mekanisme kerja samanya, bukan operasional bandara itu sendiri. "Pengakhiran KSO antara PT Surya Dhoho Investama dan PT Angkasa Pura Indonesia bukan berarti Bandar Udara Dhoho Kediri ditutup atau dihentikan operasionalnya. Yang berakhir adalah mekanisme kerja sama operasionalnya," tegas Lukman.
Perjanjian pengakhiran KSO sendiri mengatur serangkaian hal teknis yang tidak sederhana: serah terima dokumen dan aset, penyelesaian hak dan kewajiban para pihak, hingga peralihan tanggung jawab operasional secara bertahap. Aspek keselamatan tetap jadi prioritas, mencakup kesiapan Safety Management System, Airport Emergency Plan, Airport Security Programme, sampai Aerodrome Manual.
Surya Dhoho tidak menunggu lama. Perusahaan sudah mengantongi Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara (SS BUBU) sejak 19 September 2026, sebelum keputusan Dirjen resmi diterbitkan. Permohonan sertifikat bandara internasional juga sudah dilayangkan ke Kemenhub. Dengan skema pengelolaan berbasis KPBU, Surya Dhoho kini menjadi operator swasta murni di infrastruktur transportasi udara nasional. Langkah cepat yang, kalau data ini bisa dipercaya, menunjukkan perseroan sudah bersiap jauh sebelum regulasi formal turun.
Bagi PT Gudang Garam Tbk (GGRM), ini bukan taruhan kecil. Volume penjualan rokok GGRM ambles 13,6% secara tahunan menjadi 20,5 miliar batang. Kontraksi yang jauh lebih dalam dibanding rata-rata industri rokok nasional di kisaran 6,8%. Masif.
Direktur GGRM Heru Budiman menyebut lonjakan tarif cukai sejak 2020 sebagai biang keladinya. Konsumen yang tadinya loyal ke rokok kelas satu mulai bermigrasi ke produk lebih murah, bahkan ke rokok ilegal tanpa cukai. "Mereka yang tadinya beli rokok mahal golongan satu itu, sebagian ke golongan dua. Di situ yang akan terjadi penurunan market share," ungkap Heru dalam paparan publik awal bulan ini. Karena itu, GGRM kini jauh lebih hati-hati menaikkan harga jual, agar tidak memicu eksodus konsumen yang lebih besar.
Pertanyaannya: apakah diversifikasi ke bandara bisa jadi pelampung ketika bisnis rokok masih terseok? Mengelola bandara internasional secara mandiri, tanpa partner BUMN, adalah ujian yang belum pernah dijalani perseroan sebelumnya. Agaknya inilah cermin retak dari tekanan industri tembakau nasional yang memaksa pemain lamanya mencari daratan baru.