Realisasi investasi Indonesia sepanjang Semester I-2026 menembus Rp1.010 triliun, angka yang mendekati separuh dari target tahunan Rp2.041 triliun. Cukup untuk membungkam skeptisisme soal daya tarik Indonesia di mata investor global, setidaknya sementara ini.
Tapi di balik capaian itu, ada cerita lain. Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga Rahma Gafmi menyebut APBN Indonesia saat ini berada dalam posisi yang cukup resilien, namun jangan buru-buru lega. "Secara umum, APBN Indonesia saat ini berada dalam posisi yang cukup resilien, namun tetap memiliki titik-titik kerentanan yang harus dikelola dengan sangat hati-hati," katanya kepada Kompas.com.
Sensitivitas itu bukan retorika kosong. Ketika sentimen global memburuk dan capital outflow meningkat, rupiah tertekan. Pelemahan nilai tukar lalu menjalar ke dua titik sekaligus: beban subsidi energi membengkak karena harga minyak dihitung dalam dolar, dan biaya pembayaran bunga utang luar negeri ikut melonjak. Pengetatan likuiditas global memaksa imbal hasil Surat Berharga Negara tetap kompetitif, yang artinya cost of borrowing pemerintah berpotensi naik. Ruang fiskal, kata Rahma, kian menyempit meski masih terkendali.
Gejolak Timur Tengah memperumit kalkulasi ini. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menunjuk langsung soal Selat Hormuz: biaya logistik naik, kepastian pasokan bahan baku terganggu. "Logistic cost-nya naik semuanya. Yang paling penting sebenarnya masalah kepastian bahan baku," ujar Susiwijono dalam diskusi panel BIG Downstream Insights 2026, Selasa (6/10).
Nada serupa datang dari Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani. Di hadapan forum peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Shinta menyebut perubahan kondisi geopolitik dan global sebagai faktor terbesar yang menghajar sektor riil saat ini. Kenaikan harga bahan baku dan tarif jadi beban ganda bagi industri, bukan cuma soal akses dan ketersediaan. "Keterbatasan bahan baku ini tidak hanya accessibility atau jumlah bahan baku, tapi juga dari segi harga, kenaikan tarif yang begitu signifikan," jelasnya.
Berapa lama tekanan ini bertahan? Sejumlah indikator memberi sinyal campuran. Geopolitical Risk Index tercatat menurun hingga Agustus 2026, dan Trade Policy Uncertainty mulai mereda setelah menyentuh puncaknya pada April lalu. Kondisi fundamental korporasi global agaknya lebih sehat dari yang dikhawatirkan banyak analis, ditopang pertumbuhan laba yang solid dan akselerasi adopsi kecerdasan buatan.
Pemerintah bergerak. Hilirisasi dipercepat untuk mendongkrak nilai tambah dan memangkas ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Jaringan CEPA dan FTA terus diperluas agar investor punya alasan lebih kuat menjadikan Indonesia basis produksi, bukan sekadar pasar. Skema insentif fiskal juga dievaluasi supaya tetap kompetitif di era Global Minimum Tax 15% yang mengubah peta perpajakan internasional.
Rahma menilai koordinasi lewat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS jadi salah satu penyangga penting. Keseimbangan primer yang positif, kata dia, memberi sinyal bahwa pendapatan negara masih mampu menutup belanja di luar bunga utang. "Pendapatan pajak yang stabil berfungsi sebagai 'shock absorber' utama sehingga pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan utang luar negeri," ungkap Rahma.
Rp1.010 triliun memang layak dirayakan. Tapi selama harga komoditas global belum stabil dan konflik geopolitik belum reda, APBN dan sektor riil Indonesia akan terus berjalan di atas permukaan yang bergerak. Peringatan berkala dari Kementerian Keuangan, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kondisi aktual, bukan alarm palsu.