Jawa Timur resmi masuk tiga besar provinsi dengan angka PHK tertinggi di Indonesia. Sebanyak 5.400 pekerja tercatat dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) per 1 September 2026, menempatkan Jatim di posisi ketiga nasional, di bawah Jawa Barat yang membukukan 10.880 pekerja dan Banten sebanyak 6.303 pekerja.
Secara nasional, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 53.490 pekerja telah melaporkan PHK melalui sistem JKP selama Januari-Agustus 2026. Angka itu, bisa jadi, hanya sebagian dari gambaran sesungguhnya, karena tidak semua pekerja yang kehilangan pekerjaan terdaftar sebagai penerima manfaat program tersebut.
Di Jatim, sebaran PHK terkonsentrasi di enam wilayah. Kabupaten Jombang memimpin dengan 1.462 pekerja terdampak, jauh melampaui Kabupaten Madiun di posisi kedua dengan 506 pekerja. Sidoarjo menyusul dengan 489 pekerja, Kota Surabaya 485 pekerja, Gresik 211 pekerja, dan Mojokerto 167 pekerja.
Sektor yang paling babak belur: kayu dan furnitur, tekstil, alas kaki, komponen otomotif, serta kertas dan pulp. Semua padat karya. Semua sangat bergantung pada permintaan ekspor yang belakangan loyo.
"Penyebab utamanya dipengaruhi oleh pelemahan permintaan ekspor, ketidakpastian geopolitik global, kenaikan biaya produksi dan bahan baku, hingga langkah efisiensi, restrukturisasi, dan otomatisasi dari pihak perusahaan," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jatim, Sugeng Lestari, saat dikonfirmasi Kamis (8/10/2026).
Sugeng menambahkan, perusahaan sejatinya masih punya ruang manuver sebelum menjatuhkan pilihan PHK. Efisiensi bahan baku, pengurangan jam kerja, penghentian lembur sementara, hingga pemanfaatan insentif pemerintah seharusnya dicoba lebih dulu. "Kami juga membuka ruang dialog dengan perusahaan yang mengalami tekanan untuk mencari solusi agar pekerja tetap dapat dipertahankan," jelasnya.
Namun ia mengingatkan agar posisi Jatim di peringkat ketiga tidak langsung dibaca sebagai provinsi dengan kondisi ketenagakerjaan paling buruk ketiga. Tingginya klaim JKP, kata Sugeng, justru bisa mencerminkan bahwa sistem perlindungan sosial berjalan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan patuh, dan pencairan hak pekerja efektif. Agaknya ada ironi di sini: semakin baik sistem perlindungannya, semakin terlihat besarnya masalah.
Bagi pekerja yang sudah terdampak, program JKP memberikan uang tunai 60 persen dari upah terakhir selama maksimal enam bulan, plus akses informasi pasar kerja dan pelatihan. Disnakertrans Jatim juga menyiapkan program reskilling dan upskilling, job fair, serta kolaborasi dengan Apindo dan serikat pekerja untuk mempercepat penyerapan kembali tenaga kerja.
Di level nasional, Direktur Eksekutif Garuda Institute Bahtiar Sebayang menilai kondisi ini harus dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar statistik. Data BPS Mei 2026 memang masih menunjukkan gambaran yang relatif terjaga: angkatan kerja 155,41 juta orang, penduduk bekerja 148,19 juta orang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di level 4,65 persen. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,39 juta per bulan.
"Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia tetap bergerak. Ini tentu belum berarti seluruh persoalan ketenagakerjaan selesai, tetapi menjadi salah satu indikator bahwa pasar kerja memiliki daya tahan di tengah dinamika ekonomi global," ujar Bahtiar. Ia mendorong agar program JKP terus diperkuat sebagai bantalan sosial sekaligus jembatan kembali ke pasar kerja, bukan sekadar kompensasi perpisahan.
Pertanyaannya, berapa lama daya tahan itu bertahan kalau gelombang PHK di sektor padat karya terus menggerus?
Tantangan sesungguhnya bukan cuma soal jumlah pekerjaan yang tercipta, tapi kualitasnya. Transformasi industri yang berjalan tanpa program transisi pekerja yang memadai hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Data PHK Jatim hari ini adalah pengingat bahwa angka makro yang apik di Jakarta bisa terasa sangat berbeda di lantai pabrik Jombang.