Dua lembaga besar merilis laporan prospek ekonomi hampir bersamaan pekan ini, dan pesannya serupa: 2026 bukan tahun yang mudah. ADB memangkas proyeksi pertumbuhan Asia Pasifik menjadi 4,5 persen dari 5 persen tahun lalu. IMF memotong proyeksi global dari 3,1 persen menjadi 3 persen. Konflik Timur Tengah yang terus menyala jadi biang kerok utama, merembet dari pasar energi ke pupuk, rantai pasokan, sampai ke kantong konsumen.
Buat Indonesia, ada sedikit kabar yang agak melegakan. ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,2 persen untuk 2026, tidak berubah dari perkiraan April lalu. Kontras dengan nasib tetangga: Filipina dipotong dari 4,4 persen menjadi 3,8 persen, Kamboja dari 4,5 persen menjadi 4,1 persen. Di jajaran ASEAN, Indonesia hanya kalah dari Vietnam yang diproyeksikan melesat 7,2 persen. IMF memang sedikit lebih konservatif, mematok pertumbuhan Indonesia di 5 persen, turun tipis dari 5,1 persen pada 2025. Tapi angka itu tetap di atas rata-rata kawasan.
Soal pertumbuhan, cukup solid. Persoalannya ada di sisi neraca yang lain.
Inflasi Indonesia pada 2026 diperkirakan menembus 3 persen menurut ADB, naik dari 1,9 persen tahun lalu dan lebih tinggi dari proyeksi April yang sebesar 2,5 persen. Data domestik sudah mulai mengonfirmasi tekanan itu: inflasi tahunan umum Indonesia tercatat 3,34 persen, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya membukukan inflasi 10,10 persen. Bukan angka yang bisa diabaikan.
Kepala Ekonom ADB Albert Park menegaskan bahwa meski kesepakatan kerangka kerja perdamaian antara AS dan Iran sudah diteken pada Juni 2026, normalisasi pasar energi tidak akan terjadi dalam semalam. "Pertumbuhan ekonomi Asia dan Pasifik memang masih tetap tangguh. Namun, gangguan berkepanjangan akibat konflik memerlukan keseimbangan kebijakan yang hati-hati antara mendukung pertumbuhan dan menjaga inflasi," kata Park.
Kenaikan inflasi Indonesia saat ini, agaknya, bukan dipicu lonjakan permintaan. Data LPEM FEB UI menunjukkan tekanan lebih banyak datang dari sisi biaya. PMI Manufaktur Indonesia anjlok dari 50 pada Mei menjadi 46,9 pada Juni 2026, masuk zona kontraksi. Indeks Keyakinan Konsumen BI pun tergerus dari 120,9 ke 117,8 dalam periode yang sama. Kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta hingga Rp 3 juta bahkan sudah masuk zona pesimistis, dengan IPDG anjlok ke angka 99 dari sebelumnya 104,8.
"Risiko kenaikan harga dapat berlanjut apabila pelaku usaha mulai menaikkan harga jual akibat kenaikan biaya operasional dan logistik," kata Direktur LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin. Ia menambahkan, risiko inflasi inti lebih banyak bersumber dari kenaikan harga input, depresiasi rupiah, dan potensi transmisi harga energi ke barang nonpangan.
Gambarannya ibarat pedang bermata dua: pertumbuhan stagnan sementara biaya hidup merangkak naik. Pelaku usaha dihajar biaya input yang membengkak, tapi konsumen belum punya ruang untuk menyerap kenaikan harga. Pertanyaannya, berapa lama pelaku usaha bisa menahan transmisi biaya ke harga jual sebelum margin mereka benar-benar tergerus?
Wakil Direktur Departemen Riset IMF Petya Koeva Brooks mengingatkan bahwa seluruh proyeksi ini masih mengasumsikan Selat Hormuz kembali normal pertengahan Juli 2026 dan harga minyak rata-rata 89 dolar AS per barel sepanjang tahun ini. "Eskalasi konflik bisa mencuat kembali. Jika hal itu terjadi, maka harga komoditas akan kembali bergejolak, kondisi keuangan kian ketat, dan kerawanan pangan di negara-negara berpenghasilan rendah bisa semakin buruk," tegasnya.
Proyeksi Indonesia memang belum dipangkas. Tapi risiko ke bawahnya nyata, berlapis, dan tidak sedang menunggu izin untuk datang.