Terakhir kali Jepang mencetak angka sekram ini, Shinzo Abe baru saja memulai Abenomics. Dua belas tahun berselang, Tokyo Shoko Research melaporkan 5.346 perusahaan bangkrut sepanjang semester I-2026, melonjak 7,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Untuk pertama kalinya sejak 2014, angka kebangkrutan semester pertama kembali menembus 5.000 kasus.
Yang membuat angka ini tidak bisa dianggap noise sesaat: penyebarannya merata. Sembilan dari sepuluh wilayah Jepang terseret gelombang ini, hanya Tohoku yang lolos. Hokuriku mencatat lonjakan tertinggi sebesar 37,3%, disusul Hokkaido 17,1%. Tokyo Shoko Research menyebut ini bukan persoalan satu kawasan, melainkan "perlambatan yang bersifat nasional."
Profil korbannya seragam: kecil dan rentan. Sekitar 90% dari total kebangkrutan melibatkan perusahaan dengan kurang dari 10 karyawan. Hampir 80% memiliki kewajiban utang di bawah 100 juta yen, atau setara Rp11,1 miliar. Setiap kasus, minimal menyeret utang 10 juta yen (sekitar Rp1,11 miliar) ke dalamnya.
Sektor jasa menanggung beban terberat: 1.819 kasus, atau sekitar sepertiga dari total, naik 7,2% secara tahunan. Restoran, toko makanan, dan bisnis akomodasi jadi yang paling banyak dilikuidasi. Tokyo Shoko Research mencatat bisnis-bisnis ini semakin mendekati batas kemampuan mereka untuk mengalihkan kenaikan biaya ke konsumen lewat harga yang lebih tinggi. Konstruksi menyusul dengan 1.026 kasus, naik 5,8%, dan untuk pertama kali dalam 12 tahun menembus angka 1.000. Tukang kayu, tukang cat, tukang ledeng, kontraktor listrik skala kecil paling kena. Kontraktor besar relatif masih bisa bertahan.
Narasi bahwa ini semata-mata gara-gara yen lemah agaknya terlalu simplistis. Tokyo Shoko Research mencatat hampir tiga perempat kasus kebangkrutan dari 2025 hingga pertengahan 2026 dikategorikan akibat "penjualan yang buruk." Lemahnya daya beli jadi musuh utama. Meski upah nominal naik lebih dari 3%, pendapatan riil rumah tangga baru mulai membaik awal 2026 setelah tergerus inflasi sepanjang tahun sebelumnya. Pengeluaran riil rumah tangga bahkan terkontraksi selama enam bulan berturut-turut hingga Mei 2026.
Yen memang bukan satu-satunya biang kerok, tapi efek tidak langsungnya cukup mematikan. Pada level terlemah dalam 40 tahun, mendekati 162,50 per dolar AS, yen yang amblas memicu lonjakan biaya impor energi, bahan baku, kemasan, dan transportasi. Kebangkrutan yang dipicu kenaikan harga melonjak 27,6% secara tahunan menjadi 439 kasus, rekor untuk periode semester I. Kebangkrutan akibat depresiasi yen secara langsung tercatat 45 kasus, naik 32,3%. Angkanya mungkin kecil, tapi mekanisme dominonya nyata: biaya impor naik, harga barang naik, konsumen menahan dompet, pendapatan UKM tergerus, lalu bisnis tutup.
Krisis tenaga kerja menambah lapisan masalah tersendiri. Dari 237 kasus kebangkrutan terkait ketenagakerjaan sepanjang semester I, 120 di antaranya dipicu lonjakan biaya upah, naik 2,4 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Survei Tankan Maret 2026 dari Bank of Japan menunjukkan kekurangan tenaga kerja di semua skala bisnis dan industri berada pada level terparah dalam 34 tahun. Usaha kecil nyaris tidak punya amunisi untuk bersaing dengan korporasi besar dalam perang menarik SDM.
1.021 kasus. Itulah angka kebangkrutan bulan Juni saja, melonjak 20,4% secara tahunan dan untuk pertama kalinya dalam 25 bulan angka bulanan menembus 1.000 kasus. Seorang pejabat Tokyo Shoko Research memperingatkan laju kebangkrutan berpotensi makin cepat mulai musim gugur, seiring kekurangan tenaga kerja yang tak kunjung mereda. Kalau data ini bisa dipercaya sebagai proyeksi, bulan-bulan terakhir 2026 bakal lebih berat.
Bagi investor Indonesia, ini bukan sekadar berita ekonomi Jepang. Sebagai salah satu sumber utama investasi asing langsung ke Indonesia, khususnya di sektor otomotif, elektronik, dan mesin, kondisi UKM Jepang punya jalur transmisi yang konkret. Ribuan pemasok komponen skala kecil bangkrut, rantai pasok pabrik perakitan Jepang di Indonesia bisa mulai goyang dalam tiga hingga enam bulan. Belum lagi yen lemah membuat produk jadi Jepang lebih kompetitif secara harga di pasar global, menekan produsen lokal dari dua arah sekaligus: biaya impor bahan baku yang merangkak naik karena rupiah tertekan, dan persaingan produk jadi yang makin ketat. USD/IDR sudah bergerak di kisaran 18.064, dan sentimen risk-off global yang menguat bisa memperlebar tekanan itu.
Jepang sedang bertransisi dari era deflasi dan suku bunga ultra-rendah menuju periode inflasi dan kenaikan imbal hasil obligasi. Bank of Japan telah menaikkan suku bunga kebijakan ke sekitar 0,75% pada Desember 2025 sebagai bagian dari normalisasi moneter. Perusahaan besar masih bisa beradaptasi. Ribuan UKM tidak punya kemewahan yang sama.