Utang pokok perbankan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) sudah menembus Rp2,8 triliun. Belum termasuk akumulasi bunga yang menunggak. Angka yang sulit untuk diputar balik.
Rinciannya tersebar di enam kreditur, tertuang dalam dokumen keterbukaan informasi nomor 090/PMMP/CORSEC/VII/2026 yang dikirim ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Kreditur terbesar adalah PT Bank Permata Tbk dengan outstanding US$53,12 juta atau sekitar Rp929,6 miliar, ditambah fasilitas rupiah Rp5,49 miliar. Menyusul PT Bank Central Asia Tbk sebesar US$40,29 juta (Rp705 miliar), Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) US$30,71 juta (Rp537,4 miliar), PT Bank SMBC Indonesia Tbk US$22,80 juta (Rp400 miliar), PT Bank Maspion Indonesia Tbk US$7,21 juta, dan PT Bank Resona Perdania US$5,99 juta. "Saldo tersebut di luar utang bunga," tulis manajemen PMMP dalam keterbukaan informasinya.
Kondisi keuangan emiten pengolahan udang beku ini sudah bobrok sejak setidaknya tahun buku 2025. Per 31 Desember 2025, PMMP membukukan rugi bersih US$122,92 juta atau setara Rp1,93 triliun, berbalik tajam dari laba bersih US$81.240 yang masih tercatat di tahun sebelumnya. Setahun lebih awal, per November 2024, kerugian sudah mencapai Rp252,76 miliar setelah sebelumnya membukukan laba Rp87,60 miliar. Auditor independen pun angkat tangan, mengeluarkan opini disclaimer sekaligus mempertanyakan keberlangsungan hidup perusahaan.
Operasional PMMP kini praktis lumpuh. Dari beberapa fasilitas produksi yang pernah berjalan, kini hanya satu pabrik di Situbondo, Jawa Timur yang masih aktif. Untuk menjaga kontrak ekspor tetap hidup, perseroan terpaksa membeli produk jadi dari perusahaan lain dengan skema bayar belakang setelah hasil ekspor diterima. "Sementara ini perseroan membeli produk jadi dari perusahaan lain dengan pembayaran di belakang setelah hasil ekspor diterima oleh perseroan," demikian penjelasan resmi manajemen. Butuh suntikan modal kerja segar minimal US$15 juta atau sekitar Rp269 miliar agar roda produksi bisa kembali berputar normal.
Dampaknya merambat ke ketenagakerjaan. Sejak 2024 hingga pertengahan 2026, PMMP telah mem-PHK 37 staf tetap dan 79 pekerja harian. Di luar itu, 82 staf lainnya memilih hengkang secara sukarela. Yang paling mencolok: Patrick Djuanda mundur dari jabatan Direktur Pemasaran pada 25 Februari 2026, setelah 12 tahun mengabdi, tanpa penjelasan resmi yang memadai. BEI sendiri sudah menjatuhkan sanksi denda Rp50 juta karena PMMP terlambat menyerahkan laporan keuangan audited 2025.
Direktur Utama PMMP Martinus Soesilo menyatakan perseroan tengah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk memulihkan kinerja operasional dan keuangan, termasuk pengajuan restrukturisasi atas seluruh utang perbankan. Pernyataan yang terdengar optimistis. Kondisi di lapangan bercerita lain.
Noval Adib, dosen Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya, menilai tata kelola PMMP bermasalah sejak awal, tercermin dari rasio utang terhadap modal yang tinggi sementara arus kas negatif dan laba terus menyusut. Ia juga menyorot absennya skenario mitigasi risiko ketika harga udang dunia jatuh. Ronny P Sasmita dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) menambahkan perspektif lebih luas: ekspansi agresif bermodalkan kredit perbankan jadi bumerang ketika siklus komoditas berbalik arah. "Bisnis berbasis komoditas, tata kelola risiko, disiplin keuangan, dan manajemen arus kas sering kali jauh lebih menentukan ketimbang besarnya skala ekspansi, atau siapa figur yang berada di belakang perusahaan," ungkap Ronny.
Faktor eksternal memang tidak ringan. Harga udang global tertekan sejak 2023 akibat banjir pasokan dari Ekuador, India, dan Vietnam, sementara permintaan dari pasar utama seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang belum pulih penuh pasca periode inflasi tinggi. PMMP yang mengandalkan hampir seluruh pendapatannya dari ekspor praktis tidak punya ruang gerak. Kena tampar dari dua arah sekaligus: pasokan membludak, permintaan mandek.
Nama Kaesang Pangarep melekat pada PMMP karena perusahaannya, PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat), masuk sebagai pemegang saham pada November 2021 dengan memborong 188.240.000 lembar saham atau sekitar 7,27 persen senilai Rp92,2 miliar. Statusnya pemegang saham minoritas, bukan pengendali. Namun keterkaitan namanya dengan emiten yang kini terseok-seok ini agaknya tidak mudah dilepaskan dari sorotan publik, terutama mengingat deretan bisnis lain yang pernah dikaitkan dengan putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu juga sudah gulung tikar: Ternakkopi, Goola, Siapmas, aplikasi Madhang, hingga Sang Javas.
Wawan Hendrayana dari PT Infovesta Utama merumuskannya ringkas: sentimen politik atau figur tokoh tidak bisa menjadi jaminan kelangsungan bisnis jika fundamental emiten mengalami tekanan likuiditas yang berat. Pertanyaan yang kini relevan bagi pemegang saham publik bukan lagi soal siapa yang memiliki saham. Melainkan, apakah restrukturisasi ini datang tidak terlalu terlambat.