Rupiah kembali tersungkur. Pada perdagangan Jumat (22/5/2026), nilai tukar mata uang Garuda terdepresiasi 39 poin atau 0,22 persen ke level Rp17.706 per dolar AS pada pukul 09.25 WIB, setelah di pembukaan pagi sudah melemah 10 poin ke Rp17.677 dari posisi penutupan sebelumnya di Rp17.667.
Tapi angka-angka itu hanyalah gejala. Persoalannya lebih dalam.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede, berbicara di Pelatihan Media Bank Indonesia di Makassar hari yang sama, menyampaikan sesuatu yang jarang terdengar dari ekonom perbankan: teguran langsung ke pemerintah. "Jangan terus menyalahkan global. Dan jangan marah-marah pada saat wartawan menanyakan kalau ada permasalahan domestik," katanya.
Bukan berarti tekanan global tidak nyata. Klaim pengangguran awal AS untuk pekan yang berakhir 16 Mei turun ke 209.000, di bawah proyeksi 210.000. PMI Manufaktur AS versi S&P Global melonjak ke 55,3 pada Mei dari 54,5 sebelumnya, melampaui ekspektasi 53,8. Dua data itu sekaligus meredam harapan pelonggaran kebijakan The Fed dalam waktu dekat, dan dolar pun menguat. Mayoritas mata uang Asia ikut tertekan, won Korea Selatan paling dalam dengan pelemahan 0,25 persen.
Namun Josua menunjuk sesuatu yang agaknya luput dari narasi resmi: pergerakan rupiah tidak sinkron dengan indeks dolar global. Berdasarkan data Permata Bank, DXY secara year-to-date hanya menguat sekitar 0,9 persen. Rupiah? Sudah tergerus lebih dari 5 persen. Lebih telak lagi, rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang Asia. "Yang lebih menariknya, kita hanya menguat terhadap rupee India. Selebihnya kita melemah terhadap semua mata uang Asia," ujar Josua.
Lantas dari mana tekanan domestiknya? Setidaknya ada beberapa. Pelaku pasar mulai gelisah dengan wacana kebijakan baru soal tata kelola ekspor yang berpotensi memusatkan transaksi sejumlah komoditas di bawah BUMN. Investor asing juga sedang melakukan reposisi menjelang pengumuman MSCI pada Juni, terutama setelah lembaga tersebut menghapus 19 saham Indonesia dari indeksnya pada Mei ini, terdiri dari 13 saham small cap dan enam saham standard. Josua menilai risiko terbesar bukan soal Indonesia turun ke status frontier market. Yang lebih mengancam adalah penurunan bobot Indonesia di dalam indeks itu sendiri. "Probability untuk weighting Indonesia diturunkan itu lebih besar ketimbang untuk kita diturunkan menjadi frontier market," tegasnya.
Alarm sebenarnya sudah berbunyi jauh sebelum ini. Moody's dan Fitch sudah lebih dulu merevisi outlook Indonesia menjadi negatif, bahkan sebelum konflik Timur Tengah memanas. Beban bunga utang pemerintah diproyeksikan mencapai Rp599,4 triliun pada 2026, sekitar 19 persen dari pendapatan negara. Tax ratio Indonesia hanya 13,3 persen, jauh di bawah median negara peers berperingkat BBB yang menyentuh 25,5 persen. "Ruang fiskal kita ini makin menyempit," kata Josua. Kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kondisi riil, gambarannya tidak terlalu nyaman.
Ada satu klaim yang ia kritik habis: anggapan bahwa pelemahan rupiah justru menguntungkan karena mendongkrak ekspor. Menyesatkan, kata Josua. Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku untuk industri manufaktur, jadi rupiah yang amblas justru memukul ongkos produksi. Bukan mempermulusnya.
Di pasar saham, IHSG sempat ambles 57,5 poin atau 0,94 persen ke 6.037 saat dibuka, bahkan menyentuh titik terendah harian di 5.966. Lalu berbalik. Akhir sesi pertama, indeks naik 0,31 persen ke 6.113, ditopang sektor barang baku dan energi. Nilai transaksi reguler sesi pertama tercatat Rp10,17 triliun. Permata Bank memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp17.600 hingga Rp17.725 untuk sisa hari perdagangan.
Selama transaksi berjalan Indonesia masih defisit, ketergantungan pada investor asing bukan pilihan, melainkan kenyataan struktural. Dan investor asing itu, entah kebetulan atau tidak, tampaknya sudah membaca laporan yang sama dengan yang kini mulai kita bicarakan.