Rupiah ditutup Selasa (12/5/2026) di angka Rp17.529 per dolar AS, melemah 115 poin atau 0,66 persen dalam sehari. Secara year to date, mata uang Garuda sudah tergerus hampir 3,9 persen. Bukan angka kecil.
Yang membuat pelaku pasar lebih gelisah bukan angka hari ini, melainkan ke mana arahnya. Analis mata uang Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah belum mencapai titik akhir, dengan potensi pelemahan lanjutan hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS. Kalau itu terjadi, kita bukan sedang bicara soal fluktuasi biasa.
Dua pemicu utama sudah cukup dikenal: perang dagang yang masih membara dan konflik Timur Tengah yang terus bereskalasi. Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran berada dalam kondisi "nyaris gagal", pernyataan yang cukup untuk mendorong harga minyak mentah Brent melonjak 2,92 dolar AS atau 2,88 persen ke 104,21 dolar AS per barel, sementara WTI AS naik 2,65 dolar AS atau 2,78 persen ke 98,07 dolar AS per barel. Selat Hormuz yang masih abu-abu menambah ketidakpastian pada rantai pasokan energi global.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede punya pembacaan yang lebih luas. Hampir seluruh mata uang negara berkembang amblas karena investor global berbondong-bondong ke aset aman. "Tema besarnya sebenarnya bukan rupiah menjadi satu-satunya mata uang yang lemah terhadap dolar AS, tetapi memang kondisi global yang sedang mengalami tekanan," kata Josua dalam paparan ekonomi Permata Institute for Economic Research, Selasa. Yang pelaku usaha sesungguhnya butuhkan, tambahnya, bukan kurs di level tertentu, melainkan stabilitas arah.
Di pasar saham, peta dampaknya terbilang jelas, meski tidak merata.
Pengamat Pasar Modal Reydi Octa menyebut emiten paling rentan adalah mereka yang menanggung utang dalam dolar AS dan bergantung besar pada impor bahan baku, termasuk sektor consumer goods. Kurs yang ambrol otomatis memperbesar beban bunga sekaligus menggerus margin laba. "Sektor yang paling rentan adalah emiten dengan utang dollar besar dan ketergantungan impor tinggi, consumer goods berbasis bahan baku impor, hingga emiten dengan capex dollar tinggi. Pelemahan rupiah langsung menekan margin dan beban bunga mereka," ujar Reydi.
Sektor perbankan punya cerita tersendiri. Investment Specialist PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia (KISI) Ahmad Faris Mu'tashim menjelaskan bahwa saham-saham bank besar memiliki bobot kepemilikan asing yang cukup besar. Ketika risiko nilai tukar meningkat, institusi global cenderung melakukan rebalancing portofolio, dan tekanan jual pun tak terhindarkan. "Perbankan cenderung merespons negatif, karena spread kurs akan memaksa rebalancing bagi institusi asing yang memiliki weighting besar di saham perbankan," kata Faris.
Ada sisi lain dari koin ini. Emiten komoditas berbasis ekspor, mulai dari batu bara, CPO, hingga nikel, justru agaknya menikmati situasi ini. Pendapatan dolar yang dikonversi ke rupiah menghasilkan nilai yang lebih besar. Sektor pulp masuk daftar serupa karena mayoritas revenuenya berdenominasi dolar.
Soal IHSG, Faris membaca secara teknikal bahwa area 6.800-6.900 cukup sulit ditembus ke bawah. Sell shock masih mungkin terjadi saat rebalancing MSCI, tapi setelahnya ada potensi reversal. Reydi setuju volatilitas bakal meningkat, sambil mengingatkan kondisi saat ini belum sepadan dengan krisis finansial masa lalu karena fundamental perbankan nasional relatif lebih kokoh.
Yang luput dari perhatian pasar modal adalah dampak darat dari pelemahan ini. Masif, dan nyata. Ibrahim mencatat, antara Januari hingga April 2026, PHK diperkirakan sudah menyentuh 45.000 hingga 75.000 pekerja. Sektor manufaktur dan infrastruktur paling depan menanggung beban. Logikanya mudah dipahami: impor bahan baku mahal, anggaran operasional dipangkas, ekspansi ditangguhkan. "Perusahaan akan tetap berjalan seperti koridornya. Dan kemungkinan besar untuk mempertahankan perusahaan ini eksis, perusahaan kemungkinan akan melakukan PHK," kata Ibrahim. Tiga bulan ke depan, angka itu bisa jauh lebih buruk.
BCA, melalui EVP Corporate Communication Hera F Haryn, mengingatkan bahwa koordinasi antara industri keuangan, pemerintah, dan regulator kini bukan sekadar wacana. Kebutuhan mendesak, kalau data ini bisa dipercaya, agar stabilitas pasar tetap terjaga.
Pertanyaannya tinggal satu: seberapa dalam rupiah harus jatuh sebelum kebijakan konkret benar-benar datang?