Pemerintah mengklaim 17.288 gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sudah siap secara fisik dan administrasi, tinggal menjalani proses verifikasi dan validasi sebelum resmi beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026. Target 30.000 koperasi operasional hingga akhir tahun, yang sempat terdengar ambisius, kini disebut Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai sesuatu yang benar-benar dalam jangkauan.
Tapi ada yang mengganjal di lapangan.
Di kolom komentar akun Instagram Kementerian Koperasi, keresahan muncul dari seseorang yang mengaku calon manajer kopdes. Sudah ikut pelatihan, sudah mundur dari tempat kerja lama, tapi SK pengangkatan tak kunjung turun. Satu cerita, memang. Bisa jadi, cerminan ribuan orang yang nasibnya menggantung serupa.
Soal SK ini, Ferry menjelaskan bahwa penerbitan dan penempatan manajer dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. "SK-nya oleh Agrinas. Setelah SK dibuat mereka ditempatkan, nanti Agrinas Pangan Nusantara yang mendistribusikan," kata Ferry, dikutip dari Antara, Kamis (24/9/2026). Sebanyak 28.626 orang manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih dijadwalkan mulai bertugas di gerai pada Oktober 2026, setelah peraturan presiden sekaligus SK tata kelola, gaji, dan tunjangan rampung diterbitkan. Status mereka: PKWT dua tahun, bukan pegawai BUMN, gaji dipatok di kisaran UMP masing-masing provinsi.
Soal gaji sempat jadi bahan perdebatan tersendiri. Angka Rp 16 juta pernah beredar dan sempat bikin heboh. "Kalau Rp 16 juta pasti kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit saja masih ketinggian," kata Purbaya Yudhi Sadewa ketika masih menjabat Menteri Keuangan, Rabu (5/8/2026). Angka final belum diumumkan resmi, tapi arahnya sudah terbaca: tidak akan jauh dari UMP setempat.
Proses pembinaan selama dua tahun ditanggung pemerintah, dengan pengawasan di bawah Danantara melalui COO-nya Dony Oskaria. Hasil verifikasi dan validasi gerai-gerai yang siap operasional selanjutnya dikaji BPKP sebelum menjadi dasar pembayaran ke bank Himbara dan proses serah terima bangunan kepada desa.
Secara teknis, mekanismenya tertata. Yang belum terjawab justru pertanyaan paling mendasar: setelah gedung berdiri dan manajer masuk, lalu apa?
Niat program ini agaknya tidak perlu diperdebatkan. Kalau setiap desa punya sarana logistik dan toko yang layak, potensi lokal memang bisa berkembang tanpa harus sepenuhnya bergantung ke luar. Tapi pembangunan fisik, entah kebetulan atau tidak, selalu jadi bagian yang paling mudah diselesaikan dari seluruh persamaan ini.
Tantangan sesungguhnya datang belakangan. Pengelolaan koperasi butuh SDM yang tidak cuma dilatih dua minggu lalu ditinggal. Tata kelola keuangan yang transparan, sistem manajemen yang rapi, integrasi dengan pasar yang nyata, semua itu butuh pendampingan panjang dan konsisten. Klaim yang masih perlu dibuktikan, terutama di desa-desa yang kapasitas kelola ekonominya masih terbatas.
Ada satu risiko yang kerap luput dari diskusi. Kopdes ini jangan sampai justru menjadi pesaing warung dan pedagang kecil yang sudah lebih dulu ada. Koperasi seharusnya hadir sebagai mitra, bukan mesin yang menggilas ekosistem usaha lokal yang sudah tumbuh organik bertahun-tahun. Kalau sampai terjadi, niat baik memperkuat ekonomi desa bisa berbalik menciptakan korban baru. Ironis.
Keberhasilan program ini tidak bisa diukur dari berapa gerai yang berhasil diresmikan. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa hidup aktivitas ekonomi di dalamnya, enam bulan, satu tahun, dua tahun setelah PKWT manajer habis. Pertanyaannya: ada yang akan memantau sampai sejauh itu?