Sebelum Presiden Prabowo Subianto menginjak podium di Gedung Nusantara pada Jumat (14/8/2026), sebagian besar gambaran RAPBN 2027 sebenarnya sudah terbaca oleh pasar. Kisaran pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%, defisit fiskal antara 1,8%-2,4% terhadap PDB, asumsi nilai tukar rupiah Rp 16.800-17.500 per dolar AS. Semua angka ini sudah beredar, sudah dikutip, sudah dianalisis. Yang belum ada adalah benang merahnya.
Karena itulah momentum pidato kenegaraan hari ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, sudah memberikan petunjuk awal: defisit agaknya akan bergerak di atas 1,8%. Usulan tambahan belanja dari kementerian, lembaga, dan komisi DPR dalam pembahasan lanjutan telah mendorong kebutuhan pembiayaan negara melampaui batas bawah yang disepakati bersama DPR pada Mei 2026.
Angka finalnya menunggu pengumuman resmi Prabowo sore ini. Tapi kalangan ekonom sudah punya kalkulasi sendiri. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan defisit akan mendarat di kisaran 2,2%-2,4% dari PDB, dengan catatan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tetap berjalan dan efisiensi anggaran daerah dilanjutkan. Ekonom INDEF M. Rizal Taufikurahman dan ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet sama-sama menebak 2,3% dari PDB.
Yang membuat hitungan ini rumit adalah variabel harga minyak. Berdasarkan simulasi pemerintah, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel langsung menghantam defisit sekitar Rp 6,8 triliun, jauh lebih menyakitkan ketimbang pelemahan kurs yang hanya menambah sekitar Rp 0,8 triliun per Rp 100 per dolar AS. Asumsi ICP yang disepakati bersama DPR berada di kisaran US$ 70-95 per barel, tapi pemerintah sudah menyiapkan skenario jika harga melonjak hingga US$ 100 per barel.
Bukan skenario yang terlalu jauh dari kenyataan. Ketegangan Iran-AS membuat harga Brent bertahan di sekitar US$ 85 per barel sepanjang Juli 2026. Yusuf Rendy menilai pemerintah sebaiknya mematok perencanaan di kisaran US$ 85-90, bukan di batas bawah. Selisih US$ 25 antara batas bawah dan atas asumsi ICP bukan angka yang bisa dianggap enteng. Implikasi fiskalnya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. "Pemerintah wajib menyiapkan skenario berlapis, termasuk automatic adjustment pada belanja nonprioritas, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih secara terukur, serta reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Tanpa itu, setiap guncangan eksternal akan langsung dibayar dengan pemotongan belanja produktif di tengah tahun," kata Yusuf.
Tekanan fiskal itu membuat pertanyaan soal prioritas belanja makin tajam. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Muchtar berpendapat alokasi harus dipancangkan pada hak-hak dasar: pangan, pendidikan, dan kesehatan, ditambah anggaran pembangunan berkelanjutan mengingat Indonesia berada di kawasan rawan bencana. Ahli kesehatan masyarakat dari Griffith University, Dicky Budiman, menyoroti bahwa ketiadaan mandatory spending kesehatan sebesar 5% sejak UU Kesehatan 2023 melepas jangkar fiskal jangka panjang demi fleksibilitas sesaat. "Ini keputusan yang secara akademik kontroversial, karena melepas jangkar fiskal jangka panjang demi fleksibilitas anggaran jangka pendek," ujar Dicky.
Soal infrastruktur, dua tahun kepemimpinan Prabowo disebut telah menggelontorkan sekitar Rp 1.000 triliun untuk sektor ini. Efisiensi anggaran yang belakangan digencarkan memunculkan tanda tanya besar: seberapa agresif pemerintah masih memposisikan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan?
Pertanyaan itu bak gayung bersambut dengan kegalauan investor global. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian merangkum ekspektasi pasar dengan cukup gamblang. Investor global kini tidak lagi cukup membaca APBN secara terisolasi. Mereka melihat Indonesia melalui apa yang disebut national balance sheet, mencakup APBN, Bank Indonesia, Danantara, BUMN, dan sektor perbankan dalam satu kerangka. "Yang ditunggu adalah bagaimana pemerintah menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan pembangunan, dan strategi eksternal Indonesia dalam satu kerangka yang utuh," ujar Fakhrul.
Itu pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar angka defisit. Rizal dari INDEF mengingatkan, tambahan belanja yang tidak diimbangi peningkatan produktivitas dan penerimaan negara hanya akan mempersempit ruang fiskal di tahun-tahun berikutnya. Bukan lagi soal berapa defisitnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia tumbuh tinggi di dunia yang biaya modalnya kian mahal. Jawaban atas pertanyaan itulah yang hari ini ditunggu pasar.