MINGGU, 27 SEPTEMBER 2026

Home  ›  Internasional  ›  Lavrov: Retorika Perang Eropa Bisa Jadi Bumerang N...

Internasional

Lavrov: Retorika Perang Eropa Bisa Jadi Bumerang Nyata

Menlu Rusia Sergey Lavrov menyebut retorika dan penumpukan militer Eropa berpotensi memicu konflik yang tidak diinginkan, sementara NATO menegaskan kesiapannya menghadapi operasi hibrida Moskow.

Rusia ingatkan akan membalas jika terancam ke negara Eropa

Retorika perang yang makin deras dari ibu kota-ibu kota Eropa, menurut Moskow, bukan sekadar gertakan kosong. Berbahaya, kata mereka.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memperingatkan bahwa pernyataan negara-negara Eropa soal kesiapan berperang melawan Rusia sebelum 2030 bisa berujung pada sesuatu yang tak satu pun pihak inginkan. Ia menyebutnya sebagai "ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya", eh, bukan em dash, tapi itulah inti pesannya. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers setelah Pekan Tingkat Tinggi Sidang Umum PBB di New York.

Lavrov menggambarkan skenario yang terdengar lebih seperti alarm daripada ancaman: negara-negara Eropa kini menginvestasikan dana besar dalam produksi persenjataan. Pada suatu titik, kata Lavrov, akan ada saja sosok petualang di kalangan elite yang bertanya, senjata sebanyak ini mau diapakan kalau bukan dipakai? "Dan pada suatu saat, seorang petualang, dan saat ini ada banyak orang seperti itu di kalangan elite mereka, akan berkata: 'Kawan-kawan, kita telah menimbun begitu banyak (senjata), apa yang harus kita lakukan dengannya? Tidak ada tempat untuk menyimpannya. Namun kita berjanji menyerang Rusia'," begitu kutipan Lavrov. "Dalam skenario itu, mereka akan menyerang kami karena kami tidak berniat melakukan hal tersebut," tambahnya, mengacu pada kekhawatiran yang juga pernah dilontarkan Presiden Vladimir Putin. "Kami tidak akan ragu," kata Lavrov mengutip Putin. Pesan Moskow satu: mereka akan balas.

Eskalasi kekhawatiran terasa nyata di sisi lain. Badan Intelijen Pertahanan Denmark, DDIS, memperingatkan bahwa Rusia kemungkinan akan menggenjot operasi hibridanya di Barat, dengan cakupan yang kini jauh lebih luas. Kalau dulu operasi semacam itu terutama menyasar opini publik dan ketakutan sosial, sekarang mulai bergeser ke sabotase fisik, termasuk menyerang perusahaan pertahanan dan jalur kereta api yang mengangkut peralatan militer ke Ukraina. Serangan siber yang bisa melumpuhkan fungsi vital masyarakat Barat masuk dalam skenario yang diperhitungkan DDIS.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte merespons dengan nada serius. Pada 24 September, ia menyatakan aliansi telah menyiapkan "semua opsi respons yang diperlukan" untuk menghadapi operasi hibrida Rusia, seraya mendesak negara-negara anggota memberikan lebih banyak dukungan kepada Ukraina. Angka berbicara sendiri: insiden hibrida yang terdokumentasi melonjak dari 59 kasus pada Maret 2025 menjadi lebih dari 200 saat ini, berdasarkan peta interaktif Associated Press.

Namun NATO masih berhati-hati soal estimasi risiko militer langsung. Para pejabat aliansi menilai angkatan bersenjata Rusia masih terlalu tersedot dalam konflik Ukraina untuk membuka front baru. DDIS sendiri menyebut risiko serangan militer terbatas terhadap negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia sebagai "rendah namun meningkat" dalam beberapa bulan ke depan. Bukan nol. Meningkat.

Lavrov membalik tuduhan itu seluruhnya. Justru Barat, klaimnya, yang menjalankan operasi hibrida lewat sanksi, tekanan ekonomi, dan paksaan politik berskala besar terhadap Rusia. Klaim yang masih perlu dibuktikan, agaknya, tapi cukup untuk memperlihatkan betapa dalamnya jurang persepsi antara dua kubu ini.

Konflik Ukraina memasuki tahun kelima. Ketegangan yang semula terlokalisasi kini makin sulit dibendung.