Investasi Indonesia baru menyentuh 25 persen dari produk domestik bruto. Padahal, untuk mengejar target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah, angka itu harus digandakan menjadi 50 persen dari PDB. Kesenjangan ini yang coba digebrak Otoritas Jasa Keuangan lewat satu solusi paling sederhana sekaligus paling sering diremehkan: menabung.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menegaskan hal tersebut dalam Closing Ceremony FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta, Sabtu (26/9/2026). Pesannya lugas. "Bisakah kita investasi 50 persen dari GDP tanpa menabung? Enggak mungkin," tegasnya.
Lihat saja kondisi ASN hari ini. Rata-rata aparatur sipil negara di Indonesia baru menyisihkan 3 persen dari take home pay untuk tabungan. Bukan angka yang membanggakan. Adi bahkan melempar tantangan terbuka: berani naikkan ke 6 persen, atau kalau perlu langsung 10 persen. Sebagai pembanding, Malaysia sudah berjalan jauh lebih depan. Rata-rata warganya menyisihkan 20 persen dari penghasilan bersih, dan dampaknya langsung terasa pada kedalaman pasar keuangan mereka. Penetrasi produk asuransi dan dana pensiun di negeri jiran itu sudah menembus 80 persen dari PDB, angka yang agaknya masih jadi mimpi di sini.
Gambaran itu makin rumit kalau dicermati dari sisi literasi. Tingkat inklusi keuangan nasional memang sudah mencapai sekitar 94 persen, artinya hampir semua orang punya akses ke layanan keuangan. Literasinya? Baru 70 persen. Orang punya rekening, tapi belum tentu paham cara memaksimalkannya. Evaluasi yang tidak ringan bagi seluruh ekosistem keuangan.
Digitalisasi, menurut Adi, membuka jalan bagi masyarakat yang selama ini merasa investasi bukan untuk mereka. Blockchain dan aset kripto kini memungkinkan siapa pun mulai menabung dari Rp 10.000, bahkan Rp 1.000. Per Juni 2026, akun aset keuangan digital dan kripto sudah mencapai 22,93 juta, didukung 34 entitas berizin yang mencakup dua bursa, dua lembaga kliring, dan dua kustodian.
Inggris dijadikan contoh. Pound sterling yang kokoh bukan datang dari cadangan devisa semata, melainkan dari fondasi tabungan masyarakat yang terbangun selama puluhan tahun. "Indonesia juga punya peluang seperti England. Kita bisa maju, kalau bisa visi 1945 itu yang kita optimalkan lebih cepat," kata Adi.
Pesannya buat investor ritel cukup jelas: kelas menengah Indonesia yang terus tumbuh akan jadi kunci, tapi hanya jika mereka tidak menghabiskan semua pendapatannya dan mulai menyuntikkan lebih banyak ke instrumen keuangan jangka panjang. Selama rasio tabungan domestik stagnan, ruang untuk pendalaman pasar modal, asuransi, dan pensiun pun tetap sempit. Pasar sempit tidak menguntungkan siapa pun.