Angka 5,61 persen seharusnya jadi berita bagus. Pertumbuhan PDB kuartal I-2026 itu melampaui konsensus pasar di 5,40 persen, naik dari 5,39 persen pada kuartal sebelumnya, dan jadi yang tertinggi sejak 2012 kalau kita kesampingkan lonjakan rebound pasca-pandemi. BPS menyebutnya solid. Sebagian ekonom menyebutnya perlu dikaji ulang.
Sepanjang Januari-Maret 2026, mesin pertumbuhan utama masih konsumsi rumah tangga, tumbuh 5,52 persen dengan porsi 54,38 persen dari total PDB. Kontribusinya ke pertumbuhan nasional tercatat 2,94 poin persen, lebih dari dua kali lipat konsumsi pemerintah. Investasi atau PMTB tumbuh 5,96 persen, menyumbang 1,79 poin persen. Konsumsi pemerintah memang melesat 21,81 persen, tapi karena basisnya kecil, sekitar 6,7 persen dari struktur PDB, kontribusinya "hanya" 1,26 poin persen. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan konstruksi pertumbuhan ini bukan sekadar efek belanja negara. "Konsumsi rumah tangga memang menopang lebih dari setengah ekonomi Indonesia yang tumbuh di triwulan I 2026," katanya.
Dari sisi lapangan usaha, transportasi dan pergudangan jadi bintang dengan pertumbuhan 8,04 persen, disusul perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, dan pertanian 4,97 persen. Realisasi investasi tembus Rp498,7 triliun, mencakup hampir seperempat target tahunan. Impor barang modal melonjak 14,27 persen, belanja modal pemerintah meledak 36,7 persen. Bukan angka yang bisa diabaikan.
Namun di sinilah ceritanya membelok. Aliansi Ekonom Indonesia yang dimotori peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky dan Guru Besar FEB UI Mohammad Ikhsan menemukan sesuatu yang agaknya mengganjal: sektor listrik berkontraksi 0,99 persen justru di saat manufaktur tumbuh 5,04 persen. Secara logika teknis, industri manufaktur konsumen listrik terbesar. Keduanya mestinya bergerak searah. Riefky tidak buru-buru menuding, tapi kalimatnya cukup tegas. "Pertumbuhan 5,61 persen perlu disikapi hati-hati karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia belum benar-benar pulih," ujarnya dalam diskusi terbuka di Universitas Paramadina, Sabtu (23/5). Kalau inkonsistensi ini dikoreksi, estimasi Aliansi menempatkan angka pertumbuhan riil di kisaran 4,4-5,2 persen.
Kritik Aliansi tidak berhenti di situ. Mereka juga menunjuk ke konteks yang lebih luas: kelas menengah yang terus menyusut, daya beli yang tergerus, produktivitas sektoral yang stagnan. Tiga kondisi itu sulit direkonsiliasi dengan narasi pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade. "Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan," ujar Riefky.
Soal belanja pemerintah yang melonjak di awal tahun, Vid Adrison dari LPEM UI memilih frasa yang lumayan menggigit: ilusi kesehatan fiskal. Front-loading belanja di kuartal I memang membuat angka pertumbuhan terlihat impresif, tapi tekanannya akan terasa di kuartal II hingga IV. "Yang perlu diwaspadai justru tekanan APBN pada Q2 hingga Q4, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas," katanya. Kombinasi berbahaya, kata Vid, bagi kesinambungan fiskal.
Anggito Abimanyu, dosen UGM sekaligus Ketua LPS, justru datang dari sudut yang berbeda. Dalam opininya ia mengingatkan jebakan metodologis yang kerap menyesatkan publik: mencampurkan sektor yang tumbuh paling cepat dengan sektor yang berkontribusi paling besar. Konsumsi pemerintah memang tumbuh 21,81 persen, tapi itu bukan berarti ia mesin utamanya. Konsumsi rumah tanggalah yang menggerakkan roda terbesar. Pertumbuhan kuartal I, menurut Anggito, bukan cerita tentang negara yang menghamburkan uang, melainkan tentang beberapa mesin ekonomi yang kebetulan menyala bersamaan.
Pertanyaannya, berapa lama mesin itu tetap menyala?
Kredibilitas data tetap jadi soal tersendiri. Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menyebut investor paling takutkan bukan volatilitas pasar, melainkan ketidakpastian akurasi data. "Ketika trust hilang, risiko krisis ekonomi akan semakin besar," tegasnya. Senada, Policy Strategist CERAH Dwi Wulan melihat pelemahan rupiah bukan sekadar gangguan teknikal, tapi cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung pada portofolio asing dan arus modal yang mulai mempertanyakan arah kebijakan.
Di luar perdebatan metodologis itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan siapapun yang pegang portofolio. Momentum Lebaran dan THR menyumbang besar pada angka kuartal I, dan efek itu tidak akan terulang di kuartal berikutnya. Entah angka akhirnya 5,61 persen atau 4,9 persen, yang lebih penting, setidaknya bagi pelaku pasar, adalah apa yang terjadi setelahnya.