Tujuh tahun. Itu waktu yang cukup untuk memangkas populasi kelas menengah Indonesia dari 60,8 juta orang menjadi 46,7 juta, atau setara penurunan dari 23 persen menjadi hanya 16,6 persen dari total penduduk. Di saat yang sama, kelompok rentan miskin dan calon kelas menengah justru makin mendominasi piramida ekonomi, dari 68,5 persen pada 2018 melompat ke 74,5 persen pada 2025.
Fenomena downgrading gaya hidup yang belakangan ramai diperbincangkan bukan sekadar tren media sosial. Bagi sebagian ekonom, sinyalnya sudah cukup keras untuk diabaikan.
Yusuf Wibisono, ekonom sekaligus Direktur Next Policy, melihat pelemahan daya beli ini bukan lagi urusan kelas bawah semata. Justru kelas menengah yang kini paling terasa pukulannya, tercermin dari mal yang sepi, pasar tradisional yang omzetnya melorot, hingga keputusan konsumen yang kini lebih mementingkan fungsi ketimbang merek. "Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Perubahan konsumsi terjadi di banyak lini: pilihan transportasi harian, frekuensi makan di luar, perpindahan dari produk bermerek ke alternatif yang lebih murah. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menerangkan, inti persoalannya bukan semata soal harga yang naik, melainkan sempitnya ruang belanja bebas setelah pendapatan sudah habis terserap kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, transportasi, dan cicilan. Inflasi tahunan Indonesia per September 2026 tercatat 3,28 persen, angka yang secara nominal tidak dramatis, tapi cukup menggerus daya beli ketika pertumbuhan upah riil tidak bergerak sepadan.
"Tekanan ini paling terasa pada kelompok yang berpenghasilan cukup untuk keluar dari jangkauan bantuan sosial, tetapi belum punya tabungan kuat untuk menghadapi guncangan," ujar Syafruddin. Zona abu-abu itulah yang paling banyak melakukan downgrading.
Tidak semua perpindahan ke produk lebih murah otomatis berarti kemiskinan. Sebagian konsumen memang sengaja memilih efisiensi karena kualitas produk alternatif membaik, atau karena kebiasaan belanja yang makin terukur. Tapi ada batas yang perlu dijaga: ketika penghematan yang semula bersifat sementara berubah menjadi penyesuaian standar hidup jangka panjang, downgrading bukan lagi strategi taktis. Ia menjadi sinyal kerentanan struktural.
Akar masalahnya, menurut Yusuf, erat kaitannya dengan deindustrialisasi dan menyusutnya peran sektor formal. PHK memang sering menjadi berita utama, tapi ada tekanan lain yang lebih senyap: perpindahan ke pekerjaan berupah lebih rendah. Ketika sektor formal gagal menyerap tenaga kerja secara produktif, kelas menengah kehilangan pijakan yang selama ini menopang konsumsi diskresi mereka. "Untuk menyelamatkan kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas secara luas adalah keharusan, bukan sekadar stimulus fiskal sesaat," kata Yusuf.
Sampai kapan strategi berhemat ini bisa bertahan sebelum berubah jadi sesuatu yang permanen? Syafruddin memprediksi, jika upah riil stagnan dan beban cicilan tetap berat, konsumen akan mempertahankan pilihan produk murah bahkan ketika inflasi sudah melandai. Tabungan tergerus, investasi pendidikan berkurang, mobilitas sosial melambat. Risiko turun kelas dari middle class menjadi aspiring middle class, kata dia, patut dicermati serius.
Respons kebijakan yang dibutuhkan bukan sekadar mengguyur bantuan sosial. Sasarannya harus lebih dalam: menjaga pasokan pangan dan biaya transportasi, memperkuat persaingan usaha, memperluas lapangan kerja formal berproduktivitas tinggi. Ukuran keberhasilannya pun bukan ramainya transaksi di pusat belanja, melainkan pulihnya kemampuan kelas menengah untuk membeli kebutuhan bermutu sekaligus masih bisa menyisihkan untuk tabungan. Kalau tolok ukurnya hanya IHSG dan angka pertumbuhan PDB, agaknya kita sedang mengukur kesehatan dengan termometer yang salah.