Realisasi belanja program Makan Bergizi Gratis sudah menyentuh Rp153,19 triliun per 30 September 2026, angka yang setara dengan lebih dari sepersepuluh APBN tahunan dan seluruhnya ditopang dari penerimaan negara, utamanya pajak yang menyumbang sekitar 70% sumber pendanaan APBN.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran itu telah mengalir ke 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. "BGN terus melakukan perbaikan. Nanti, anggarannya menyesuaikan. Berapa yang nanti diperlukan, kami akan menyediakan," ujarnya, menegaskan bahwa alokasi akan terus mengikuti kebutuhan lapangan.
Tapi perjalanan program ini bukan tanpa guncangan. Bulan lalu, 1.999 dapur MBG ditutup paksa karena tidak mengurus sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), persyaratan yang kini diwajibkan pemerintah. BGN juga mencoret 1.653 sekolah dari daftar penerima, mayoritas sekolah swasta bertaraf internasional atau yang dinilai sudah mandiri secara finansial. Bisa jadi langkah ini yang paling kontroversial, tapi dari sisi fiskal, efisiensi targeting memang sudah lama menjadi pekerjaan rumah program-program subsidi di Indonesia.
Pemerintah sekaligus membuka 480 dapur baru di 16 provinsi yang masuk kategori wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Insentif SPPG pun dipangkas drastis, dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi. Pemangkasan yang lumayan tajam, dan agaknya menjadi sinyal bahwa skema awal dianggap terlalu longgar. BGN juga memusatkan kewenangan penentuan penerima manfaat guna mencegah rebutan antar-SPPG, sebuah masalah yang rupanya sudah muncul di lapangan.
Gambaran di level daerah terlihat dari data Provinsi Bengkulu. Hingga awal Oktober 2026, sebanyak 379.081 warga telah menerima manfaat MBG dengan total serapan anggaran Rp833,82 miliar. Dari 175 SPPG yang terdaftar di provinsi itu, 143 unit sudah beroperasi penuh, menjangkau 10 kabupaten dan kota.
Dimensi ekonominya tidak kalah menarik. Program ini menyerap 7.360 tenaga kerja dan melibatkan 1.094 pemasok bahan baku lokal, mulai petani, peternak, hingga pelaku UMKM. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim menekankan bahwa integrasi SPPG dengan rantai pasok daerah diperlukan agar kebutuhan bahan baku program turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Kemitraan langsung dengan produsen lokal, kata Zaid, diharapkan membuka peluang pasar bagi hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM.
Rp153 triliun. Angka yang tidak main-main. Pertanyaannya: seberapa efisien setiap rupiahnya benar-benar sampai ke piring anak-anak sekolah yang jadi sasaran utama program ini? Kalau data perbaikan ini bisa dipercaya, setidaknya pemerintah sudah mulai bergerak ke arah yang benar.