Angka 3,6% itu mungkin terlihat kecil. Tapi konteksnya yang bikin pelaku pasar perlu berhenti sejenak.
Pada 23 September, OECD merilis laporan prospek ekonomi terbarunya dan menaikkan proyeksi inflasi kelompok G20 untuk tahun 2027 sebesar 0,5 poin persentase dari estimasi Juni, menempatkannya di level 3,6%, meski masih di bawah angka 4,1% yang diproyeksikan untuk tahun 2026.
Revisi ke atas di saat siklus penurunan inflasi global seharusnya masih berjalan justru menjadi sinyal yang sulit diabaikan. Penyebabnya sudah bisa ditebak: harga energi yang merangkak naik akibat konflik yang terus membara di Timur Tengah, ditambah guncangan pasokan yang belum mereda.
AS dan Zona Euro sama-sama kena revisi 0,5 poin persentase, dengan proyeksi inflasi 2027 masing-masing di angka 2,6% dan 2,9%. Jepang agak berbeda. Tahun ini inflasinya diperkirakan tetap di 1,8%, tapi tahun depan diproyeksikan loncat ke 2,6% karena Bank of Japan berjuang keras menahan kenaikan harga konsumen yang dipicu biaya energi tinggi dan yen yang terus melemah.
Di balik angka-angka itu, ada dinamika pasar gas yang lebih pelik. Menelaos Ydreos, Sekretaris Jenderal Uni Gas Internasional, menyebut pasar gas global kini semakin mencerminkan kekhawatiran soal kendala pasokan yang berkepanjangan menjelang musim dingin. Konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran telah mengganggu ekspor LNG dari Teluk, sementara Eropa dan Asia bersaing sengit untuk mengamankan pasokan sebelum suhu turun. Qatar, salah satu eksportir LNG terbesar dunia, ikut terdampak dari gangguan ini. Harga gas berjangka, kata Ydreos, mengisyaratkan investor mengantisipasi tekanan pasokan yang akan berlanjut setidaknya hingga musim panas tahun depan.
Sejalan dengan itu, OECD memangkas proyeksi pertumbuhan global 2027 menjadi 3%, turun tipis dari 3,1% di laporan sebelumnya. Untuk tahun ini, proyeksi sedikit dinaikkan menjadi 2,9%, naik 0,1 poin persentase, menunjukkan bahwa sebagian besar ekonomi masih tahan banting dalam jangka pendek.
Salah satu revisi yang menarik ada di proyeksi Inggris. OECD memangkas pertumbuhan 2027-nya ke level 1%, turun dari 1,1%, meski untuk 2026 justru dinaikkan dari 0,9% menjadi 1,1%. Gambaran dua arah ini agaknya mencerminkan sesuatu yang lebih luas: ekonomi masih bisa tumbuh sekarang, tapi fondasinya untuk tahun berikutnya terasa kurang kokoh. Konteks fiskal ini penting mengingat Menteri Keuangan Inggris John Healey bersiap menyampaikan anggaran pertamanya akhir Oktober, tepat ketika ruang belanja menyempit akibat kebutuhan subsidi energi yang berpotensi bengkak.
Buat Indonesia, cerita ini terasa lebih dekat dari yang dikira. Jalur transmisinya tidak lewat perdagangan langsung, tapi lewat dua kanal yang jauh lebih tajam: harga energi dan harga pangan. Sebagai importir minyak netto, setiap kenaikan harga Brent langsung menambah beban impor BBM dan berpotensi membengkakkan asumsi subsidi energi dalam APBN. Brent kini sudah di kisaran 95 dolar AS per barel, kalau data ini bisa dipercaya stabil. Peringatan OECD soal El Nino yang berpotensi memukul petani dan mendorong harga pangan global juga relevan bagi Indonesia yang mengimpor sejumlah komoditas pangan pokok.
Kondisi eksternal lainnya juga tidak sedang berpihak. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun masih bertahan di sekitar 4,96%, indeks dolar tercatat di 119,51, dan USD/IDR berada di kisaran 17.795. Kombinasi ini mempersempit ruang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga demi menjaga stabilitas kurs. Bukan main. Pertumbuhan domestik butuh napas lebih, sementara sinyal dari luar justru makin sesak.
Inilah yang berubah dari asumsi lama: perlambatan pertumbuhan global tidak otomatis membawa harga komoditas turun. Kali ini keduanya datang bersamaan, energi mahal di tengah ekonomi yang melambat, dan bank-bank sentral di negara berkembang diminta pilih satu dari dua opsi yang sama-sama tidak nyaman. Pertanyaannya, berapa lama bank sentral bisa bertahan sebelum salah satu sisi terpaksa dikorbankan?