Fitch Ratings memberi acungan jempol setengah hati untuk RAPBN 2027 Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi 6,0% yang dipatok pemerintah dinilai jauh lebih realistis ketimbang ambisi jangka menengah 8,0% yang selama ini diusung, meski Fitch sendiri hanya memproyeksikan 5,0% untuk baseline mereka.
George Xu, Direktur Peringkat Obligasi Negara Fitch, menyatakan rancangan anggaran 2027 menunjukkan kesinambungan kebijakan dan meredam risiko eskalasi belanja jangka pendek. Target defisit 2,40% dari PDB, kata George, mencerminkan niat pemerintah untuk tetap dalam batas legal 3%. "Angka tersebut masih optimistis dibandingkan proyeksi dasar Fitch sebesar 5,0%," tegasnya.
Dalam angka absolut, gap antara pendapatan dan belanja cukup menganga. Belanja negara direncanakan Rp 4.097,2 triliun, pendapatan ditargetkan Rp 3.426,0 triliun. Selisihnya, Rp 671,2 triliun, harus ditutup lewat pembiayaan yang pengelolaannya kian kompleks.
Namun Fitch menyimpan sejumlah catatan serius. Sejarah menunjukkan pola yang sulit diabaikan: target defisit 2027 tidak jauh beda dengan proposal awal tahun lalu yang dipatok 2,48%, lalu direvisi parlemen jadi 2,68%, dan akhirnya membengkak ke 2,85% untuk mengakomodasi tambahan belanja. Skenario serupa, menurut Fitch, tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
Anggaran ini juga berdiri di atas asumsi yang agak optimistis, termasuk kurs Rp 17.500 per dolar AS. Tekanan belanja bisa datang dari dampak El Nino terhadap rumah tangga dan potensi ketegangan sosial yang sewaktu-waktu bisa meletus. Bukan kaleng-kaleng.
Paling menggelisahkan Fitch, agaknya, soal pembiayaan kuasi-fiskal. April 2026, pemerintah membentuk Danantara Development Management Fund sebagai kendaraan pembiayaan proyek infrastruktur strategis yang tidak layak secara komersial. George menyebut langkah ini memunculkan pertanyaan seberapa jauh mandat sovereign wealth fund tersebut bisa diperluas. "Peran kuasi-fiskal yang lebih luas untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah dapat meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara, meskipun defisit fiskal yang tercatat secara resmi tetap terkendali," ujarnya. Pemerintah juga mengumumkan rencana mengalihkan sebagian dividen BUMN yang diterima Danantara ke APBN untuk menahan kenaikan utang, meski rinciannya belum tersedia.
Dari sisi penerimaan, Fitch menunjuk kendala yang lebih struktural. Rasio penerimaan terhadap PDB diproyeksikan sedikit di atas 12%. Rendah. Dan secara kronik membatasi ruang gerak fiskal sehingga konsolidasi anggaran rentan terhadap guncangan pertumbuhan maupun lonjakan kebutuhan belanja.
Rahma Gafmi, Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga, menilai efisiensi birokrasi jadi kunci agar target defisit 2,40% tidak sekadar di atas kertas. Ia menyoroti pos perjalanan dinas, termasuk kunjungan luar negeri Presiden, sebagai salah satu yang perlu diperketat. "Kalau mendesak, tidak perlu bawa rombongan. Yang urgent saja dan yang kompeten dengan tujuan dan permasalahan yang dilawat," katanya. Rahma juga menekankan pentingnya belanja yang benar-benar punya multiplier effect tinggi, bukan sekadar memenuhi postur anggaran yang besar.
Pertanyaannya sederhana tapi belum ada jawabnya: apakah pemerintah punya disiplin fiskal yang cukup kuat untuk menahan tekanan revisi tengah tahun, sesuatu yang dalam beberapa siklus anggaran terakhir selalu berakhir dengan defisit lebih lebar dari rencana awal?