Angka 5,61 persen. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 itu terlihat solid. Tapi di lapangan, gelombang PHK terus menghantam sektor manufaktur sementara rupiah tak kunjung bisa berdiri tegak terhadap dollar AS.
Dua hal itu seolah saling bertentangan. Bagi Yusuf Rendy Manilet, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, ini bukan kontradiksi, melainkan cerminan dari satu masalah yang sama. "Kuat di angka, tetapi belum kuat secara struktur," tegasnya kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026).
Jawaban atas paradoks ini ada di komposisi pertumbuhan itu sendiri. Kalau dibedah, penopang utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang melonjak karena efek Idul Fitri, THR, dan stimulus pemerintah, ditambah belanja pemerintah yang meningkat tajam. Investasi swasta dan ekspor? Masih jauh dari menjadi penggerak utama. "Pertumbuhan ini masih bergantung pada faktor yang sifatnya sementara, bukan pada fondasi ekonomi yang benar-benar kuat," imbuh Yusuf.
Struktur itulah yang membuat pelemahan rupiah langsung terasa menyakitkan di sektor riil. Ketika nilai tukar amblas, biaya produksi melonjak karena industri kita masih lekat dengan impor bahan baku. Daya saing tergerus, efisiensi jadi satu-satunya jalan keluar, PHK pun mengalir. Sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang paling kena getahnya.
Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF, membaca situasi serupa. Indonesia sebetulnya punya modal besar: SDA melimpah, SDM murah dan banyak, serta pasar domestik yang luas. "Namun memang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi konsumsi, yang sifatnya temporer," katanya kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026). Untuk benar-benar memperkuat fondasi, Indonesia butuh aliran modal segar dari investasi, devisa dari ekspor, pariwisata, dan pekerja migran, sekaligus menekan ketergantungan impor agar devisa negara tidak terus tergerus.
Esther juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal. Kalau alokasi APBN tidak berorientasi mendorong investasi dan ekspor, dominasi belanja fiskal justru bisa ikut menekan rupiah lebih dalam. Independensi bank sentral, dalam pandangannya, menjadi salah satu kunci yang tidak bisa ditawar.
Budi Frensidy, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menyebutnya lebih blak-blakan: Indonesia sedang dalam fase perlambatan yang serius. "Fondasi ekonomi mungkin belum mengalami krisis, tetapi momentum pertumbuhannya sedang menghadapi tekanan," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (29/6/2026). Pasar keuangan, kata Budi, menimbang lebih dari sekadar inflasi atau angka GDP. Mereka juga membaca nilai tukar, arus modal asing, kredibilitas kebijakan, dan prospek lapangan kerja. Semua indikator itu kini sedang menggerogoti kepercayaan investor, agaknya lebih dalam dari yang diakui pemerintah.
Dari sisi pemerintah, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengakui ada pelemahan rupiah yang lebih dalam dibanding negara-negara peers. Ia menekankan bahwa secara fundamental, kondisi ekonomi Indonesia "cukup baik". Pemerintah, kata Mari, kini fokus menjaga confidence dan trust pasar sembari merespons ketidakpastian global yang memang sedang dirasakan semua negara.
Pertanyaannya: seberapa lama "cukup baik" itu bisa bertahan? Selama sumber pertumbuhan belum bergeser dari konsumsi sesaat ke investasi yang mengakar, gelombang PHK dan rupiah yang tergerus bukan sekadar statistik. Ini yang dirasakan jutaan pekerja dan pengusaha setiap harinya.