Tiga daerah dari kawasan timur Indonesia pulang membawa trofi dari Jakarta. Kabupaten Bone dan Kota Makassar mengamankan penghargaan di sisi Sulawesi, sementara Papua menorehkan prestasi ganda di wilayah Nusampua, dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, 24-26 September 2026.
Ajang ini digelar Bank Indonesia bersama OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ASPI, dan AFTECH, dirangkaikan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Forum gabungan seperti ini memang semakin jadi ajang adu tata kelola antardaerah, dan tahun ini kawasan timur tampil mengesankan.
Bone meraih peringkat pertama TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sulawesi. Bukan tanpa alasan. Inflasi Watampone sepanjang 2025 tercatat 2,81 persen, lebih rendah dari inflasi Sulawesi Selatan sebesar 2,84 persen maupun angka nasional 2,92 persen. Selisihnya tipis, tapi dalam konteks pengendalian inflasi daerah, angka sekecil itu bisa berarti banyak.
Rahasianya ada di program Songko' Bone, pendekatan yang mengintegrasikan peningkatan produksi, kelancaran distribusi, Gerakan Pangan Murah, Mini Distribution Centre, dan kerja sama antardaerah dalam satu kerangka terpadu. Kepala BI Sulsel Rizki E. Wimanda menyebut capaian ini tidak lepas dari konsistensi menerapkan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, ditambah tata kelola TPID yang solid. "Capaian ini menunjukkan pentingnya sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi," ujarnya, Minggu (27/9/2026).
Makassar menyusul dengan gelar TP2DD Kota Terbaik 2026 Wilayah Sulawesi, cerminan upaya serius pemerintah kota mendorong digitalisasi layanan dan transaksi daerah. BI Sulsel, kata Rizki, aktif memberikan asistensi lewat High Level Meeting TP2DD serta fasilitasi studi tiru ke Nusa Tenggara Barat bagi 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Dari Papua, kabar serupa datang. Bank Indonesia mencatat pengguna QRIS di Papua dan daerah otonomi baru (DOB) mencapai 240.441 pengguna pada triwulan II 2026. Pengguna baru bertambah 19.022 orang, tumbuh 10,77 persen secara tahunan. Nilai transaksi QRIS menyentuh Rp1,41 triliun, naik 12,34 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Lumayan, untuk wilayah yang infrastruktur digitalnya selama bertahun-tahun jadi kendala tersendiri.
Kemajuan ini turut mengantarkan TP2DD Provinsi Papua ke posisi terbaik kedua tingkat provinsi wilayah Nusampua. TP2DD Kota Jayapura juga meraih posisi serupa di kategori kota. Plh. Kepala Perwakilan BI Papua David Sipahutar menegaskan bahwa sinergi, inovasi, dan pengembangan talenta digital jadi fondasi utama transformasi ini. "Dengan semangat Sinergi Merah Putih, kami akan memperluas digitalisasi ekonomi hingga ke penjuru Papua," tegasnya, Senin (28/9/2026).
Prestasi individu pun ikut ditorehkan. Andi Muhammad dari Kabupaten Barru menyabet Best Knowledge Sharing Katalis P2DD x DIGDAYA Wilayah Sulawesi. Di Papua, Ratna Abdul Kadir dari Provinsi Papua meraih kategori serupa untuk Wilayah Nusampua, sementara Takdir Hamzah dari Kabupaten Merauke keluar sebagai peserta terbaik.
Satu benang merah dari semua ini: digitalisasi keuangan daerah bukan lagi urusan kota-kota besar di Jawa. Bone, bukan Jakarta. Papua, bukan Surabaya. Peta kompetisi tata kelola fiskal daerah agaknya sedang bergeser, dan daerah yang dulu dianggap tertinggal mulai membuktikan bahwa mereka bisa berlari juga.