Tiga dekade lalu, G-7 menggenggam 63% ekonomi dunia. Hari ini, angka itu tinggal 28,3%, dan yang menggerusnya bukan satu negara, melainkan sebuah blok yang terus membesar: BRICS.
Data 2025 menunjukkan pangsa BRICS terhadap PDB global telah menyentuh 39,2%, rekor tertinggi sepanjang sejarahnya. Kalau dihitung berdasarkan paritas daya beli, kontribusinya bahkan menembus 40%. Bukan sekadar statistik. Angka-angka itu adalah konfirmasi atas sesuatu yang sudah lama dirasakan pelaku pasar global: peta kekuatan ekonomi dunia sedang digambar ulang.
Tapi untuk memahami seberapa jauh pergeseran itu, kita perlu mundur dulu dan melihat apa yang sedang coba digoyang.
Sekitar 58% cadangan devisa dunia saat ini masih disimpan dalam dolar AS. Lebih dari 88% transaksi valuta asing global melibatkan greenback di salah satu sisinya, merujuk data IMF COFER 2024 dan BIS 2023. Fondasi ini tidak dibangun semalam. Ia dimulai di Bretton Woods pada 1944, ketika 44 negara merancang tatanan moneter pasca-perang dengan dolar sebagai jangkar nilai tukar dunia. Dikukuhkan lebih jauh setelah Nixon Shock 1971, ketika Amerika justru berhasil mempertahankan dominasi dolarnya meski melepas kaitannya dengan emas, lalu beralih ke sistem petrodollar.
Yang membuat dominasi ini tahan lama bukan sekadar kekuatan militer atau ukuran ekonomi. Ekonom Barry Eichengreen menyebutnya network effects: semakin banyak pihak menggunakan dolar, semakin sulit bagi siapa pun untuk keluar dari ekosistemnya. Amerika menikmati exorbitant privilege, bisa membiayai defisit besar menggunakan mata uangnya sendiri, sementara negara berkembang harus berjuang keras mengumpulkan dolar lewat ekspor atau utang luar negeri.
Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga 525 basis poin sepanjang 2022-2023, dampaknya terasa di Jakarta, Nairobi, dan Buenos Aires sebelum sempat diperdebatkan di Washington. Rupiah melemah. Biaya utang membengkak. Modal kabur. Ekonom politik Susan Strange menyebut ini structural power: kemampuan membentuk aturan dasar sistem global sehingga pihak lain terpaksa menyesuaikan diri, mau atau tidak.
BRICS, agaknya, sudah bosan menyesuaikan diri.
Perdagangan antarnegara anggota BRICS tanpa dolar kini melampaui USD 1 triliun, atau sekitar Rp16.300 triliun. Forum Akademik BRICS perdana di New Delhi bulan lalu memperkuat sinyal bahwa blok ini tidak sekadar ingin jadi klub ekonomi besar. Pertumbuhan kolektif mereka pada 2025 tercatat 3,4%, jauh di atas G-7 yang stagnan di 1,2% dan sedikit melampaui rata-rata global.
Langkah dedolarisasi ini bukan inovasi teknis semata. Ini pernyataan politik: bahwa dunia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu sistem keuangan, satu bank sentral, satu set kebijakan moneter yang lahir dari kepentingan satu negara.
Masuknya Indonesia ke BRICS mempertegas arah multipolaritas itu. Pilihan Jakarta bukan tanpa kalkulasi. Dari konflik Timur Tengah hingga friksi dagang AS-China, bergabung dengan blok yang tumbuh lebih cepat dari rata-rata dunia adalah opsi yang sulit diabaikan begitu saja.
Tapi multipolaritas tidak otomatis berarti stabilitas. Tanpa tata kelola yang solid, fragmentasi bisa menggantikan kolaborasi. Dua sistem moneter yang bersaing bisa memperumit arus modal, mempersulit hedging, dan menambah lapisan ketidakpastian bagi pasar negara berkembang yang sudah terbiasa hidup di bawah volatilitas kurs. Bagi investor, ini bukan soal siapa menang, melainkan soal berapa biaya ketidakpastian yang harus ditanggung.
Dominasi dolar tidak akan runtuh dalam satu malam. Network effects-nya terlalu kuat, infrastruktur keuangannya terlalu dalam. Tapi arah anginnya sudah berubah. Pertanyaannya bukan lagi apakah pergeseran ini nyata, melainkan seberapa cepat, dan siapa yang sudah siap ketika momentum itu benar-benar tiba.