Rekor yang tidak ada yang ingin rayakan.
Rupiah menyentuh Rp17.529 per dolar AS pada Selasa (12/5), level terlemah sepanjang sejarah mata uang Indonesia. Pelemahan harian tercatat 0,66% hingga pukul 15.45 WIB. Sejak awal tahun, rupiah sudah amblas 5,09%.
Bukan satu faktor yang memicu ini. Josua Pardede, Chief Economist PermataBank, menyebut pelemahan ini sebagai hasil tumpukan sentimen negatif yang datang bersamaan, dari luar dan dari dalam negeri sekaligus.
Katalis utama di front eksternal: konflik Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik itu mendorong harga minyak mentah naik dan memperkuat dolar AS, dua kombinasi paling tidak bersahabat bagi mata uang negara berkembang. "Dampaknya langsung berimbas kepada negara-negara Asia, dan khususnya negara-negara berkembang yang memiliki eksposur terhadap minyak mentah," kata Josua dalam paparan tinjauan ekonomi kuartal pertama yang digelar Permata Institute for Economic Research (PIER).
Selama harga minyak bertahan di atas US$100 per barel dan ketegangan di Timur Tengah belum mereda, rupiah diperkirakan masih bergulat di kisaran Rp17.000-an dalam jangka pendek. Bukan proyeksi yang menggembirakan.
Tapi yang agaknya lebih mengkhawatirkan bagi pelaku pasar adalah tekanan dari dalam. Investor, asing maupun domestik, mulai mempertanyakan kredibilitas kebijakan Indonesia setelah peringatan dari MSCI dan sejumlah lembaga rating. "Risk premium yang dibebankan kepada Indonesia, karena ada penilaian dan peringatan dari MSCI dan rating agency, belum bisa dijawab dalam jangka pendek ini, dan tentunya ini akan mempengaruhi perkembangan pasar keuangan ke depannya," ungkap Josua.
Ini bukan sekadar soal nilai tukar. Pelemahan rupiah yang persisten berpotensi menciptakan lingkungan ekonomi biaya tinggi: impor bahan baku lebih mahal, beban utang luar negeri membengkak, daya beli tergerus. Investasi swasta sudah melambat, belanja modal korporasi meredup. Tekanan dari kurs bisa jadi beban yang sulit diabsorpsi.
Komparasi dengan krisis 1998 sudah pasti bermunculan, mengingat level Rp17.000 terakhir kali dicatat pada masa kelam itu. Josua menepis analogi tersebut. Posisi utang luar negeri pemerintah dan cadangan devisa saat ini berada di kondisi yang jauh berbeda dibanding dua dekade lalu. "Ini jauh berbeda kondisinya semuanya, sehingga kita tidak bisa membandingkan, sekalipun sama level Rp17.000 dengan pada saat krisis moneter 1998," tegasnya.
Secara fundamental, argumen itu masuk akal. Tapi pasar tidak selalu bergerak berdasarkan fundamental, terutama ketika sentimen sedang memburuk dan kepercayaan investor mulai goyah. Pertanyaan yang lebih relevan sekarang bukan apakah ini mirip 1998, melainkan seberapa cepat pemerintah bisa memberikan jawaban konkret atas kekhawatiran soal kredibilitas kebijakan domestik yang sudah lama menggantung.