Angka 14,7 persen itu yang paling mencolok dari pidato Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Kuala Lumpur, Jumat ini. Hanya segitu porsi perusahaan bersertifikat halal Malaysia yang sudah berstatus eksportir. Bagi Zahid, angka itu cermin retak dari gap antara potensi dan kenyataan industri halal global.
Zahid menyampaikan hal tersebut dalam upacara pembukaan resmi Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) ke-22 dan Global Halal Summit (GHaS) 2026 di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur. Forum tahunan ini mempertemukan delegasi asing, pejabat pemerintah, perwakilan industri, dan peserta dari puluhan negara.
Pesannya jelas: sertifikasi halal bukan garis finis. "Sertifikasi hanyalah awal dari perjalanan tersebut," tegas Zahid. Untuk ekspansi internasional, perusahaan masih butuh produksi yang konsisten, kemasan sesuai standar, modal kerja, logistik andal, dan pemahaman mendalam soal pasar tujuan. Tanpa itu semua, label halal tak lebih dari stiker.
Track record Malaysia di panggung ekspor halal sebenarnya sudah berbicara. MIHAS di Dubai pada 2024 membukukan nilai penjualan 2,2 miliar ringgit, setara sekitar Rp9,7 triliun. Tahun berikutnya, MIHAS di Shanghai melampaui capaian itu dengan 3,2 miliar ringgit, atau Rp14 triliun. Tren yang positif, tapi agaknya belum cukup untuk memenuhi ambisi jangka panjang Kuala Lumpur sebagai episentrum halal dunia. Pertanyaannya, berapa lama gap 14,7 persen itu bisa ditoleransi?
Menteri Urusan Agama Malaysia Zulkifli Hasan memperluas framing soal halal lebih jauh. "Halal bukan sekadar masalah standar, sertifikasi, atau perdagangan," ujarnya. Prinsip syariah, integritas, etika, dan tanggung jawab, bagi Zulkifli, itulah fondasi kepercayaan yang membuat sektor ini bisa tumbuh berkelanjutan. Sistem Sertifikasi Halal Malaysia yang dipelopori JAKIM, termasuk pengakuan terhadap badan sertifikasi luar negeri dari berbagai wilayah, disebutnya telah membangun "rantai kepercayaan" yang memperkuat keyakinan pasar internasional terhadap produk dan layanan berlogo halal Malaysia.
Ketua MATRADE Reezal Merican Naina Merican menyoroti Vietnam sebagai mitra halal yang potensialnya belum banyak dieksplorasi. Vietnam, menurut Reezal, bisa menjadi "landasan peluncuran" strategis untuk menembus pasar Mekong dan Indochina. Bukan klaim kecil. Kawasan itu menyimpan populasi ratusan juta jiwa dengan kelas menengah yang tumbuh cepat.
Zahid menutup pidatonya dengan seruan yang cukup to the point: keberhasilan tidak akan diukur dari berapa banyak resolusi yang ditandatangani di forum ini. "Keberhasilan hanya akan diukur dari hambatan yang berhasil kita singkirkan, kemitraan yang langgeng, serta bisnis yang mampu menjangkau pasar-pasar baru," katanya. Bagi Indonesia, yang juga menyimpan ambisi besar di ekonomi halal, agenda Malaysia ini layak dicermati lebih dari sekadar berita tetangga.