Angka US$9,1 miliar bukan sekadar statistik. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I-2026 itu adalah yang terdalam sejak Bank Indonesia pertama kali mempublikasikan data neraca pembayaran hampir 21 tahun lalu, mengalahkan defisit US$8,5 miliar yang tercatat di awal pandemi, kuartal I-2020.
Satu kuartal sebelumnya, NPI masih surplus US$6,1 miliar. Pembalikan arah seperti ini, dalam satu kuartal saja, wajar membuat pelaku pasar mengernyitkan dahi.
Rupiah langsung merespons. Senin (25/5), kurs spot amblas ke Rp17.744 per dolar AS, sementara kurs Jisdor BI tercatat di Rp17.743, mencetak rekor terburuk sepanjang sejarah untuk kesekian kalinya. Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong menyebut sentimen defisit NPI sebagai salah satu faktor penekan utama.
Tapi siapa sebenarnya yang "membawa kabur" dana ini?
Jawaban sebagian besarnya ada di pos investasi lainnya dalam transaksi finansial. BI mencatat pos ini defisit US$7,80 miliar atau sekitar Rp138 triliun pada kuartal I-2026, defisit terdalam sejak kuartal II-2021. Pos ini mencakup simpanan, pinjaman, kredit perdagangan, dan arus dana keuangan lain di luar investasi langsung maupun portofolio. Ketika defisit, artinya lebih banyak dana yang keluar ke luar negeri lewat jalur ini ketimbang yang masuk.
Biang keroknya ada di sisi aset. Penduduk Indonesia menambah penempatan aset ke luar negeri senilai US$6,75 miliar, defisit terdalam sejak kuartal III-2024. Sederhananya: warga dan korporasi domestik makin agresif memarkir uang di luar negeri, justru ketika pasar domestik sedang babak belur.
Investasi langsung masih surplus US$2,02 miliar, dan investasi portofolio surplus US$730 juta. Dua pos itu tidak cukup menambal lubang besar dari investasi lainnya. Transaksi finansial pun tetap merah.
Ada tiga faktor yang agaknya mendorong migrasi dana ini. Pertama, soal persepsi risiko. Singapura dan Malaysia sudah lama jadi tempat parkir aset regional, dan ketika rupiah melemah sementara dolar Singapura dan ringgit relatif stabil, daya tariknya otomatis naik. Kedua, akses investasi global kini sudah terlalu mudah. Beli saham Nvidia atau Apple cukup lewat aplikasi di genggaman tangan, tanpa perlu membuka rekening di luar negeri. Ketiga, Wall Street menawarkan likuiditas dan pertumbuhan yang sulit ditandingi bursa domestik saat ini, terutama dengan tren AI dan semikonduktor yang masih membara.
Di sisi struktural, gambaran yang muncul lebih suram. Peneliti Senior CSIS Deni Friawan menyebut terpuruknya NPI sebagai cerminan ketidakseimbangan perekonomian Indonesia dengan dunia yang sudah berlangsung lama. "Kita semakin bergantung pada pembiayaan eksternal untuk menopang aktivitas ekonomi, sementara kemampuan menghasilkan devisa tidak cukup kuat," urai Deni.
Dia merinci bahwa meski neraca perdagangan barang kerap surplus, Indonesia konsisten mencetak defisit di sektor jasa seperti shipping, tenaga asing, dan asuransi. Beban terberat bersumber dari repatriasi dividen FDI yang deras ke luar negeri, buah dari celah tabungan dan investasi domestik yang tidak pernah benar-benar tertutup.
Dampaknya berantai. BI terpaksa mempertahankan rezim suku bunga tinggi demi menahan capital outflow. "Suku bunga yang tinggi itu kan tetap ada biayanya. Kredit akan makin mahal, investasi melambat, konsumsi juga akan melambat. Dari sisi pemerintah, beban pembiayaan utangnya juga akan makin membesar," kata Deni.
Paralel dengan 1998 memang tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Wamenkeu Juda Agung sendiri mengingatkan bahwa krisis moneter dua dekade lalu bermula dari pelebaran defisit NPI yang diperparah sudden stop aliran modal asing, ketika banyak korporasi kolaps akibat gagal bayar utang valas. Namun Juda menilai kondisi sekarang masih "relatif sehat" dibanding akhir abad 20.
Pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu, mencium adanya kebocoran devisa dari praktik transfer pricing komoditas SDA. Perusahaan domestik, tuding Prabowo, menjual CPO, batu bara, dan ferroalloy ke anak usaha mereka di luar negeri dengan harga di bawah pasar. Untuk menutup celah itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI) sekaligus mewajibkan retensi devisa hasil ekspor 100% selama 12 bulan melalui PP No. 21/2026, naik jauh dari kewajiban 30% sebelumnya.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyebut langkah ini sebagai upaya mengatasi akar permasalahan. "Kita net-nya mengalami banyak bayarnya daripada menerimanya. Itulah kenapa Pak Presiden nanti akan membuat suatu badan yang akan memastikan penerimaan dari ekspor kita semakin baik lagi," tegas Aida.
BI sendiri memproyeksikan defisit transaksi berjalan sepanjang 2026 masih terjaga di kisaran 0,5%-1,3% dari PDB. Kalau data ini bisa dipercaya, proyeksi itu agaknya realistis. Tapi dengan tekanan dari dalam negeri sendiri yang ikut mendorong dana keluar, pemulihan NPI tidak akan semudah membalik telapak tangan.