SABTU, 10 OKTOBER 2026

Home  ›  Ekonomi  ›  Defisit Neraca Dagang Pertama dalam 72 Bulan: Alar...

Ekonomi

Defisit Neraca Dagang Pertama dalam 72 Bulan: Alarm Sementara atau Sinyal Struktural?

Neraca perdagangan Indonesia membukukan defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026, mengakhiri tren surplus 72 bulan beruntun sejak Mei 2020, dipicu lonjakan impor migas di tengah perang AS-Iran yang mendorong harga minyak ke puncaknya.

Mengembalikan Surplus Neraca Dagang - Halaman all

Selama enam tahun, Indonesia menikmati surplus neraca dagang tanpa putus. Rekor itu kini berakhir.

Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026, memutus tren surplus 72 bulan beruntun yang dimulai sejak Mei 2020. Bukan sekadar kejutan statistik. Angka ini jauh di luar konsensus analis yang memperkirakan surplus US$1,01 miliar, dan sekaligus mencatatkan defisit terbesar sejak April 2019.

Biang keroknya gamblang: impor melonjak 22,16% secara tahunan ke US$24,81 miliar, sementara ekspor tergerus 5,73% menjadi US$23,2 miliar. Paling mencolok adalah impor migas yang melesat 70,78% secara tahunan ke level US$4,51 miliar, membuat defisit pos migas menembus US$3,7 miliar. Surplus nonmigas sebesar US$2,15 miliar tak sanggup menambal lubang itu.

Konteks di balik angka ini penting. Harga minyak dunia sempat menembus US$100 per barel akibat eskalasi perang AS-Iran yang pecah sejak akhir Februari 2026. Lonjakan harga di bulan Maret-April baru terasa dampaknya di neraca Mei, karena kontrak impor migas umumnya punya jeda pencatatan beberapa minggu. Interim deal AS-Iran pada 14 Juni 2026 memang sedikit meredakan ketegangan, dan harga minyak kini kembali ke kisaran US$70 per barel.

Menteri Perdagangan Budi Santoso agaknya memilih bersikap tenang. "Ya kan Maret sampai April harga itu lagi puncak-puncaknya. Jadi sebenarnya karena faktor harga minyak yang sangat tinggi. Karena nonmigas kita kan surplus 2,15 miliar dolar AS. Tapi defisit migas kita kan cukup tinggi 3,7 miliar dolar AS," jelasnya di Trans Studio Mal Cibubur, Kamis. Ia juga menegaskan bahwa secara kumulatif Januari-Mei 2026, surplus masih ada di angka US$4,01 miliar. "Jadi hanya bulan Mei saja, tapi Januari-Mei secara kumulatif tetap surplus dan ekspornya tetap naik," ujarnya. Angka itu perlu dikalibrasi, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya: pada periode yang sama tahun lalu, surplusnya US$15,38 miliar. Penyusutan yang cukup telak.

Budi optimistis defisit hanya bersifat sementara, seiring harga minyak yang mulai turun. Setidaknya itu klaim manajemen perdagangan. Pembuktiannya menunggu data Juni.

Tapi persoalannya tidak berhenti di satu baris neraca dagang. Data makro yang muncul berbarengan dalam beberapa pekan terakhir membentuk gambar yang lebih suram. PMI Manufaktur Indonesia versi S&P Global amblas ke 46,9 pada Juni 2026, turun dari tepat di batas ekspansi 50,0 sebulan sebelumnya, wait, bukan em dash, turun dari 50,0 pada Mei. Ini level terendah sejak Juni 2025, menandai kontraksi aktivitas pabrik kedua dalam tiga bulan terakhir. Output turun dengan laju tercepat dalam 14 bulan. Pesanan baru menyusut untuk pertama kali dalam tiga bulan. Dan tekanan harga input pada Juni 2026 tercatat sebagai yang tertinggi kedua dalam sejarah survei PMI Indonesia oleh S&P Global.

Inflasi ikut merangkak. IHK Juni 2026 tercatat 3,34% secara tahunan, melampaui ekspektasi konsensus 3,22%. Secara bulanan pun meleset: 0,44% versus perkiraan 0,3%. Kelompok transportasi jadi pendorong utama, seiring kenaikan harga bensin non-subsidi dan tarif pesawat.

Bank Indonesia merespons dengan hawkish. Pada Rapat Dewan Gubernur 17-18 Juni 2026, BI Rate dinaikkan 25 basis poin menjadi 5,75%, sebagai langkah memperkuat stabilisasi rupiah sekaligus pre-emptive menjaga inflasi dalam target 2,5±1%. Rupiah memang tertekan, mendekati Rp18.000 per dolar AS. Cadangan devisa akhir Mei tercatat US$144,9 miliar, turun dari US$146,2 miliar di April, setara 5,6 bulan impor. Masih di atas standar kecukupan internasional tiga bulan, tapi tren penurunannya bak gayung yang tak kunjung terisi.

Fitch Ratings sudah memberi sinyal waspada pada 1 Juli 2026: sovereign rating Indonesia bisa tertekan jika cadev terus merosot dan capital outflow berlanjut. Bukan ancaman langsung. Tapi cukup untuk membuat pengambil kebijakan tidak bisa tidur nyenyak.

Di lantai bursa, semua ini sudah terbaca jauh lebih keras. IHSG tergerus 34,74% secara year-to-date ke level 5.643,19 per akhir Juni 2026. Kapitalisasi pasar menyusut ke Rp9.897 triliun. LQ45 terkoreksi sekitar 31% ytd. Yang menarik, volume dan frekuensi perdagangan justru naik masing-masing 8,66% dan 14,11% di salah satu pekan awal Juni. Ada yang aktif belanja di tengah tekanan jual. Pertanyaannya, siapa?

Sisi yang relatif menopang adalah perbankan. Kredit tumbuh 11,51% secara tahunan per Mei 2026, akselerasi dari 9,98% di April, dengan kredit investasi menjadi motor utama pada 21,95% yoy. CAR perbankan di 23,97% dan NPL gross di 2,17% menunjukkan sistem keuangan belum retak. Belum.

Persoalan yang lebih dalam menyangkut komposisi ekspor Indonesia yang masih berbasis komoditas mentah. Ketika harga komoditas global tertekan dan volume ekspor di sektor pertanian, pertambangan, sekaligus manufaktur amblas bersamaan pada Mei, tidak ada bantalan. Perjanjian dagang seperti IEU-CEPA yang masih dalam proses menyimpan potensi besar, tapi manfaatnya tidak bisa dipetik dalam hitungan bulan.

Satu angka yang patut dicermati untuk melihat apakah tekanan ini bersifat sementara atau struktural: data neraca dagang Juni 2026, yang akan dirilis BPS beberapa pekan lagi. Kalau harga minyak yang sudah kembali ke US$70 per barel benar-benar membawa surplus kembali, narasi Mendag Budi terbukti. Kalau tidak, percakapan tentang "alarm merah" ini akan berlanjut dengan nada yang lebih serius dari sekadar satu bulan anomali.