Harga minyak sawit mentah (CPO) sempat terbang ke MYR4.977 per ton pada Kamis (20/8), level tertinggi sejak Desember 2024, sebelum dihajar aksi ambil untung yang cukup agresif keesokan harinya. Reli lima sesi beruntun rontok begitu saja. Bak gayung yang tiba-tiba tidak bersambut.
Tapi narasi besar di baliknya belum selesai. Indonesia baru menjalankan mandat biodiesel B50 yang berlaku penuh per Oktober 2026, dan ini bukan kebijakan kecil. Secara struktural, kebijakan itu akan menyedot lebih banyak pasokan sawit untuk kebutuhan domestik, menekan volume ekspor, dan menopang harga. El Niño mulai membayangi perkebunan di Indonesia dan Malaysia. USDA bahkan memproyeksikan stok minyak sawit global turun ke level terendah dalam sembilan tahun pada musim 2026/2027. Angka yang patut dicermati.
Budiman Suwardi, Kepala Divisi Treasury dan Markets Prime EcoHarvest Commodities, mengatakan kepada The Edge Malaysia bahwa pembeli berupaya mengamankan pasokan sebelum Oktober, ketika mandat B50 berjalan penuh. Gnanasekar Thiagarajan dari Kaleesuwari Intercontinental Ltd. menambahkan, level tertinggi kemarin secara teknikal adalah titik breakout, saat harga berhasil menembus resistensi yang sebelumnya sulit ditembus. Kenaikan lebih lanjut masih dibatasi penguatan ringgit Malaysia dan kompetisi dari minyak kedelai.
Sinyal berbeda datang dari pasar obligasi pemerintah. Investor asing membukukan net buy SBN sebesar Rp11,68 triliun dalam satu hari pada 20 Agustus, rekor tertinggi sepanjang 2026. Pada lelang SUN 18 Agustus, penawaran masuk dari asing menembus Rp17,23 triliun, dengan pemerintah menyerap Rp10,42 triliun dari investor asing, tertinggi sejak Januari 2023. Kepemilikan asing di SBN kini mencapai Rp909,04 triliun, naik Rp30,3 triliun dari akhir 2025. Yield SBN tenor 10 tahun turun ke 6,96%. Pasar tampak nyaman.
Di tengah arus masuk asing yang deras itu, Sukuk Ritel SR025 mulai ditawarkan sejak 21 Agustus dengan imbal hasil 6,80% untuk tenor tiga tahun dan 6,90% untuk tenor lima tahun, spread sekitar 105-115 basis poin di atas BI Rate 5,75%. Pemesanan awal baru sekitar Rp1,27 triliun dari kuota Rp20 triliun, tapi ini bukan anomali. Pola penjualan SBN ritel hampir selalu lambat di awal, lalu melesat mendekati penutupan pada 16 September.
Chief Economist Citibank Indonesia Helmi Arman menilai kondisi global dan domestik relatif lebih kondusif dibandingkan kuartal sebelumnya. Ia menyebut, kondisi tersebut mendukung berkurangnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Citi memperkirakan yield SRBI tenor 12 bulan masih bisa turun 25-75 basis poin hingga akhir 2026, dan yang bergerak lebih dulu adalah SRBI, bukan BI Rate.
Realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan, menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja. Investasi hilirisasi tercatat Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7% dari total. Ketua Umum HIPMI Ade Jona Prasetyo menyebut angka itu sebagai sinyal positif kepercayaan investor, tapi langsung mengingatkan: hilirisasi tidak boleh berhenti di level smelter. Ekosistem industri yang melibatkan pengusaha lokal sebagai pemasok, vendor, dan mitra strategis, kata dia, itulah ukuran keberhasilan sesungguhnya.
Pertanyaan yang sama kini terasa mendesak di level makro. Target pertumbuhan 6% pada 2027 disertai RAPBN dengan belanja sekitar Rp4.097,2 triliun, tapi angka PDB semata tidak cukup. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut setidaknya 2,5 juta hingga 3 juta pekerjaan berkualitas per tahun dibutuhkan agar pertumbuhan benar-benar terasa di kantong masyarakat. Angkatan kerja bertambah 1,5 juta hingga 2 juta orang per tahun, dan saat ini masih ada 7,22 juta orang menganggur. Pertumbuhan yang bertumpu pada sektor padat modal atau otomasi bisa membuat angka PDB cantik tapi pengangguran stagnan. Itu yang agaknya ingin dihindari.
Guru Besar Ekonomi Moneter Unair Rahma Gafmi menunjuk tiga klaster belanja APBN yang punya daya ungkit tinggi: kedaulatan pangan dan kemandirian energi, pendidikan, serta hilirisasi dan industrialisasi. Belanja yang bersifat seremonial atau memiliki multiplier effect lambat, kata Rahma, sebaiknya direm.
Satu isu menarik, dan luput dari sorotan luas: pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dengan Sarjito terpilih sebagai Kepala Eksekutif untuk periode 2026-2031. Dalam uji kelayakan di DPR, Sarjito menyoroti anomali yang sudah berlangsung puluhan tahun, yakni Indonesia sebagai produsen nikel dan timah terbesar di dunia, namun harganya masih ditentukan London Metal Exchange dan Shanghai Futures Exchange. "Bagaimana mungkin kita penghasil terbesar tapi tidak pernah bisa bahkan mempengaruhi harga," tegasnya. BMKS idealnya menjadi instrumen untuk membenahi itu, sekaligus menutup celah under invoicing dan transfer pricing yang selama ini menggerus penerimaan negara.
Di sisi fiskal, rencana mengalokasikan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan APBN cukup menarik. Presiden Prabowo melaporkan laba BUMN 2025 mencapai Rp326 triliun, naik 75,3%, dengan setoran dividen Rp142,3 triliun, naik 67%. Target 2026 dipatok Rp200 triliun. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut gagasan Presiden: mengalokasikan sebagian laba Danantara ke cadangan pemerintah, yang selain mengurangi ketergantungan pada utang baru, juga bisa menjadi bantalan ketika ruang fiskal sempit. Mekanismenya masih digodok bersama CEO Danantara Rosan Roeslani.
Harga pangan bergerak naik hampir merata. Cabai rawit merah melonjak 12,45% menjadi Rp70.450 per kg. Daging ayam ras di beberapa daerah seperti Kuantan Singingi sudah tembus Rp40.000 per kg. Kemendagri meminta TPID turun ke lapangan karena ada indikasi distributor besar memainkan rantai distribusi sehingga peternak tidak menikmati kenaikan harga sementara konsumen menanggung beban penuh. Data BPS menunjukkan 220 kabupaten dan kota, atau 61,11% wilayah Indonesia, mengalami kenaikan indeks harga untuk komoditas ayam ras.
Pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 diproyeksikan OCBC melambat ke 4,9% pada 2026 dari 5,1% tahun lalu. Vietnam melesat 8,4% di kuartal II, Malaysia solid di 5,2%, sedangkan Indonesia, Filipina, dan Thailand mengalami perlambatan. PDB Indonesia tumbuh 5,29% di kuartal II, turun dari 5,6% di kuartal I. Meski begitu, OCBC justru menaikkan proyeksi tahunan Indonesia menjadi 5,2%. Cukup untuk menjaga reputasi. Kurang untuk mencapai ambisi 6%.