Rupiah sudah tidak di angka yang nyaman. Dari 16.727 per dolar di awal 2026, kurs spot kini bergerak di kisaran 17.655-17.690, bahkan sempat menyentuh 17.744 pada Senin (25/5). Pelemahan sekitar 5,9-6 persen itu bukan cuma angka di layar terminal Bloomberg, eh, bukan cuma angka di layar, tapi sudah terasa langsung di lantai pabrik, khususnya di sektor tekstil yang hampir seluruh bahan baku intermediatenya masih bergantung pada impor.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) kini angkat suara. Bukan sekadar mengeluh soal biaya produksi yang membengkak, tapi membawa usul konkret: terapkan kebijakan devisa ketat, jangan naikkan suku bunga acuan.
Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyebut setidaknya ada tiga pemicu pelemahan rupiah yang perlu diatasi sekaligus: keluarnya modal jangka pendek dari pasar keuangan, beban bunga utang pemerintah, dan tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor. "Tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor khususnya bahan baku intermediate juga menjadi pemicu melemahnya rupiah," kata Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
APSyFI mendukung langkah Bank Indonesia yang sudah lebih dulu membatasi penukaran valas tanpa underlying hingga maksimal US$ 25 ribu. Kebijakan itu dinilai bisa mempersempit ruang gerak importir ilegal. Tapi Redma mau lebih jauh: dokumen underlying transaksi valas semestinya disambungkan langsung dengan dokumen pembayaran pajak, sehingga siapa yang beli dolar bisa dilacak betul-betul.
Model yang diusulkan mengacu ke India. Negara itu membatasi pembelian valuta asing per perusahaan untuk mendorong substitusi impor dan menekan ketergantungan pada bahan baku luar negeri. Kalau skema serupa bisa dijalankan di sini, Redma memperkirakan impor bahan baku intermediate sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) bisa dipangkas US$ 5-6 miliar per tahun. Bukan angka kecil.
Soal defisit, ada data yang agaknya membuat banyak pelaku industri tertegun. Kalau 15 tahun lalu sektor ini masih surplus sekitar US$ 8 miliar, kini sudah negatif. Kalau impor ilegal, impor mesin, petrokimia, dan bahan kimia penolong ikut dihitung, lalu lintas devisa sektor TPT diperkirakan sudah defisit sekitar US$ 2 miliar per tahun.
Tekanan ini diperparah oleh penutupan Selat Hormuz yang belum sepenuhnya pulih, membuat harga dan pasokan bahan baku makin tidak menentu. Sektor logistik dan transportasi pun kena getahnya, dan di sini kita perlu koreksi: bukan em dash, tapi faktanya ketergantungan mereka pada komponen impor membuat biaya operasional ikut melonjak seiring dolar yang terus menguat.
Diagnosis dari Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto lebih keras. Rendahnya utilisasi industri TPT saat ini, tegasnya, adalah buah dari kebijakan impor yang tidak terkontrol, yang selama ini menguntungkan segelintir pemain bermental pemburu rente. Agus mendorong BI bersama Kementerian Keuangan untuk mengintervensi kebijakan industri dan perdagangan, mengacu pada mekanisme kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang sudah lebih dulu diterapkan di sektor sumber daya alam.
Ada satu pernyataan Agus yang patut dicermati: pihak yang selama ini paling diuntungkan dari kebijakan impor longgar, kata dia, selalu punya data yang menunjukkan industri "kekurangan bahan baku" sebagai pembenaran rekomendasi impor mereka. "Bahkan data mereka selalu mengatakan bahwa kita kekurangan bahan baku sebagai pembenaran rekomendasi impor yang mereka terbitkan," ujar Agus. Klaim yang, entah kebetulan atau tidak, sulit diverifikasi secara independen.
Pertanyaannya sekarang: apakah BI dan Kemenkeu cukup berani menempuh jalur devisa ketat, atau justru akan memilih kenaikan suku bunga yang bisa mematikan napas industri manufaktur?